Sistem Politik dan Pemerintahan Indonesia

Teman-teman tau ga sih? ternyata sistem politik dengan sistem pemerintahan itu berbeda loh, tapi sebelum kita bahas perbedaannya, kita bakalan bahas dulu nih pengertian sistem, pengertian politik dan juga pengertian dari sistem politik itu sendiri.

A.    Definisi Sistem Politik dan Pemerintahan

            Jadi, sistem merupakan kumpulan dari bagian-bagian, dimana setiap bagian memiliki fungsi masing-masing yang saling berkaitan. Apabila 1 fungsi rusak maka akan sangat mempengaruhi bagian-bagian lainnya. Sedangkan politik merupakan taktik atau strategi untuk mencapai tujuan tertentu. Ada 3 trik pokok politik yaitu; kewenangan, kekuasaan dan kepentingan. Dari pengertian sistem dan politik diatas dapat disimpulkan bahwa sistem politik merupakan kumpulan dari bagian-bagian yang memiliki fungsi untuk mencapai tujuan berbangsa dan bernegara.

            Adapun perbedaan antara sistem politik dengan sistem pemerintahan ialah:

Sistem politik adalah strategi yang dilakukan untuk mencapai tujuan suatu negara sedangkan sistem pemerintahan adalah pelaku yang melaksanakan strategi tersebut. nah dari sini temen-temen udah paham kan apa perbedaan antara sistem politik dan pemerintahan.

            Teori Sistem Politik David Easton, pendekatan proses input-output politik. Menurut david easton, dalam bukunya “The Analysis of Political System”          Teori David Easton mengenai sistem politik menjelaskan mengenai proses politik, Authoritative decision” diambil dan dilaksanakan untuk masyarakat. Easton mengemukakan bahwa sistem politik sebagai sistem mempunyai beberapa tanda pengenal. Sedangkan Menurut Macridis “political system is above all, a mechanism for the making of decision” yang mengambil keputusan-keputusan itu ialah beberapa organ atau lembaga negara. Keputusan politik itu tidak lain merupakan kompromi dari berbagai kepentingan atau pandangan, dari social groups, partai politik, kepentingan golongan lain, termasuk dari dinas pemerintah sendiri

B.    Tipe-tipe Sistem Pemerintahan

            sistem pemerintahan dibedakan dalam dua garis besar yaitu presidensil dan parlementer. Sistem pemerintahan presidensial adalah sistem pemerintahan yang badan legislatif dan badan eksekutif saling berhubungan erat dalam menjalankan tugasnya. Dalam sistem pemerintahan presidensial, kekuasaan pemerintah terpusat pada satu orang, yaitu presiden. Maksudnya presiden berkedudukan sebagai kepala Negara dan kepala pemerintahan. Presiden dibantu oleh mentri-mentri yang diangkat dan bertanggung jawab kepadanya. Masa jabatan presiden ditetapkan dalam jangka waktu tertentu. Presiden dan para mentri tidak bertanggung jawab kepada parlemen atau DPR.

            Sistem pemerintahan Parlementer Dalam sistem pemerintahn parlementer kedudukan kepala Negara tidak dapat diganggu gugat. Cabinet yang dipimpin oleh perdana mentri bertanggung jawab kepada parlemen. Susunan anggota dan program kabinet didasarkan atas suara terbanyak dalam parlemen. Kabinet dapat dijatuhkan atau dibubarkan setiap waktu oleh parlemen. Kedudukan kepala Negara dan kepala pemerintahan tidak terletak dalam satu tangan.

C.    Perkembangan Sistem Politik di Indonesia

            Yang dimaksud dengan perkembangan Sistem politik di Indonesia adalah sebuah pertumbuhan sistem politik demokrasi yang berada di Indonesia, dengan adanya perbedaan,perubahan bahkan pasang surutnya semenjak berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

            Sistem politik Indonesia sudah mengalami perubahan ataupun perkembangan yang mana perkembangan tersebut terbagi menjadi 2 yaitu: Perkembangan Sistem politik Di Indonesia sebelum Amandemen UUD 1945 dan sesudah Amandemen UUD 1945.

1.     Perkembangan Sistem politik Di Indonesia sebelum Amandemen UUD 1945

Sistem Polititk ini dibagi menjadi tiga periode perkembangan politik di Indonesia, sebagai berikut:

a.  Periode Tahun 1945-1959

Periode ini memakai Sistem Demokrasi Liberal. Pada periode ini, Konstitusi mengalami tiga kali pergantian, yaitu UUD 1945, Konstitusi RIS, UUD 1950

b.  Periode Tahun 1959-1965

Periode ini menggunakan Sistem Demokrasi Terpimpin. Demokrasi Terpimpin disebabkan oleh reaksi penolakan maupun koreksi kepada Demokrasi Parlementer, yang terjadi tidak lama. Hal ini juga disebabkan karena danya kekacauan politik yang ada sehingga kekuatan Presiden Soekarno mengalami keruntuhan.

c. Periode Tahun 1966-1998

Periode yang terjadi pada masa Orde Baru yaitu pada masa pemerintahan Soeharto. Pada Masa Pemerintahan Orde baru dikembangkannya Demokrasi yang bernama Demokrasi Pancasila.

2.     Perkembangan Sistem politik Di Indonesia sesudah Amandemen UUD 1945

a.  Bentuk negara ialah kesatuan serta bentuk pemerintahan ialah republik yang terdiri atas 33 provinsi dengan menggunakan sistem desentralisasi sehingga adanya pemerintahan di daerah serta di pusat.

b.  Parlemen terdiri atas dua ruang atau disebut sistem bicameral, ialah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) serta Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Anggota DPR dipilih secara langsung oleh rakyat dengan cara pemilu serta merupakan perwakilan oleh rakyat. Anggota DPD ialah perwakilan yang berada diprovinsi yang mana anggotanya dipilih melalui pemilu dari rakyat di wilayah masing-masing dengan masa jabatan yaitu lima tahun.

c.   Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Anggota MPR ialah anggota yang asal dari DPR serta anggota DPd, yang mempunyai jabatan selama lima tahun. Tugasnya ialah menetapkan Presiden serta Wakil Presiden, memperhentikan Presiden serta Wakil Presiden, serta berwenang dalam melakukan perubahan serta menetapkan UUD.

d.  Eksekutif yang dipegang serta dijalankan langsung oleh Presiden. Jabatan Presiden ialah sebagai kepala negara serta kepala pemerintahan. Presiden serta wakil Presiden dipilih melalui pemilu secara langsung oleh rakyat, dengan masa jabatan yaitu lima tahun serta bisa dipilih sekali lagi dalam kondisi yang sama.Presiden sebagai kepala pemerintahan membagun kabinet yang berasal dari menteri-menteri. Menteri-menteri bertanggung jawab terhadap Presiden.

e.   Kedaulatan yudikatif dipegang serta dijalankan oleh Mahkaman Agung serta lembaga peradilan yang berada di bawahnya, dan Mahkamah Konstitusi. Komisi yudisial yang masukan tentang pengangkatan Hakim Agung

f.   Pemilu diadakan untuk melakukan pemelihan terhadap DPR serta DPD. Selain itu, juga melakukan pemilihan terhadapa Presiden serta Wakil Presiden dalam satu paket.

g.   Sistem kepartaian ialah multi partai. Dengan jumlah partai yang telah mengikuti partai pada tahun 2004 yaitu 24 partai serta tahun2009 dengan jumlah 34 partai politik.

h. BPK ialah lembaga yang mempunyai kedaulatan dalam memeriksa pengelolaan serta tanggung jawab mengenai keuangan negara. Hasil dari pemeriksaan tersebut diseahkan kepada DPR.

i.  Pada pemerintahan Daerah ialah Provinsi serta Kotamadya/Kabupaten dibuat juga lembaga legislatif, eksekutif, serta yudikatif.

j.  Kekuasaan legislatif dijalankan oleh DPRD Provinsi yang berada di daerah Provinsi serta DPRD Kotamadya/Kabupaten yang berada di daerah Kotamadya/Kabupaten. Anggotanya dipilih melalui pemilu yang langsung dari rakyat.

k.   Kekuasaan eksekutif dalam provinsi dipegang oleh seorang Gubernur, namun di daerah kotamadya/kabupaten dipegang oleh serang Walikota/Bupati. Semua ini dipilih secara langung oleh rakyat melalui pemilu yang berada di daerah masing-masing.

l.  Kekuasaan yudikatif dalam provinsi yang dijalankan oleh Pengadilan Tinggi serta dalam kotamadya/kabupaten dijalankan oleh Pengadilan Negeri.

 

Daftar Pustaka

Anggara, Sahya. 2013. Sistem Politik Indonesia. Bandung: Penerbit Pustaka Setia.

Kadir, A. Gau. 2014. “Dinamika Partai Politik di Indonesia.” Sosiohumaniora, Volume 16 No. 2 134.

Komara, Endang. 2015. “Sistem Politik Indonesia Pasca Reformasi.” SOSIO DIDAKTIKA: Social Science Education Journal 119-120.

Rendy Adiwilaga, dkk. 2018. Sistem Pemerintahan Indonesia. Sleman: Penerbit Deepublish.

Ruhenda, dkk. 2020. “Tinjauan Trias Politika Terhadap Terbentuknya Sistem Politik dan Pemerintahan di Indonesia.” Journal of Governance and Social Policy Volume 1, Issue 2 62-64.

 Budiardjo, Miriam. 2008. Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Nadrilun. 2012. Mengenal Lebih Dekat Demokrasi di Indonesia. Jakarta Timur: Balai Pustaka.