Politik Luar Negeri Korsel masa Yoon Suk Yol, Konservatif atau Pragmatis?

Yoon Seuk Yol merupakan presiden terpilih Korea Selatan tahun 2022. Ia diusung oleh kelompok sayap kanan konservatif Korea Selatan yang selama masa kepresidenan sebelumnya merupakan pihak oposisi pemerintahan.

Politik luar negeri adalah salah satu materi kampanye andalan calon presiden Yoon Suk Yol selama masa pemilu berlangsung.

Salah satu kritiknya adalah pendekatan presiden Moon Aje In yang terlampau lunak baik kepada Tingkok maupun terhadap Korea Utara dalam konteks menjaga stabilitas keamanan di Indo-Pasifik.

Presiden Moon Jae In diklaim oleh kelompok konservatif gagal dalam mendorong denuklirisasi Korea Utara. Yoon Suk Yol juga menggunakan sentimen anti Beijing dalam menggalang suara pemilih.

Sebagai gantinya, Yoon Suk Yol menjanjikan kebijakan luar negeri yang lebih konservatif. Materi-materi kampanye Yoon Suk Yol kemudian mengantarkannya pada kemenangan.

Hal ini menandakan kembalinya kelompok konservatif dalam kekuasaan Korea Selatan. Realisasi terhadap janji-janji selama masa kampanye dahulu kemudian menjadi perhatian berbagai pihak.

Namun, realisasi ini jelas tidak bisa terlepas dari situasi domestik maupun global yang kompleks.

Minimnya Pengalaman Yoon Suk Yol dalam Politik Luar Negeri

Presiden ini memang dikenal publik sebagai tokoh penegak hukum yang sering menangani kasus korupsi. Karir profesionalnya menyebabkan ia tidak memiliki pengalaman dalam hal politik baik dari segi domestik maupun luar negeri.

Karirnya dalam bidang penegakan hukum juga unik. Puncak karirnya adalah ketika ditunjuk sebagai jaksa agung di masa presiden Moon Jae In. Meskipun ia mendapat promosi oleh elit rezim ini, justru banyak pejabat Moon Jae In yang ditangkap oleh kantor kejaksaan agung dengan tuduhan korupsi.

Hal ini membuat hubungan antara Jaksa Agung dengan Blue House menjadi rumit. Beberapa kali pihak istana negara mencoba meyingkirkan Yoon Suk Yol dari jabatannya namun ia beberapa kali berhasil mempertahankan posisinya.

Pamornya naik secara drastis naik ditengah masyarakat sebai tokoh anti korupsi. Hal ini menjadi modal besar untuk memulai karir politik. Oleh karena itu, ia kemudian mengajukan pengunduran diri sebagai Jaksa Agung dan disetujui oleh presiden Moon Jae In.

Ia mendeklarasikan sebagai sebagai kandidat dalam pemilihan umum presiden Korea Selatan tahun 2022. Awalnya ia berniat untuk maju sebagai kandidat independen, namun pihak oposisi kemudian tertarik untuk mengusungnya. Ia secara resmi menjadi kandidat presiden dari People Power Party, salah satu partai berhaluan konservatif di Korea Selatan.

Kelompok konservatif inilah yang banyak berperan dalam perumusan materi-materi kampanye politiknya.

Yoon Suk Yol banyak memasukan nilai-nilai konservatif dalam janji politik luar negerinya. Ia akan memberlakukan pendekatan yang sifatnya realis kepada Korea Utara.

Ia berjanji akan mengeluarkan sangsi tegas kepada negara ini karena pendekatan ala Moon Jae In dianggap tidak berhasil dalam program denuklirisasi Korea Utara.

Korea Selatan juga dijanjikan akan lebih condong pada penguatan hubungan dengan Amerika Serikat di tengah rivalitas AS-Tiongkok.

Terlepas dari penjelasan di atas, apa yang direalisasikan dalam kebijakan luar negeri Korea Selatan justru memperlihatkan corak yang berbeda.

Pemerintahan Yoon Suk Yol faktanya masih berhati-hati dalam menentukan kebijakan luar negeri dan tidak bisa secara radikal menentukan keputusan yang tegas.

Pasalnya, partai-partai konservatif bukan menjadi penasehat utamanya dalam menentukan politik luar negeri Korea Selatan.

Aktor lain yang berpengaruh salah satunya adalah Lee Jong Sup yang ia angkat sebagai menteri keamanan. Lee Jong Sup sendiri merupakan sahabat Yoon Seuk Yol ketika masa sekolah.

Pengaruh Lee Jong Sup dapat dilihat dari beberapa aspek. Salah satunya adalah pemindahan kantor kepresidenan yang selama beberapa dekade berada di Gedung Biru beralih ke markas kementerian keamanan.

Ia mengklaim bahwa keputusan ini dibuat dalam rangka mendukung koordinasi dan meningkatkan aspek keamanan bagi dirinya karena markas departemen keamanan sudah dilengkapi dengan infrastruktur yang memadai.

Di sisi lain, keputusan ini dapat diterjemahkan sebagai langkah Yoon Suk Yol dalam menjaga kedekatan dengan orang kepercayaannya dan menghindari intervensi dari pihak-pihak yang berpotensi menyulitkan realisasi kebijakannya.

Salah satunya adalah intervensi dari partai pengusungnya sendiri. Ditambah lagi, Yoon Suk Yol memiliki hubungan yang rumit dengan People Power Party semenjak ia dilantik sebagai presiden.

Hal ini mengakibatkan ada beberapa implementasi kebijakan luar negeri yang tidak sejalan dengan kampanyenya dahulu. Keputusan-keputusan yang ia ambil cenderung hati-hati dan memperhitungkan dampak kausalnya.

Hubungan dengan Korea Utara dan Tiongkok

Salah satunya terobosan yang yang diprakarsai oleh Korea Selatan adalah KASI (Korea-ASEAN Solidarity Initiative). Yoon Suk Yeol dalam pidatonya di Kamboja menyampaikan pentingnya solidaritas antara ASEAN dan Korea Selatan maupun negara lain di kawasan Indo-Pisifik agar bisa bertahan dalam kondisi sulit. Meskipun ia berkomitmen untuk tidak melakukan strategi seperti yang dilakukan Moon Jae In, ia melibatkan negara lain yang memiliki hubungan diplomatik dengan Korea Utara untuk melakukan dialog dalam rangka denuklirisasi.

Korea Selatan berupaya meyakinkan ASEAN bahwa mereka merupakan mitra yang saling bergantung satu sama lain. Solidaritas ini tidak hanya dalam konteks keamanan namun juga bisa dalam konteks stabilitas ekonomi, kesehatan, dan pendidikan.

Korea Selatan menekankan pentingnya komunikasi terbuka antar anggota. Dalam hal ini Korea Selatan membuat forum tingkat kementerian yang dihadiri oleh menteri-menteri pertahanan Korea Selatan dan negara anggota ASEAN untuk membahas isu keamanan kawasan dan langkah-langkah strategis yang perlu diambil dalam menjaga stabilitas kawasan.

Meski forum ini mempertemukan menteri pertahanan dari beberapa negara, hal ini tidak mengarah kepada aliansi militer akan tetapi hanya sebagai forum komunikasi.

Pihak Korea Selatan juga mengklaim tetap terbuka apabila Korea Utara mau melaksanakan dialog terkait denuklirisasi.

Hal ini menandakan bahwa Yoon Suk Yol masih memperhitungkan pendekatan dialog ala Moon Jae In. Ditambah lagi, parlemen nasional masih didominasi oleh partai oposisi sehingga pendekatan konservatif yang pernah ia janjikan dulu tentu tidak akan mendapat legitimasi yang cukup di lembaga legislatif.

Yoon Suk Yol juga melakukan dialog dengan Tiongkok. Meskipun sentimen anti-Tiongkok menjadi isu yang ia angkat sebelumnya, Yoon Suk Yol secara khusus melakukan pertemuan dengan presiden Xi Jin Ping pada KTT G20 di Bali. Bahkan keduanya berencana untuk melakukan pertemuan bilateral di lain waktu.

Tiongkok memang masih menjadi pasar utama bagi beberapa industri Korea Selatan. Memperburuk relasi dengan tetangganya itu tentu tidak akan berdampak baik bagi perekonomian Korea Selatan.

Fakta ini memperlihatkan bahwa kebijakan luar negeri Republik Korea Selatan pada masa kepemimpinan Yoon Seuk Yol banyak dipengaruhi oleh aktor eksternal yang berada di luar struktur kekuasaan. Banyak faktor yang memengaruhi preferensi Yoon Seuk Yol seperti partai politik dan entitas bisnis.

(Penulis: Arif Nuru Rohman Kholid, HI 2019)

Jangan lupa untuk membaca artikel menarik kami lainnya!

Diplomasi Besi, Strategi Ukraina yang Riskan di Tengah Perang

Perubahan Sistem Ekonomi Sosialisme Menjadi Ekonomi Kapitalisme Sebagai Strategi China Mendominasi Ekonomi Global 

Gempa Suriah, Nestapa di Tengah Konflik dan Sanksi Internasional

Jerman dalam Pusaran Rivalitas Barat-Tiongkok

Aliansi Teh Susu: dari Kuliner ke Simbol Aktivisme

Leave a Reply

Your email address will not be published.