Perbandingan Kontrak Sosial John Locke Dan Thomas Hobbes

Dalam filsafat politik, kontrak sosial adalah suatu kesepakatan antara penguasa dan yang diperintah, yang mendefinisikan hak dan kewajiban masing – masing. Sebelum adanya negara, menurut teori ini, individu dilahirkan dalam keadaan alam yang anarkis. Mereka kemudian, dengan menggunakan akal sehat, membentuk masyarakat (dan pemerintahan) melalui kontrak sosial.

            Meskipun ide serupa dapat ditelusuri kepada filsuf Yunani Kuno, teori kontrak sosial meraih perhatian terbesar mereka pada abad ke-17 dan ke-18 dengan filsuf Inggris Thomas Hobbes dan John Locke menjadi tokoh utamanya. Yang membedakan teori kewajiban politik ini dari doktrin lain pada masa itu adalah upaya mereka untuk membenarkan dan membatasi otoritas politik atas dasar kepentingan pribadi dan persetujuan rasional individu. Dengan membandingkan keuntungan dari adanya pemerintahan yang terorganisir dengan kerugian dari keadaan alam, mereka menunjukkan mengapa dan dalam kondisi apa pemerintah berguna dan karena itu harus diterima oleh semua orang yang berakal sebagai kewajiban sukarela. Kesimpulan – kesimpulan ini kemudian direduksi menjadi bentuk kontrak sosial, yang darinya dianggap bahwa semua hak dan kewajiban esensial warga negara dapat dideduksi secara logis.

            Teori kontrak sosial dimaknai secara berbeda sesuai dengan tujuannya: beberapa dirancang untuk membenarkan kekuatan penguasa sebagaimana yang diutarakan Hobbes, sementara yang lain termasuk John Locke menganggap kontrak sosial dimaksudkan untuk melindungi individu dari penindasan oleh penguasa yang terlalu kuat.

Kontrak Sosial Thomas Hobbes

            Menurut Hobbes (Leviathan, 1651), keadaan alamiah adalah keadaan di mana tidak ada kriteria benar dan salah yang dapat ditegakkan. Orang – orang mengambil untuk diri mereka sendiri semua yang mereka bisa, dan ia menggambarkan kehidupan manusia sebagai “menyendiri, miskin, jahat, kasar dan pendek” karena sifat manusia yang Homo Homini Lupus (Serigala Bagi Serigala Yang Lain). Oleh karena itu, keadaan alamiah adalah keadaan anarki yang sangat rentan terhadap terjadinya peperangan, hal ini hanya dapat diakhiri jika individu – individu setuju (dalam kontrak sosial) untuk menyerahkan kebebasan mereka ke tangan seorang penguasa, dengan satu – satunya syarat bahwa hidup mereka dilindungi oleh kekuasaan yang berdaulat.

            Bagi Hobbes, otoritas penguasa adalah mutlak, dalam arti tidak ada otoritas di atas kedaulatan, yang kehendaknya adalah hukum. Namun, itu tidak berarti bahwa kekuasaan yang berdaulat mencakup segalanya: subjek tetap bebas untuk bertindak sesuka mereka dalam kasus di mana penguasa diam (dengan kata lain, ketika hukum tidak membahas tindakan yang bersangkutan). Kontrak sosial memungkinkan individu untuk meninggalkan keadaan alamiah dan memasuki masyarakat sipil, tetapi keadaan alamiah tersebut tetap menjadi ancaman dan dapat kembali segera setelah kekuasaan pemerintah runtuh. Karena kekuatan Leviathan (negara politik) tidak terbantahkan, bagaimanapun, keruntuhannya sangat tidak mungkin dan hanya terjadi ketika ia tidak lagi mampu melindungi rakyatnya.

            Negara ideal menurut Hobbes tidaklah jelas. Bagi Hobbes semua bentuk negara baik, asal saja kekuasaan dalam negara tidak terbagi-bagi. Kekuasaannya haruslah mutlak. Dalam kasus di Inggris, dia setuju bila parlemen yang berkuasa tetapi pada saat yang sama Raja tidak boleh berkuasa atau sebaliknya.

Kontrak Sosial John Locke

            Locke dalam (Two Treatises of Government, 1690) memiliki pandangan berbeda dari Hobbes dalam memahami keadaan alam, ia menganggap state of nature sebagai keadaan di mana manusia, meskipun bebas, setara, dan mandiri, berkewajiban menurut hukum alam untuk saling menghormati hak hidup, kebebasan, dan hak milik (Tabula Rasa). Namun demikian, individu setuju untuk membentuk persemakmuran (dan dengan demikian meninggalkan keadaan alami) untuk melembagakan kekuatan yang tidak memihak yang mampu menengahi perselisihan dan memulihkan konflik. Dengan demikian, Locke berpendapat bahwa kewajiban untuk mematuhi pemerintah sipil di bawah kontrak sosial bergantung pada perlindungan hak – hak kodrati setiap orang, termasuk hak atas kepemilikan pribadi. Penguasa yang melanggar persyaratan ini dapat dijatuhkan secara adil.

            Kontrak sosial bagi Locke adalah bentuk legitimasi otoritas politik untuk membatasi kewenangan setiap subjek dan hak dari setiap penguasa. Bagi Locke tidak seorangpun dapat memiliki kekuatan politik tanpa persetujuan rakyat. Hal ini berarti pada hakikatnya seluruh aktivitas dalam negara akan ditentukan oleh persetujuan rakyat. Pemerintah daripada negara inilah yang kemudian memiliki tugas dalam melindungi kehidupan kebebasan, dan kepemilikan rakyat.

            Menurut Locke, untuk menciptakan solusi  dari kondisi perang sembari menjamin kepemilikan pribadi, masyarakat harus setuju untuk membuat “perjanjian awal” atau kontrak sosial. Inilah saat Persemakmuran ideal lahir. Dengan demikian, tujuan mendirikan negara bukan untuk menciptakan kesetaraan bagi semua orang, tetapi untuk menjamin dan melindungi properti pribadi setiap warga negara yang masuk ke dalam perjanjian.

            Dalam perjanjian tersebut, masyarakat memberikan dua kekuatan penting yang mereka miliki di bawah kondisi alami kepada negara. Kedua kekuatan itu adalah hak untuk menentukan bagaimana setiap manusia membela dirinya sendiri, dan hak untuk menghukum setiap pelanggar hukum kodrat yang berasal dari Tuhan. Pengajaran Locke memiliki dua konsekuensi:

  1. Kekuasaan negara ideal pada dasarnya terbatas dan tidak absolut karena kekuatannya berasal dari warga negara yang mendirikannya. Jadi, negara hanya bisa bertindak dalam batas-batas yang ditentukan oleh masyarakat terhadapnya.
  2. Tujuan pembentukan negara adalah untuk menjamin hak-hak warga negara, terutama hak-hak warga negara atas properti mereka. Untuk tujuan ini, warga negara bersedia menyerahkan kebebasan mereka dalam keadaan alami yang terancam oleh perang untuk bersatu di negara itu. Karena itu Locke menentang pandangan ideal Hobbes tentang kekuasaan negara yang absolut.

Komparasi Kontrak Sosial Thomas Hobbes Dan John Locke

            Walaupun Hobbes (homo homini lupus) dan Locke (tabula rasa) memiliki perbedaan dalam melihat hakikat manusia tetapi mereka memiliki tujuan yang sama yakni berupaya memberikan solusi pada pergolakan masyarakat Inggris di zaman mereka. Keduanya dapat disebut sedang “bekerjasama” secara tidak langsung ketika mengajukan teori kontrak sosial. Kesepakatan dan kesepahaman bersama dianggap sebagai kunci peredam konflik dan perang. Negara dianggap sebagai pondasi utama dalam menyelesaikan permasalahan masyarakat.

            Namun, hal berbeda nampak dalam negara ideal versi Hobbes dan Locke. Jika Hobbes sangat mendambakan kekuasaan mutlak. Sifat manusia yang brutal layaknya serigala menurut Hobbes menjadikan perlu adanya kekuasaan yang sangat kuat agar mampu menjaga ketertiban dalam masyarakat, karena itulah Hobbes menganggap pemerintahan negara (apapun bentuknya) apakah itu Monarki, Republik, Federasi atau yang lainnya intinya adalah pemerintahan tersebut haruslah memiliki kekuatan yang mutlak dan tidak terbantahkan.

            Sebaliknya, Locke menginginkan adanya pemisahan kekuasaan antara legislatif, eksekutif, dan federatif. Karena, pada dasarnya negara mendapatkan kekuasaan atas dasar legitimasi dari rakyat dengan mengorbankan kebebasan yang dimilikinya dalam keadaan alamiah. Maka dari itu kekuasaan tertinggi sudah seharusnya berada di tangan rakyat karena merekalah yang menghendaki berdiri dan adanya negara.

            Teori kontrak sosial menurut Hobbes dan Locke terlihat sama tetapi sebenarnya berbeda. Hobbes melihat hakikat manusia sebagai serigala bagi manusia lainnya. Mereka tidak akan berhenti merampas bahkan membunuh manusia lain, hingga kesejahteraan dan kebahagiaan mereka tercapai. Akan tetapi, Locke melihat manusia sebagai kertas putih tanpa noda. Manusia hidup dengan kebahagiaan dan kesejahteraan sampai mereka merasa memiliki sesuatu. Keinginan untuk memiliki membuat mereka saling berebut satu sama lain hingga terjadilah konflik dan perang. Keadaan perang menuntut Hobbes dan Locke mencari jalan keluarnya. Mereka seirama untuk mengajukan kontrak sosial sebagai jalan perdamaian dimana negara akan menjamin keadilan dan kesejahteraan rakyat.

Penulis : Adhitya Sandy Wicaksono

Daftar Pustaka

Encyclopaedia Britannica. (2021, July 27). Social Contract. Retrieved from Encyclopaedia Britannica: https://www.britannica.com/topic/social-contract

Encyclopaedia Britannica. (2020, June 15). Two Treatises of Government. Retrieved from Encyclopaedia Britannica: https://www.britannica.com/biography/John-Locke/Two-Treatises-of-Government

Nation, M. (2019). Locke’s Social Contract: Is It Legitimate? CLA Journal, 85-95.

Stanford Encyclopedia of Philosophy. (2018, April 30). Hobbes’s Moral and Political Philosophy. Retrieved from Stanford Encyclopedia of Philosophy: https://plato.stanford.edu/entries/hobbes-moral/

Gauther, D. (1988). Hobbes’s Social Contract. Wiley, 71-82.

Leave a Reply

Your email address will not be published.