Suriah dan Turki mengalami musibah yang cukup memprihatinkan pada pekan pertama bulan Februari 2023. Tepatnya tanggal 6, terjadi gempa bumi berkekuatan 7,8 magnitudo mengguncang wilayah tengah hingga selatan Turki dan Suriah di bagian Barat.
Kekuatan gempa kali ini lebih dahsyat daripada kasus-kasus yang terjadi sebelumnya sehingga kerusakan yang diakibatkan sangat besar
Bencana alam ini terjadi di tengah musim dingin sehingga membuat kondisi lokasi menjadi lebih sulit. Hingga artikel ini ditulis, total korban jiwa yang tercatat berjumlah lebih dari 7 ribu jiwa.
Sementara itu, menurut WHO (World Health Organization) ada lebih dari 20 ribu korban bencana yang harus bertahan di tengah kerasnya musim dingin yang melanda wilayah tersebut.
Meskipun musibah ini terjadi di dua negara, keadaan yang dialami oleh Suriah jauh lebih sulit daripada yang terjadi di Turki. Pasalnya, bencana alam terjadi ditengah konflik domestik dan sanksi dari negara-negara Barat.
Selama sekitar 12 tahun warga sipil Suriah sudah menjadi korban perang saudara. Belum lagi intervensi dan sanksi dari Barat membuat kondisi menjadi kian rumit.
Sumber: DW.com
Kendala Penyaluran Bantuan ke Suriah
PBB (Persatuan Bangsa-Bangsa) menyatakan nfrastruktur yang mendukung akses bantuan ke Suriah rusak sehingga penyaluran bantuan terhambat. Kondisi buruk ini ditambah dengan cuaca yang keras mengakibatkan akses tertutup salju dan menjadi licin.
Namun terlepas dari kendala teknis penyaluran bantuan, terdapat faktor sosial dan politik yang lebih mempersulit keadaan. Rezim Bassar Al-Assad menyatakan bahwa penyaluran bantuan hanya diizinkan melalui satu pintu perbatasan yang mengakibatkan kegiatan akan lebih memakan waktu.
Belum lagi, perbatasan Suriah-Turki yang menjadi area konflik membuat aksi bantuan terhadap penyintas bencana menjadi rumit.
Provinsi Idlib tergolong kedalam wilayah yang paling mendapat kerusakan parah ketiga di Suriah. Provinsi ini merupakan wilayah konfrontasi antara kelompok militan yang didukung oleh Turki melawan kelompok militer Bassar Al-Assad.
Sumber: ABC News
Pemerintah juga mengklaim tidak memiliki kendali atas wilayah tersebut semenjak beberapa tahun terakhir sehingga mereka tidak bisa menjamin keamanan pasokan bantuan untuk wilayah ini.
Banyak tim sukarelawan yang kemudian ragu untuk terjun ke kawasan ini padahal kehadiran mereka sangat dibutuhkan oleh penyintas bencana alam. Belum lagi sanksi-sanksi yang dijatuhkan oleh AS (Amerika Serikat) dan sekutunya terhadap Suriah berpotensi menghambat bantuan.
Pertanyaan bagi Moralitas Barat
Sejak awal kabar bencana, AS berkomitmen akan menyalurkan bantuan kepada Turki. Namun, sikap yang sama tidak ditujukan untuk Suriah walaupun penduduk di kedua negara tersebut mengalami kesulitan dalam tempo yang sama.
AS beserta sekutunya di Barat mengklaim hanya menyalurkan bantuan melalui organisasi non-pemerintah dan tidak akan berkomunikasi dengan Bassar Al-Assad dengan dalih mereka tidak mau memberi legitimasi lebih kepada rezim ini.
Di sisi lain, beberapa pihak menekan agar AS dan sekutunya untuk mencabut sanksi terhadap Suriah dengan alasan kemanusiaan yaitu mempermudah penanganan penyintas bencana alam.
Namun pihak Gedung Putih masih bersikukuh mempertahankan sanksinya dengan argumen bahwa hal ini tidak akan menjadi kendala dalam hal bantuan kemanusiaan.
Hal ini memperlihatkan adanya standar ganda yang diterapkan oleh Barat dalam bantuan kemanusiaan antara Turki dan Suriah.
Negara-negara Barat yang mengklaim bahwa mereka menyuarakan kesetaraan dan keadilan tidak memperlihatkan hal ini dalam kasus penanganan korban di Suriah.
AS dan sekutunya enggan mengupayakan dialog dengan pemerintah Suriah terkait penanggulangan bencana di negara ini. Turki pun belum melihat musibah ini sebagai momentum untuk mengurangi eskalasi konflik di kawasan perbatasan.
Pada akhirnya, warga sipil di Suriah tetap menjadi korban utama dari rivalitas yang terjadi di antara para elit negara.
(Penulis: Arif Nuru Rohman Kholid, HI ’19)
Baca juga artikel menarik lainnya!
Pemikiran Politik Islam, Dinamika dan Perkembangannya
Krisis Demografi Korea Selatan dan Dampaknya Terhadap Indonesia