Mengulas ‘Public Duties in Islam’ Karya Ibnu Taimiyah

Peradaban Islam dalam sejarahnya telah banyak melahirkan cendikiawan-cendikiawan yang berpengaruh besar dalam keilmuan modern. Keilmuan tersebut meliputi bidang filsafat, ekonomi, politik, bahkan sains. Salah satu cendikiawan Muslim yang memiliki andil besar dalam dunia intelektual adalah Ibnu Taimiyah. Nama lengkap dari ulama ini adalah Abu Al-abbas Taqiyuddin Ahmad bin Abdus Salam bin Abdullah bin Taimiyah al Harrani. Akhir nama ulama ini merujuk pada tempat kelahiran beliau yaitu daerah Harran, Turki pada tahun 1263 M dan beliau wafat di Damaskus, Suriah pada tahun 1328 M. Tulisan ini akan menyajikan ulasan dari salah satu karya Ibnu Taimiyah yang fenomenal yaitu “Public Duties in Islam: the Institution of Hisba”.

Potret Reruntuhan Kota Harran, wilayah yang menjadi kota kelahiran Ibnu Taimiyah. Daerah itu kini menjadi tempat yang estetik dan instagramable.

Judul tersebut merupakan judul dari terjemahan bahasa inggris yang ditulis oleh Mohtar Holland, seorang cendikiawan yang berasal dari Inggris. Edisi terjemahan ini pertama kali diterbitkan oleh The Islamic Foundations di Kota Liecester, Inggris pada tahun 1982 dan menjadi bahan kajian studi ekonomi di negara-negara Barat hingga saat ini. Adapun judul asli dari kitab ini adalah Al-Hisba fi Al-Islam.

Public Duties in Islam: the Institution of Hisba yang merupakan terjemahan bahasa Inggris dar kitab Al-Hisba fi Al-Islam.

Dalam kitab ini, Ibnu Taimiyah memberi gagasan bagaimana ketatanegaraan Islam itu seharusnya dibangun. Contohnya dapat dilihat di halaman 23 dimana ibnu Taimiyah berpendapat bahwa bahwa negara harus memiliki beberapa badan otoritas yang menaungi beberapa aspek. Badan otoritas tersebut terutama menaungi bidang keamanan (Wilayah Al-Harb Al-Kubra) yang di dalamnya juga terdapat institusi lagi seperti Kementrian Pertahanan (Niyabat As-Sulthanah), Lembaga Kepolisian (As-Syurthoh), dan Lembaga Hukum (Wilayah Al-Hukm).

Kajian Ekonomi dalam ‘Public Duties in Islam’

Selain pada bidang pertahanan, Ibnu Taimiyah dalam bukunya juga menaruh perhatian penuh terhadap otoritas yang bertanggung jawab untuk mengelola aspek ekonomi. Otoritas ekonomi ini kemudian menjadi fokus bahasan Ibnu Taimiyah dalam buku Public Duties in Islam. Dalam buku tersebut Ibnu Taimiyah mencoba menggambarkan pentingnya intervensi aktor negara dalam proses kegiatan perekonomian masyarakat sipil. Intervensi tersebut tentu saja memiliki orientasi yang positif. Pasalnya, hadirnya aktor negara bertujuan untuk memberi perlindungan sekaligus rasa aman bagi konsumen selama proses transaksi berlangsung. Intervensi pemerintah juga bertujuan sebagai langkah preventif terhadap praktik-praktik yang secara dzahir menyimpang dari syariat Islam dan berujung kepada kriminalitas.

Pada bab kedua buku ini, Ibnu Taimiyah memberi penjabaran mengenai etika bisnis dalam agama Islam. Ia menyebut otoritas yang menaungi bidang ini dengan istilah Muhtasib. Secara detail Ibnu Taimiyah menjabarkan fungsi dan kewajiban dari Muhtasib dalam bab ini. Muhtasib harus menjamin tidak adanya kecurangan dalam hal takaran atau timbangan yang dilakukan oleh pedagang selama proses transaksi. Ulama ini juga memberi perhatian pada hak-hak buruh. Oleh karena itu dalam bab ini Ia memberi gambaran bagaimana kontrak kerja seharusnya disusun dan apa saja fungsi lembaga negara dalam proses tersebut.

Intervensi Aktor Negara dalam Kegiatan Bisnis

Buku ini juga membahas mengenai pentingnya peran aktor negara dalam mekanisme pasar. Pembahasan tersebut dapat dilihat dalam bab empat yang dalam versi bahasa Inggrisnya berjudul: Price Controls: Some Controversial Aspects. Di awal bab, Ibnu Timiyah mensitasi bermacam fatwa dari ulama mengenai mekanisme harga. Ulama tersebut antara lain: Imam Malik, Imam Syafi’I dan ulama-ulama fiqih yang menganut kedua madzhab tersebut. Ibnu Taimiyah menglaborasikan berbagai pendapat dan memberi pendapatnya sendiri terkait mekanisme penetapan harga.

Dalam hal ini sekali lagi intervensi aktor negara sangat penting. Karena negara merupakan institusi yang memiliki tanggung jawab penuh dan otoritas tertinggi dalam kegiatan bernegara. Proses pengawalan harga ini bukan sekedar dilihat dari mekanisme pasar, akan tetapi secara detail dari hulu ke hilir. Mekanisme harga ini juga dilihat dari proses produksinya. Dalam hal pangan misalnya, Ibnu Taimiyah memberi sub-bab khusus dalam bab ini yang membahas mengenai praktik agrikultur.

 Ibnu Taimiyah dalam buku ini banyak berjasa dalam studi ekonomi dan ketatanegaraan. Pemikirannya yang dituangkan dalam buku ini telah menyumbangkan asset berharga dalam khazanah kekayaan intelektual Islam. Muhtar Holland sebagai translator juga dengan sangat baik menerjemahkan pemikiran Ibnu Taimiyah. Pesan-pesan dari Ibnu Taimiyah tersampaikan dengan baik dalam bahasa Inggris sehingga edisi terjemahan ini sangat direkomendasikan bagi kalangan intelektual yang hendak menyelami pemikiran Ibnu Taimiyah.

Penulis: Arif Nuru Rohman Kholid

Baca juga artikel menarik lainnya!

3 Pendapat Ulama Tentang Tawassul

Gema Adzan dari Hagia Sophia

Mengenal ‘Paris Agreement’ dan Fakta Menarik di Dalamnya

(3) Comments

  • unesco April 3, 2021 @ 8:48 am

    For more details about Paris agreement

    https://www.unescowhs.com/

  • MUNA May 14, 2021 @ 4:21 am

    nice work. thanks

  • hitman for hire May 14, 2021 @ 11:49 am

    I would like to thank you for the efforts you had made for writing this awesome article. Thanks a lot…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *