Mengenal ‘Paris Agreement’ dan Fakta Menarik di Dalamnya

Paris Agreement atau Kesepakatan Paris dalam bahasa Indonesia merupakan sebuah kesepakatan yang dibentuk sebagai upaya penanganan krisis perubahan iklim. Paris Agreement merupakan hasil dari UN Climate Change Conference COP 21 yang terselenggara di Paris, Perancis tahun 2015 silam.

Logo dari UN Climate Change Conference COP 21

Hingga kini, Perjanjian ini telah berhasil ditandatangani oleh 196 negara. Meskipun kesepakatan ini diadopsi pada tanggal 5 November 2015, Kesepakatan ini secara legal diberlakukan tepat setahun kemudian yakni mulai 6 November 2016. Tujuan utama dari perjanjian ini yaitu menekan pemanasan suhu global di bawah 2 derajat celcius bahkan sampai dengan 1.5 derajat celcius. Selain itu, perjanjian ini juga bertujuan untuk menanggulangi dan meningkatkan adaptasi terhadap dampak negatif dari krisis perubahan iklim.

Banyak pihak berpendapat bahwa ‘Paris Agreement’ merupakan titik terang bagi penanganan climate change. Namun, terdapat fakta menarik yang bisa didapat dari perjanjian ini. Mari kita bahas fakta menarik tersebut pada tulisan berikut ini.

Pro dan Kontra Terhadap ‘Paris Agreement’

Meskipun dianggap menjadi titik terang bagi upaya penurunan emisi karbon global, kesepakatan ini tidak lepas dari polemik. Banyak pihak skeptis bahwa penanganan pemanasan global dapat dilakukan dalam platform multilateral. Pihak-pihak ini ragu bahwa perjanjian ini secara global akan mengikat negara anggotanya. Sebagai hasilnya, mereka beranggapan perjanjian ini merupakan alat negara-negara maju untuk mencapai kepentingan nasionalnya.

Disamping itu semua, tidak sedikit juga yang mengapresiasi hasil dari COP-21 tersebut. Apresiasi ini datang dari tujuan Paris Agreement yaitu mencegah kenaikan temperatur global hingga di bawah 2%. Ambisi ini akan mendorong negara-negara anggota untuk membatasi penggunaan bahan bakar fosil pada kegiatan industri. Pembatasan energi tersebut tidak lain untuk mengurangi emisi karbon yang berdampak buruk bagi lingkungan.

Potret dari kepala negara dan delegasi yang hadir dalam COP-21 di Paris tahun 2015 silam.

Kesepakatan yang disusun juga dipandang sebagai langkah untuk mencapai kepentingan bersama. Pasalnya, dampak dari pemanasan global bukan hanya dialami oleh negara tertentu saja. Krisis lingkungan ini tentu saja tidak mengenal teritori. Oleh karena itu perlu adanya bentuk solidaritas dari banyak pihak, baik itu dari aktor negara maupun non-negara.

Konferensi Perubahan Iklim di Paris cukup memberi energi positif bagi gerakan penanganan krisis iklim. COP ke 21 dianggap berhasil menampung aspirasi dari berbagai negara tanpa memandang apakah negara itu negara maju atau negara berkembang. Aspirasi berhasil disampaikan oleh negara tanpa memandang kawasan geografisnya maupun ras.

Bergabungnya Kembali Amerika Serikat

Amerika Serikat menandatangani kesepakatan penanganan perubahan iklim ini pada tanggal 22 April 2016. Penandatanganan ini diwakili oleh menteri luar negeri Amerika Serikat pada waktu itu yakni John Kerry.

Keanggotaan Amerika Serikat (AS) tentu saja dianggap sangat penting. Pasalnya, AS merupakan negara industri terbesar di dunia. Dengan adanya Paris Agreement maka AS dituntut untuk berkomitmen dalam pengurangan emisi karbon yang dihasilkan dalam kegiatan industri.

Menteri Luar Negeri AS, John Karry didampingi cucunya menandatangani Perjanjian Paris pada tanggal 22 April 2016 silam.

Namun, Presiden Donald Trump mengeluarkan kebijakan luar negeri yang cukup kontroversial. AS memutuskan untuk menarik diri dari Kesepakatan Paris. AS secara sah keluar dari kesepakatan ini pada tanggal 4 November 2020. Isu mengenai keluarnya AS sebenarnya sudah berkembang sejak 2017. Butuh waktu tiga tahun bagi AS untuk secara formal mengundurkan diri. AS kemudian tercatat sebagai negara pertama dan tersingkat yang keluar dari Paris Agreement.

Amerika Serikat memutuskan untuk bergabung kembali dalam kesepakatan ini pada tanggal 20 Januari 2021. Yang menarik, Joe Biden mengeluarkan kebijakan ini pada hari pertamanya menjabat sebagai presiden. Kebijakan ini merupakan implementasi dari janji politisi partai Demokrat ini selama masa kampanye. Hadirnya AS kembali dianggap memberi energi baru bagi penanganan krisis iklim.

Penulis: Arif Nuru Rohman Kholid

Baca juga artikel menarik lainnya!

Model of United Nations; Latih Diri Berdiplomasi, Paksa Diri Berbahasa

PERAN PUBLIK FIGUR DALAM ADVOKASI HAK ASASI MANUSIA DAN DUNIA INTERNASIONAL

Mahasiswa HI UNIDA Raih Juara 1 Lomba Esai Festival Syariah

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *