Hukum Internasional

Halo Sobat Dunia…

Mata Kuliah Hukum Internasional merupakan salah satu mata kuliah wajib yang diambil mahasiswa/i Hubungan Internasional Universitas Darussalam Gontor pada semster 4. Dalam mata kuliah ini para mahasiswa tidak hanya mempelajari hukum internasional saja akan tetapi juga akan mempelajari the nature and development of international law, source and subject of international law, state and recognition of states in international, juridiction and immunities from juridiction, the UN system, air law and space law, diplomatic law, international environment law, the law of treaties, interstate courts and tribunal, international law and islamic law.

Sebelum itu, yukk kita kenalan apa sih hukum internasional itu?

Sobat Dunia tahu tidak?

Hukum Internasional (International Law) adalah seperangkat aturan yang secara umum dianggap dan diterima sebagai mengikat dalam hubungan antar negara-negara dan antar bangsa. Hukum internasional berfungsi sebagai sebuah kerangka bagi praktik hubungan internasional yang stabil dan terorganisir. Hukum internasional merupakan suatu aturan atau prinsip yang diterima dan disepakati oleh negara-negara sebagai acuan dalam pelaksanaan hubungan antar negara. Hukum internasional juga pada dasarnya bukanlah sebuah hukum karena bersifat sukarela. Hukum internasional bertujuan bukan untuk menghilangkan perang akan tetapi untuk meminimalisir suatu peperangan yang akan terjadi diantara kedua belah pihak atau lebih.

Cakupan Hukum Internasional:

a.      Hukum Kenegaraan

b.     Hukum Perjanjian

c.      Hukum Perang

Pelaksanaan Hukum Internasional:

a.      Politik dapat berupa diplomasi antar negara

b.    Ekonomi dapat berupa bantuan ekonomi dari suatu negara ke negara lain atau juga dapat berupa pukulan yang berarti pemboikotan.

c.      Psikologi dapat berupa propoganda (terorisme) dan kebudayaan suatu negara.

d.     Militer dapat berupa peperangan antar negara dunia.

Dalam penerapannya, hukum internasional terbagi menjadi dua:

a.      Hukum Internasional Publik

Keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara, yang bukan bersifat perdata.

b.     Hukum Perdata Internasional

Keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan perdata yang melintasi batas negara, dengan perkataan lain, hukum yang mengatur hubungan hukum perdata antara para pelaku hukum yang masing-masing tunduk pada hukum perdata yang berbeda.

Subyek Hukum Internasional

Secara umum Subyek hukum diartikan sebagai pendukung hak dan kewajiban, jadi pengertian subyek hukum internasional adalah pendukung hak dan kewajiban dalam hukum internasional. Pendukung hak dan kewajiban dalam hukum internasional dewasa ini ternyata tidak terbatas pada Negara tetapi juga meliputi  subyek hukum internasional lainnya. Hal ini dikarenakan dewasa ini sering dengan tingkat kemajuan di bidang teknologi, telekomunikasi dan ransportasi dimana kebutuhan manusia semakin meningkat cepat sehingga menimbulkan interaksi yang semakin kompleks. Munculnya organisasi-organisasi Internasional baik yang bersifat bilateral, regional maupun multilateral dengan berbagai kepentingan dan latar belakang yang mendasari pada akhirnya mampu untuk dianggap sebagai subyek hukum internasional. Begitu juga dengan keberadaan individu atau kelompok individu (belligerent) yang pada akhirnya dapat pula diakui sebagai subyek hukum Internasional.

Subyek Hukum Internasional dapat diartikan sebagai negara atau kesatuan-kesatuan bukan negara yang dalam keadaan tertentu memiliki kemampuan untuk  menjadi pendukung hak dan kewajiban berdasarkan Hukum Internasional.  Kemampuan untuk menjadi pendukung hak dan kewajiban (Legal capacity) ini antara lain meliputi :

a.  Kemampuan untuk mengajukan klaim-klaim (How to make claims)

b. Kemampuan untuk mengadakan dan membuatperjanjian-perjanjian (How to make agreements)

c. Kemampuan untuk  mempertahankan hak miliknya serta memiliki kekebalan-kekebalam (To enjoy of privileges and immunities)

Kemampuan untuk menjadi pendukung hak dan kewajiban bagi subyek hukum Internasional dapat ditinjau dari dua aspek yaitu:

a.      Dasar Hukum Berdiriny

b.  Advisory opinion atau berdasarkan Keputusan atau Pendapat  “International Court of justice

Subyek Hukum Internasional meliputi:

a.   Negara yang Berdaulat

Negara merupakan subjek hukum terpenting dibanding dengan subjek hukum internasional lainnya. Menurut C. Humprey Wadlock yang memberi pengertian negara sebagai suatu lembaga (institution), atau suatu wadah di mana manusia mencapai tujuan-tujuannya dan dapat melaksanakan kegiatan-kegiatannya. I Wayan Parthiana menjelaskan negara adalah subjek hukum internasional yang memiliki kemampuan penuh (full capacity) untuk mengadakan atau duduk sebagai pihak dalam suatu perjanjian internasional.

b.   Gabungan Negara-Negara

Ada beberapa macam bentuk gabungan Negara-negara, antarai lain:

·       Negara Federal

Gabungan sejumlah negara yang dinamakan negara-negara bagian yang datur oleh suatu undang-undang dasar yang membagi wewenang antara pemerintah federal dan negara-negara bagiannya.

·       Gabungan Negara-negara Merdeka

Gabungan Negara-negara merdeka mempunyai dua macam bentuk yaitu uni riil dan uni personil.

·       Negara Konfedrasi

Gabungan dari sejumlah Negara melalui suatu  perjanjian internasional yang memberikan wewenang tertentu kepada kobfederasi

c.    Tahta Suci Vatikan

Suatu peninggalan sejarah yang diakui sebagi subjek hukum internasional berdasarkan Traktat Lateran 11 Februari 1929. Hal ini terajdi antara pemerintah Italia dan Tahta Suci Vatikan berupa penyerahan sebidang tanah di Roma. Perjanjian Lateran dapat dipandang sebagai pengakuan Italia atas eksistensi Tahta Suci sebagai pribadi hukum internasional yang berdiri sendiri, walaupun tugas dan kewenangannya, tidak seluas tugas dan kewenangan negara, sebab hanya terbatas pada bidang kerohanian dan kemanusiaan, sehingga hanya memiliki kekuatan moral saja, namun wibawa Paus sebagai pemimpin tertinggi Tahta Suci dan umat Katholik sedunia, sudah diakui secara luas di seluruh dunia.

d.   Organisasi Internasional (OI)

Menurut Jeffery Newnham Organisasi internasional merupakan struktur kelembagaan formal yang melampaui batas-batas nasional yang diciptakan melalui perjanjian multilateral antar negara-negara bangsa. Organisasai Internasional adalah subyek Hukum Internasional yang terdapat dalam pasal 104 Piagam PBB Isi pasal 104 : The Organization shall enjoy in the territory of each of its Members such legal capacity as may be necessary for the exercise of its functions and the fulfilment of its purposes. 

e.    Palang Merah Internasional

f.    Individu yang mempunyai Kriteria tertentu

Pertumbuhan dan perkembangan kaidah-kaidah hukum internasional yang memberikan hak dan membebani kewajiban serta tanggungjawab secara langsung kepada individu semakin bertambah pesat, terutama setelah Perang Dunia II. Lahirnya Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights) pada tanggal 10 Desember 1948 diikuti dengan lahirnya beberapa konvensi-konvensi hak asasi manusia di berbagai kawasan.

Dasar hukum yang menyatakan individu sebagai subjek hukum internasional ialah :

·       Perjanjian Versailles 1919 pasdal 297 dan 304

·       Perjanjian Uppersilesia 1922

·       Keputusan Permanent Court of Justice 1928

·       Perjanjian London 1945 (inggris, Perancis, Rusia, dan USA)

·       Konvensi Genocide 1948.

g.   Penjahat Perang atau Genocide

h. Pemberontak (Belligerent) atau Pihak Yang bersengketa

Kaum pemberontak pada dasarnya timbul karena faktor internal negaranya. Dasar hukum yang menyatakan Pemberontak / Pihak yang bersengketa sebagai Subjek Hukum Internasional ialah :

·       Hak Untuk Menentukan nasib sendiri

·   Hak untuk memilih sistem ekonomi, sosial dan budaya sendiri.

·       Hak untuk menguasai sumber daya alam.

Kritik mengenai Hukum Internasional:

·       Kaum Konstruktivis lebih menyukai penggunaan konsep norms dan rules sebagai pedoman perilaku para aktor internasional, dan jarang menggunakan istilah hukum internasional untuk maksud tersebut. Hukum internasional selama ini selalu dimaknai sebagai seperangkat aturan yang bersifat rigid, fixed, dan given. Menutut pandangan konstruktivis norma-norma internasional cenderung bersifat dinamis, fleksibel, dan terus berubah sesuai kepentingan dan identitas para aktor. Kepatuhan para aktor terhadap norma-norma internasional tidak semata-mata didasarkan pada paksaan melainkan juga tergantung pada faktor lain yaitu kepentingan dari para aktor dan sejauhmana kekuatan legitimasi dari norma-norma tersebut.

·    Pendekatan Klasik mengenai hukum internasional dibagi menjadi dua yaitu pendekatan naturalis (naturalist approach) dan pendekatan positivis (positivist approach). Penganut pendekatan naturalis berpendapat bahwa semua hukum (termasuk hukum internasional) berasal dari Tuhan dan mereka menyebutnya hukum illahi yang superior. Hukum alam, pada gilirannya dipandang sebagai penerapan yang setia dari hukum Illahi. Mereka berasumsi bahwa terdapat prinsip-prinsip yang mendasar yang tidak dapat diubah yang melampaui kehendak dan izin dari para pengusa dan yang memerintah dlam masyarakat manusia. Sebab itu, semua hukum dikembangkan oleh masyarakat telah diuji kesesuaiannya dengan hukum illahi atau hukum alam. Penganut pendekatan positivis berpendapat bahwa tidak adaa hukum yang melebihi dari apa yang subjek hukum setuju untuk terikat. Mereka menolak prinsip hukum yang ebih tinggi (hukum illahi atau hukum alam), dan sesuatau dapat dianggap sebagai hukum internasional hanyalah aturan-aturan yang diadopsi melalui kesepakatan melalui kebiasaan atau perjanjian dari negara-negara berdaulat. Disini, negara-negara dan individu-individu dibebaskan dari kepatuhan kepada prinsip-prinsip yang lebih tinggi. Oleh sebab itu, hukum positivis ini sering mendapatkan kritikan sebagai hukum yang tidak bermoral dan lemah dalam aspek keadilan (karena keadilan Manusia tidak akan bisa mendekati keadilan Tuhan). 

DIPLOMATIC LAW

Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik (1961)

  • Konvensi tersebut disahkan pada tahun 1961 dan mulai berlaku pada tahun 1964.
  • Fungsi utama misi diplomatik (pasal 3):
    • Mewakili, Melindungi, Mempromosikan, dan Menginformasikan negara pengirim.
    • Kepala misi dibagi menjadi 3 kelas: Duta Besar, Menteri, dan Kuasa Usaha.
  • Tempat misi tidak dapat diganggu gugat (Pasal 22).
  • Hak Suaka: untuk alasan kemanusiaan yang mendesak dan mendesak, tetapi sifat dan cakupannya tidak jelas.
  • Kantong diplomatik (Pasal 27): negara penerima harus mengizinkan dan melindungi komunikasi bebas atas nama misi untuk semua tujuan resmi.

Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik (1961)

  • Kekebalan Diplomatik – Properti:
    • Kebal dari penggeledahan, permintaan, lampiran atau eksekusi untuk properti mereka (pasal 22)
    • Pengecualian umum dari perpajakan (pasal 23)
    • Arsip dan dokumen misi tidak dapat diganggu gugat setiap saat (pasal 24)
    • Disediakan fasilitas lengkap untuk pelaksanaan fungsi misi (pasal 25)
  • Kekebalan Diplomatik – Pribadi:
    • Tidak dapat diganggu gugat dan tidak dapat ditahan atau ditangkap (pasal 29)
    • Kediaman pribadi, surat-surat, korespondensi, dan properti tidak dapat diganggu gugat (pasal 30)
    • Kebal dari yurisdiksi sipil dan administratif (pasal 31), kecuali 3 kasus: pribadi tidak bergerak, terlibat sebagai orang pribadi, & kegiatan profesional atau komersial tidak resmi.
    • Anggota keluarga akan menikmati hak istimewa dan kekebalan (pasal 37)
  • Pengabaian Kekebalan: negara pengirim dapat melepaskan kekebalan dari yurisdiksi agen diplomatik dan orang lain yang memiliki kekebalan berdasarkan Konvensi.

Hukum Diplomatik

  • Konvensi Wina tentang Hubungan Konsuler, 1963: Hak dan kekebalan Konsuler
  • Konvensi Misi Khusus, 1969
  • Konvensi Wina tentang Keterwakilan Negara dalam Hubungannya dengan Organisasi Internasional yang Bersifat Universal, 1975
    • Kekebalan organisasi internasional
    • Orang yang dilindungi secara internasional: Konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan terhadap Orang yang Dilindungi Secara Internasional, termasuk Agen Diplomatik. Itu mulai berlaku pada tahun 1977.

INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL LAW

Sejarah

  • Maraknya polusi atmosfer, polusi laut, pemanasan global, penipisan ozon, bahaya nuklir, dan spesies satwa liar yang terancam.
  • 2 masalah dalam dimensi internasional yang membutuhkan respon internasional:
    • Pencemaran yang dihasilkan dari suatu negara tertentu seringkali berdampak serius bagi negara lain
    • Masalah lingkungan tidak dapat diselesaikan oleh negara yang bertindak secara individual
  • Pembangunan berkelanjutan dan perdamaian saling bergantung dan tak terpisahkan, dan semua orang berhak atas lingkungan yang aman, sehat, dan ramah lingkungan.
  • Bangkitnya rezim kerjasama internasional

Hukum Lingkungan Internasional

  • Program Lingkungan PBB didirikan setelah Konferensi Stockholm, 1972
  • Konvensi Wina untuk Perlindungan Lapisan Ozon, 1985
  • Protokol Montreal, 1987.
  • Konvensi Keanekaragaman Hayati, 1992
  • ECOSOC membentuk komite badan internasional untuk Pembangunan Berkelanjutan (terdiri dari 53 negara bagian)
  • Deklarasi Rio, 1992. Lingkungan dan Pembangunan
  • Dll ….

Tanggung Jawab Negara dan Lingkungan

  • Tidak demikian halnya dengan tindakan yang merugikan hak-hak negara lain.
  • Negara berada di bawah kewajiban mutlak untuk mencegah polusi dan dengan demikian bertanggung jawab atas dampaknya terlepas dari kesalahannya
  • Tanggung jawab atas kerusakan yang disebabkan oleh orang pribadi
  • Pencegahan bahaya lintas batas dari aktivitas berbahaya
  • Masalah pendekatan tanggung jawab negara:
    • Untuk menangani masalah lingkungan telah bergeser dari paradigma tanggung jawab negara bilateral ke pembentukan dan penguatan Kerjasama Internasional.

Kerjasama Internasional

    • Mencatat bahwa “Hal-hal internasional mengenai perlindungan dan peningkatan lingkungan harus ditangani dalam semangat kooperatif”

Deklarasi Stockholm 1972

    • Menekankan bahwa “negara-negara harus bekerja sama dalam semangat kemitraan global untuk melestarikan, melindungi, dan memulihkan integritas ekosistem bumi yang sehat.

Deklarasi Rio 1992

Obyek Kerjasama Internasional

  • Polusi Atmosfer
  • Penipisan Ozon dan Pemanasan Global
  • Luar angkasa
  • Jalur Air Internasional
  • Aktivitas Ultra Berbahaya
    • Kegiatan Nuklir
    • Penyediaan informasi
    • Pemberian bantuan
    • Keselamatan Nuklir
    • Tanggung Jawab Sipil
    • Limbah berbahaya
  • Polusi Laut

Daftar Pustaka

Chairul Anwar, SH. 1989. Hukum Internasional Pengantar Hukum Bangsa-Bangsa. Jakarta: Djambatan

Dr. Boer Mauna. 2005. Hukum Internasional Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global. Bandung : PT Alumni

Kusumatmadja, Mochtar & Etty R. Agoes. 2018. Pengantar Hukum Internasional Pusat Studi Wawasan Nusantara, Hukum dan Pengembangan bekerjasama dengan Penerbit PT.Alumni 2018.

Phartiana I Wayan, 2003. Pengantar Hukum Internasional. Bandung: Mandar maju

Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmaja SH. LLM. 1981. Pengantar Hukum Internasional. Bandung: Rosda Offset Bandung

Shawn. Malcon N. Shaw. 2005. International Law. Cambridge Univerity Press: UK, Fifth Edition

Slomonsons, William R, 2011. Fundamental Perspectives on International Law. Boston: Wadsworth Cengage Learning.

Wendt, Alexander. 1999. Social Theory of International Politics. Cambridge: Cambridge Univerity Press