Ekonomi Politik Islam

Halo Sobat Dunia…

Mata Kuliah Ekonomi Politik Islam merupakan salah satu mata kuliah wajib yang diambil mahasiswa/i Hubungan Internasional Universitas Darussalam Gontor pada semster 4. Dalam mata kuliah ini para mahasiswa tidak hanya mempelajari ekonomi politik secara umum akan tetapi ekonomi politik menurut pandangan islam, peran ekonomi politik islam, dan konsep dalam ekonomi politik islam. Di akhir semester mata kuliah ini para mahasiwa/I menghadapi ujian tulis untuk menguji seberapa besar pemahaman yang telah dipahami oleh mahasiswi selama satu semester.

Untuk itu mari kita masuk ke materi….

Sobat dunia tahu tidak sebenarnya….

Sistem politik dapat menentukan keberhasilan sebuah tujuan atau penerapan ideologi pada sistem perekonomian di suatu negara. Serta kematangan berpolitik suatu negara dalam kancah internasional, dapat menentukan posisi negara nya dalam perekonomian dunia

Politik dan ekonomi adalah entitas yang tidak bisa terpisahkan, satu sama lain saling berhubungan. Dinamika hubungan politik dan ekonomi telah menjadi perhatian banyak peneliti di dunia akademisi. Perubahan politik akan berpengaruh terhadap kehidupan ekonomi, dan sebaliknya kehidupan ekonomi berpengaruh terhadap kehidupan politik.

Sebagaimana kita ketahui bahwa kinerja perekonomian suatu negara ditentukan oleh banyak faktor dan tiga diantaranya yang paling menentukan adalah: (1) kebijaksanaan-kebijaksanaan ekonomi yang dijalankan oleh pemerintah, (2) lingkungan di mana perekonomian tersebut beroperasi, dan (3) sistem ekonomi politik yang digunakan.

Sistem ekonomi politik Islam memberikan kesempatan seluas-luasya kepada stakeholder ekonomi (pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat pada umumnya) untuk melakukan kegiatan ekonomi, termasuk mencari keuntungan dalam setiap kegiatan ekonomi.

Ekonomi Islam tidak hanya menjadi wacana normatif, lebih dari itu berdasarkan kajian-kajian ekonomi Islam, praktik ekonomi Islam telah membawa dampak positif terhadap perkembagan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), yang selanjutnya dapat berkontribusi positif terhadap pembangunan perekonomian Nasional. Namun penerapan sistem ekonomi Islam tidak berjalan mulus, banyak tantangan dan halangan yang dihadapi oleh masyarakat muslim Indonesia, dan hal yang sama juga dialami oleh banyak negara muslim. Dua diantara faktor yang menyebabkan terdapat suatu jurang pemisah yang lebar antara syariah dan praktik aktual di negara-negara muslim, adalah kemunduran kaum muslimin dan akibat penejajahan oleh kekuatan imprealis, baik kapitalis maupun sosialis. Penjajahan yang dilakukan oleh imprealisme dilakukan di berbagai bidang dan sendi kehidupan, mulai dari makanan, pendidikan, ekonomi, politik, gaya hidup dan lain sebagaianya.

Mengapa kita perlu mempelajari Ekonomi Politik Islam?

Karena pada dasarnya kita memiliki latar belakang dimana islam pernah mengalami kejayaan. Sistem perekonomian merupakan sebuah skema yang digunakan suatu negara tertentu di dalam memecahkan persoalan-persoalan ekonomi yang dialami oleh negara tersebut. Sistem ekonomi kapitalis merupakan suatu produksi maupun perdagangannya lebih dominan dilakukan yang bersifat induvidualistik atau pribadi.

Konsep ekonomi islam dibagi menjadi tiga:

1.     Ijarah

2.     Samsara

3.     Ihyau-l-ard

Pemikiran Ekonomi Politik Islam

Pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat harus menyentuh semua lapisan baik kebutuhan primer, sekunder maupun tersier sesuai dengan kemampuan tiap individu. Dalam hal ini Islam mengarahkan bagaimana distribusi barang dan jasa ekonomi tersebut bisa diperoleh secara cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Islam merumuskan suatu sistem yang sesuai dengan kebutuhan manusia, guna mendatangkan maslahat dalam kehidupan manusia, untuk mencapai maslahat maka harus terpenuhinya maqasid asysyariah (tujuan-tujuan Islam). Imam asy-Syatibi menjelaskan ada 5 (lima) bentuk maqashid asy-syariah, yaitu: hifdzu din (melindungi agama), hifdzu nafs (melindungi jiwa), hifdzu mal (melidungi harta) dan hifdzu nasab (melindungi keturunan). Hal ini menunjukkan bahwa Islam tidak hanya menitik beratkan pada pemenuhan material semata, namun pemenuhan akan imateri juga diperlukan guna memenuhi kebutuhan spiritual manusia, maka dari itu sudah seyogyanya sistem-sistem yang dianut dan berlaku di masyarakat harus mencerminkan serta mengarahkan pada pemenuhan maqasid asy-syariah. Termasuk sistem ekonomi politik Islam, untuk menegakkan praktik ekonomi Islam yang bertujuan untuk mewujudkan maqashid asy syariah.

Masalah ekonomi dan solusinya…

Kapitalisme memandang masalah ekonomi terletak pada kelangkaan (scarcity) yang berhadapan dengan kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Sehingga solusi yang ditempuh adalah menekankan pada aspek produksi dan pertumbuhan ekonomi. Cara pandang dan solusi kapitalisme terhadap pemecahan ekonomi menyebabkan:

a.      Perhatian pemecahan masalah ekonomi bukan pada manusia yang harus dipenuhi kebutuhan hidupnya, tetapi terpusat pada barang ekonomi yang diproduksi.

b.     Perhatian terpusat pada pemenuhan kebutuhan secara agregat (nasional) yang tercermin dari perumbuhan ekonomi, bukan pada pemenuhan kebutuhan setiap warga negara.

Menurut islam masalah ekonomi yang sebenarnya terletak pada maslah distribusi kekayaan di tengah-tengah masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan Al-Qur’an surah Al-Hasyr ayat 7 yang artinya “…supaya harta itu jangan hanya beredar diantara orang-orang kaya saja diantara kalian ….”. pemecahan dengan menjamin pemenuhan kebutuhan primer setiap earga negara. Sehingga pusat perhatian islam pada manusianya bukan barang yang diproduksi. Pengaturan ekonomi pada masalah perolehan kekayaan (kepemilikan), pengelolaannya, dan distribusi kekayaan.

Konsep Dasar Ekonomi Politik Islam

Martin Staniland mendefiniskan ekonomi politik sebagai: a Study of Social Theory and Underdevelopment (sebuah studi tentang teori sosial dan keterbelakangan). Staniland juga mendefiniskan ekonomi politik sebagai berikut: “mengacu pada masalah dasar dalam teori sosial: hubungan antara politik dan ekonomi”. Isu ini memiliki dua sisi baik eksplanatori maupun normatif. Isu ini memunculkan pernyataan mengenai bagaimana kedua proses tersebut saling terkait dan mengenai bagaimana seharusnya mereka terkait”.

Sebagai suatu disipllin ilmu yang lebih komprehensif, ekonomi politik lahir dari berbagai upaya yang dilakukan untuk menemukan sinergi, mengisi kekosogan (cross fertilization) yang tidak dijumpai dalam satu disiplin ekonomi atau disiplin politik saja.

Salah satu karakteristik sistem ekonomi Islam adalah adanya tuntutan untuk lebih mengutamakan aspek hukum dan etika bisnis Islami. Dalam sistem ekonomi Islam terdapat suatu keharusan untuk menerapkan prinsip-prinsip syari’ah dan etika bisnis yang IslamiPrinsip-prinsip tersebut sebagai dasar dalam penyelengaraan lembaga ekonomi Islam termasuk didalamnya lembaga keuangan ekonomi Islam (syariah), sedangkan etika bisnis Islam terkait dengan proses dan mekanisme politik ekonomi Islam yang mengatur segala bentuk kepemilikan, pengelolaan dan pendistribusian harta antar individu dan kelompok secara proporsional.

Peran Ekonomi Politik Islam

Sistem ekonomi politik Islam merupakan seperangkat instrumen yang mengarahkan agar masyarakat berada dalam kehidupan falah (kemuliaan di dunia dan di akhirat). Hal ini sebagaimana maqashid syariah, namun cita-cita ini sangat sulit untuk diwujudkan mengingat besarnya kekuatan raksasa dari ideologi sekuler yang menghambat, menghalangi dan ingin menghancurkan sistem ekonomi Islam melalui berbagai strategi, seperti pendidikan, kebudayaan, ekonomi, kependudukan, politik dan sebagainya. Maka diperlukan kebijakan-kebijakan dari pemerintah yang mengarah pada penegakan ekonomi Islam, serta respon positif dari masyarakat, karena tanpa adanya respon yang positif dari masyarakat, maka kebijkan-kebijakan dari pemerintah tidak akan membuahkan hasil yang maksimal.

Apabila instrumen-instrumen ekonomi syariah itu ingin dapat dijadikan sebagai bagian penting dari mainstream kebijakan ekonomi nasional, maka perlu ada upaya sistematis dalam menciptakan desain politik ekonomi syariah (Islam). Desain ini harus mencakup tiga ranah utama, yaitu ranah regulasi dan aturan hukum, ranah penguatan dan ekspansi kelembagaan, serta ranah internalisasi nilai ekonomi syariah dalam kehidupan negara dan masyarakat.

Daftar Pustaka

Ahmad Risuni dalam Oni S dan Adiwarman A Karim. 2006. Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam Sintesis Fikih dan Ekonomi. Jakarta: PT Radja Grafindo Persada

Bambang Iswanto, Ekonomi Dan Politik Hukum Di Indonesia, Jurnal Mazahib. Vol. XII, No. 2, Desember 2013, hlm. 81-82.

Deliarnov. 2006. Ekonomi Politik. Jakarta: Erlangga

M Umer Chapra. 1999. Islam and The Economic Challenge. (terj) Ihsan dan Amar. Islam dan Tantangan Ekonomi Islamisasi Ekonomi Kontemporer. Surabaya: Risalah Gusti

Torsten Persson dan Guido Tabellini, 2006 Dalam Nur Kholis. Pengaruh Politik Dalam Perkembangan Praktik Ekonomi Islam di Indonesia. Jurnal Millah: Vol. XIII, No. 1, Agustus 2013, hlm. 182.