Ekonomi Politik Internasional

Halo Sobat Dunia…

Mata Kuliah Ekonomi Politik Internasional merupakan salah satu mata kuliah wajib yang diambil mahasiswa/i Hubungan Internasional Universitas Darussalam Gontor pada semster 3. Dalam mata kuliah ini para mahasiswa tidak hanya mempelajari ekonomi politik internasional saja akan tetapi bagaimana pendekatan dalam ekonomi politik internasional. Di akhir semester mata kuliah ini para mahasiwa/I menghadapi ujian tulis hal ini bertujuan guna menguji seberapa besar pemahaman yang telah dipahami oleh mahasiswi selama satu semester.

Sobat Dunia Tahu tidak?….

Ekonomi politik, menurut Adam Smith adalah “branch of science of a statesman or legislator” dan merupakan panduan pengaturan ekonomi nasional. menurut Mochtar Mas’oed, ekonomi politik berfokus kepada studi tentang saling kaitan dan interaksi antara fenomena politik dengan ekonomi, antara negara dengan pasar, antara lingkungan domestik dan lingkungan internasional, dan antara pemerintah dengan masyarakat. Fokus bahasan EPI terletak pada interaksi pasar dan aktor-aktor politik di dalamnya.

Menurut Thomas Oetley Ekonomi Politik Internasional merupakan studi studi    mengenai    bagaimana kepentingan ekonomi dan proses politik berinteraksi membentuk kebijakan pemerintah. Ekonomi Politik Internasional mempelajari kehidupan dalam ekonomi global yang fokus pada pertarungan politik antara yang kuat dan yang lemah dari bursa ekonomi global. Ekonomi Politik Global” merupakan interaksi pasar dan aktor-aktor kuat seperti negara, perusahaan multinasional, dan organisasi internasional. Ekonomi politik internasional mempelajari bagaimana pertarungan politik yang terjadi antara yang kuat dan yang lemah dari bursa ekonomi global membentuk evolusi ekonomi global.

Di dalam ekonomi internasional terdapat pertentangan antara meningkatnya interdependensi dari ekonomi internasional dengan keinginan negara untuk mengatur ketergantungan ekonomi dan otonomi politiknya karena pada saat yang bersamaan, negara menginginkan keuntungan yang maksimal dari perdagangan bebas yang dilakukan dengan negara lain, tetapi di sisi lain negara juga ingin melindungi otonomi politik, nilai kebudayaan, serta struktur sosial yang dimilikinya. Dapat dikatakan bahwa kegiatan negara berjalan melalui logika sistem pasar, di mana pasar diperluas secara geografis dan kerja sama antarnegara di berbagai aspek diperluas melalui mekanisme harga, inilah ekonomi politik internasional.

Contoh kasus ekonomi politik internasional adalah ketika Presiden Amerika George Bush mengembangkan kebijakan pemerintah untuk menaikkan tarif impor baja pada tahun 2002. Kebijakan ini didasarkan pada tarif impor baja, yang telah memperoleh posisi signifikan di pasar AS. Untuk mengatasi berbagai penutupan pabrik dan masalah PHK. Antara 1997 dan 2002, 34 pabrik baja Amerika bangkrut dan  sekitar 18.000 pekerja kehilangan pekerjaan. Pembuat baja percaya bahwa  kebijakan untuk menaikkan tarif baja  akan melindungi mereka dari persaingan dengan pembuat baja asing.

Bea cukai pada produksi baja A.S. lebih menguntungkan  daripada sebaliknya, sehingga beberapa modal investasi dan tenaga kerja yang dapat dipekerjakan di industri A.S. yang sangat efisien seperti teknologi informasi dan bioteknologi adalah bagian dari A.S. Digunakan dalam baja efisiensi rendah. industri. Tarif sehingga menyebabkan Amerika Serikat untuk menggunakan terlalu banyak sumber daya dalam kegiatan ekonomi bahwa hal itu kurang baik dan terlalu sedikit sumber daya dalam kegiatan yang tidak lebih baik. Sebagai akibatnya, Amerika Serikat lebih miskin dengan tarif yang tinggi pada baja dari itu akan tanpa itu. Tarif baja juga meredistribusi pendapatan dari konsumen baja, seperti perusahaanperusahaan Amerika yang menggunakan baja dalam produk mereka manufaktur dan konsumen Amerika yang membeli barang terbuat dari baja, kepada produsen baja. Selain itu, karena tarif yang membuatnya lebih sulit bagi perusahaan baja asing untuk menjual di pasar Amerika, meredistribusi pendapatan dari produsen baja asing untuk produsen baja Amerika. 

Contoh ini menggambarkan bahwa fokus utama dalam EPI yaitu mengenai bagaimana interaksi antaraketertarikan ekonomi, nasional, dan proses politik internasional dapat membentuk ataupun mempengaruhi terbentuknya kebijakan yang akan diadopsi oleh pemerintah. Studi kasus ini juga menunjukkan bahwa sistem politik Amerika memiliki dampak yang signifikan terhadap perekonomian negara dan pekerja. Kajian EPI pada hakikatnya tidak hanya memberikan perhatian terhadap negara ataupun aktor ekonomi, tetapi juga terdapat badan organisasi terhadap EPI. Seperti halnya World Trade Organization yang memainkan peran dalam regulasi kebijakan ekonomi yang diadopsi oleh pemerintah.

Menurut Thomas  Oatley, kajian EPI dibagi menjadi empat isu sentral:

a.       Sistem Perdagangan Internasional

Dalam isu ini para akademisi berpendapat bagaimana pertarungan politik antara yang kuat dan yang lemah membentuk kreasi, operasi,   dan   konsekuensi   dari   sistem   yang   terpusat pada WTO tersebut dan kerangka perdagangan regional yang   berlangsung

b.       Sistem Moneter Internasional

Dalam isu ini para akademisi berpendapat bahwa  internasional fokus terhadap bagaimana pertarungan politik antara yang kuat dan yang lemah membentuk kreasi, operasi, dan konsekuensi dari sistem ini, di mana sistem ini memberikan kebebasan transaksi ekonomi terhadap masyarakat yang tinggal di negara- negara berbeda.

c.        Perusahaan Multinasional (MNCs)

Dalam isu ini para akademisi  berpendapat bagaimana  pertarungan  politik  antara  yang  kuat  dan yang lemah dari aktivitas MNC membentuk upaya-upaya pemerintah  dalam  meregulasi  aktivitas  MNC. 

d.       Pembangunan Ekonomi

Dalam isu ini para akademisi  akan fokus pada strategi spesifik yang diadopsi oleh pemerintahan negara-negara berkembang dan mencoba menjelaskan mengapa masing-masing pemerintahan mengadopsi strategi ekonomi yang berbeda.

Perspektif Konvensional Dalam Ekonomi Politik Internasional

a.      Perspektif Merkantilsme

Perspektif ini merupakan bagian dari fase dalam sejarah kebijakan ekonomi, atau sebuah sistem tentang kebijakan ekonomi yang banyak dipraktikkan oleh para negarawan Eropa dalam rangka menjamin kesatuan politik dan kekuatan nasionalnya. Kaum merkantilis memiliki pandangan bahwa elite-elite politik berada pada garis depan pembangunan negara modern. Merkantilisme melihat perekonomian internasional sebagai arena konflik antara kepentingan nasional  yang  bertentangan  daripada  sebagai  wilayah kerja sama yang saling menguntungkan. Kaum merkantilis menyatakan bahwa perekonomian seharusnya tunduk pada tujuan utama peningkatan kekuatan negara, politik harus diutamakan daripada ekonomi. besar sifat pokok dari perspektif merkantilisme ini di antaranya menitikberatkan pada perdagangan antarnegara, hasrat untuk mencapai suatu kemakmuran, usaha untuk mengembangkan kekuasaan, serta hubungan yang erat antara kebutuhan akan kekuasaan dengan perdagangan maupun agama.

Faktor awal merkantilisme diantaranya yaitu ekspansi wilayah, penaklukklukan wilayah baru oleh negara-negara eropa, adanya arus modal baru dari wilayah baru tersebut, kebangkitan para raja atau saudagar yang mendorong nasionalisme, orientasi perdagangan lokal ke perdagangan luar negeri dengan tujuan provit yang sebesar-besarnya, dan meredupnya kekuasaan raja dan golongan ningrat akibat persaingan antara kaum feodal.

Adapun ide dari Merkantilisme diantaranya yaitu kekuasaan emas dan perak merupakan sumber kekuasaan negara, negara mendorong kegiatan ekspor dan merugikan negara, kolonialisme dan monolisai, adanya pelarangan pajak dalam produsen, penguatan pemerintahan pusat menjamin kebijakan merkantilisme, pertumbuhan penduduk yang tinggi disertai dengan sumberdaya alam yang besar adalah hal yang penting untuk memenuhi pasokan militer dan pengelolaan merkantilisme yang kuat.

Kritik para tokoh mengenai Merkantilisme diantaranya yaitu Pertama, Menurut Francois QL yang terpenting dalam aktivitas ekonomi yaitu perdagangan dan industri seharusnya pemerintah pusat tidak boleh membiayai pajak produsen. Kedua, Menurut David Hoem potensi inflasi akibat penumpukkan logam mulia, menurunnya ekspor barang, menaikkan kuantitas impor menjadinya defisit impor dan raja pun menjadi miskin.

b.      Perspektif Liberalisme

Perspektif  ini didasarkan pada asumsi bahwa manusia pada hakikatnya merupakan makhluk yang tidak suka berkonflik, mau bekerja sama, dan rasional. pemikir liberal berpendapat bahwa kepentingan-kepentingan manusia rasional akan menimbulkan interaksi yang harmonis di mana  kebutuhan  manusia  akan  terpenuhi  secara  efektif dan efisien dengan syarat dalam proses tersebut tidak ada pihak yang mengintervensi. Kaum liberal menganggap pasar sebagai mekanisme paling tepat dalam pemenuhan kebutuhan manusia karena di sanalah manusia bebas untuk berinteraksi (membeli dan menjual) atas inisiatif mereka sendiri. Mekanisme pasar akan membuat roda pemenuhan kebutuhan manusia akan terus berputar karena   harga   menunjukkan   nilai   kebutuhan   sebuah barang. Terkait dengan permasalahan pasar, ada dua pendapat yang muncul dari para teoretikus liberalisme. Adam Smith menjelaskan tentang negara yang seharusnya tidak perlu mencampuri urusan pasar, biasa disebut invisible hand, sedangkan Keynes mengemukakan bahwa  negara  terkadang  perlu  masuk  ke  dalam  pasar untuk menjaga keseimbangan pasar.

c.       Perspektif Marxisme

Perspektif  ini berkembang  dari pemikirann  Karl Marx. Salah satu teori yang mendasari kaum Marxis adalah dialektika materialisme, di mana secara umum, inti dari ajaran Marx adalah kritik terhadap kapitalisme. Marxis lebih menekankan fokusnya pada aspek ekonomi dan materi di mana mereka membuat asumsi bahwa ekonomi lebih penting daripada persoalan- persoalan yang lain sehingga memungkinkan bagi peningkatan   kelas   sebagai   fokus   studi. Para pendukung Marxis memandang sistem internasional sebagai sistem kapitalis terintegrasi yang mengejar akumulasi modal (kapital).  Dalam pandangan kaum Marxis, kehidupan ekonomi berada pada urutan pertama, sedangkan politik di tempat kedua.

Adapun kelas-kelas sosial bagi Marxis yaitu borjuis dan proletar, akan menentukan kebijakan-kebijakan politik yang diambil sesuai dengan kepentingan kelas sosial yang berkuasa sehingga secara garis besar Marxis beranggapan bahwa perekonomian adalah tempat eksploitasi dan perbedaan antarkelas sosial, khususnya kaum borjuis dan kaum proletar. Hal ini berarti bahwa dalam perekonomian kapitalis  kaum borjuis akan menjadi kelas yang paling berkuasa.

Tiga dinamika dari pandangan Marxisme yaitu Pertama, kompetisi ekonomi memaksa kapitalis untuk meningkatkan efisiensi dan menaikkan stok modal mereka sebagai konsekuensi kesejahteraan ekonomi diperuntukkan untuk kaum borjuis. Kedua, investasi mendorong pertumbuhan kelimpahan yang produktif yang menjadi kapital baru (keputaran modal). Ketiga, investasi yang bersekala besar secara berkelanjutan meingkatkan kapasitas ekonomi untuk memproduksi barang dan mengurani upah.

REFERENCES

Gilpin, Robert. 2001. “The Study of International Political Economy”, dalam Global Political Economy: Understanding the International Economic Order, Princeton: Princeton University Press

Gilpin, Robert. 2001. “The New Global Economic Order”, dalam Global Political Economy: Understanding the International Economic Order, Princeton: Princeton University Press

Gilpin, Robert, 1987. “Three Ideologies of Political Economy”, dalam The Political Economy of International Relations. Princeton : Princeton University Press.

Jackson, Robert, & George Sorensen, 1999. “Introduction Political Economy”, dalam Introduction to International Relations. Oxford : Oxford University Press

John Ravenhill. 2008. International Political Economy, dalam Christian Reus Smit and Duncan Snidal, The Oxford Handbook of International Relations. New York: Oxford University Press

Jeffry A. Frieden dan David A Lake. 2000. International Political Economy: Perspectives on Global Power and Wealth. New York: St. Martin’s

Richard, Cooper. 2001. The Globalization of World Politics: An Introduction to International Relations dalam John Baylis dan Steve Smith. New York: Oxford University Press

Jackson, R., & Sorensen, G. 1999. Introduction to International Relations. Oxford: Oxford University Press

Oatley, Thomas. 2011. International Political Economy. Pearson