Mengenal Centre for Strategic and International Studies

Sebagai akademisi, para mahasiswi Hubungan Internasional UNIDA Gontor tidak hanya berkutat terkait praktisi diplomasi namun juga sebagai seorang ahli strategi. Kesempatan belajar tersebut berlangsung di Kantor Pusat Studi Strategis Internasional Indonesia, Gedung Pakarti Centre, Tanah Abang tepatnya pada Jum’at (14/01). Lembaga yang berdiri sejak September 1971 silam ini adalah sebuah badan pemikir atau think tank yang berfokus pada orientasi kebijakan.

Peran Centre for Strategic and International Studies

CSIS memiliki 3 departemen yakni Departemen Hubungan Internasional, Departemen Politik – Sosial dan Departemen Ekonomi yang masing-masing memiliki tujuh peneliti. Uniknya, lembaga ini mengabdi kepada negara secara mandiri atau independen tanpa terikat dengan salah satu instansi dan kepentingan pihak manapun.

Beberapa peran CSIS adalah menjadi bahan pemikir yang berorientasi pada kebijakan, melaksanakan clearing house bagi cendikiawan dan mengadakan penjabaran pendidikan. Tidak hanya itu, CSIS juga berperan secara langsung dalam menganalisis pemikiran untuk semua kalangan baik masyarakat maupun elit tanpa terkecuali.

Berbagai monograf, jurnal, buku dan publikasi ilmiah karya para peneliti telah diterbitkan CSIS baik kedalam Bahasa Inggris maupun Bahasa Indonesia. Selain kegiatan publikasi jurnal ilmiah, CSIS juga memberikan sumbangsih berupa kliping peristiwa dan juga diskusi ilmiah melalui ceramah, seminar, konferensi.

Pusat strategi tersebut memang memilki kegiatan penelitian dan program yang sangat aktif ditambah dengan kualitas kajian dan kapablitas para penelitinya. Tidak mengherankan bahwa CSIS pernah dinobatkan sebagai lembaga think tank terdepan di regional ASEAN dan Pasifik dalam beberapa tahun terakhir.

Dialog dengan Sang Ahli Peneliti Departemen Hubungan Internasional

Para mahasiswi HI semester 6 disambut langsung oleh Bapak Andrew Mantong dan Bapak Gilang Kembara sebagai peneliti Departemen HI CSIS. Pak Andrew melihat bahwa fokus dunia dewasa ini telah berubah yakni berpindahnya haluan global kepada peperangan atas kepentingan antara negara-negara. ‎

Dahulu, dunia hanya ditandai dengan dominasi unilateral yang dalam perkembangan selanjutnya, kekuasaan ‎bipolar menjadi fenomena persaingan kekuatan terbesar di dunia.‎ Dewasa ini, manusia lebih menerima dengan tangan terbuka kerjasama urusan jangka panjang dan cenderung egois dalam mencapai tujuan jangka pendek.

Dosen HI Universitas Indonesia tersebut menambahkan bahwa saat ini fenomena  globalisasi akan semakin berkembang pesat dan tidak dapat dihindari pergerakannya. Isu globalisasi mampu memengaruhi kegiatan industri yang berakibat rentan terhadap perubahan struktur ekonomi dunia seperti halnya kegiatan industri Amerika Serikat.

Dewasa ini, globalisasi memengaruhi kondisi Amerika yang dibuktikan dengan hampir tidak ada industri besar yang bertempat di tanah Indian tersebut. Sebagian besar pabrik raksasa milik pemerintah dan pengusaha USA tersebut telah ditempatkan di luar kawasan Amerika, seperti di benua Asia.

CSIS

Jika Pak Andrew lebih melihat kondisi dunia dari sisi teoritis, lain halnya dengan Pak Gilang yang condong pada sisi praktikal. Beliau lebih mengedepankan resolusi konflik dengan tiga isu utama yakni terorisme, women peace and security, juga dukungan Indonesia untuk Palestina.

Berbicara soal resolusi konflik, Indonesia lebih condong pada sektor regional yang tidak bisa ‎dilepaskan dari regional Asia Tenggara atau ASEAN. ASEAN diharapkan mampu meredam konflik wilayah dengan cara yang lebih damai ditambah ‎dengan pembinaan kawasan dan pengembangan kerjasama diluar regional.

Tipe pemerintahan setiap negara anggota ASEAN tersebut sangat ‎bervariasi dan secara bersamaan mampu memengaruhi hubungan national interest dengan collective ‎goods. Berangkat dari hal itu, tercerminlah bahwa ASEAN berperan sebagai ‎penengah atas berbagai macam pandangan demi menjaga sentralitas di Asia Tenggara.

Koordinator ASEAN juga  sangat berjasa dalam menyambung hubungan dilomatik dan kerjasama yang baik dengan wilayah regional di belahan dunia lainnya. Oleh karena itu, ASEAN dipercaya mampu meredam konflik dan mengurangi biaya penjagaan perdamian mengingat ongkos perbaikan konflik sangatlah mahal. ‎

Nalar Ajar Terusan Budi

Dilain sisi, lembaga penelitian dan strategi ini juga sangat terbuka bagi mereka yang ingin melaksanakan program magang dan fellownya. Untuk mendukung lancarnya penelitian, CSIS juga menyediakan fasilitas lainnya seperti perpustakaan dengan buku dan publikasi ilmiah yang cukup lengkap.

Perpustakaan yang dibuka untuk umum tersebut sengaja disediakan agar bisa dinikmati tidak hanya untuk para peneliti namun juga untuk masyarakat. Meskipun buku tersebut hanya dapat dibaca langsung oleh para pembaca di tempat, namun CSIS telah menyediakan pelayanan fotokopi sebagai solusinya.

Sebagai lembaga paling berpegaruh di tingkat internasional, CSIS juga sangat mengapresiasi tradisi intelektual yang diperankan oleh peneliti generasi muda Indonesia. Tidak mengherankan jika banyak calon ilmuan yang bekerjasama dengan lembaga penelitian strategi bergengsi ini untuk kemajuan Indonesia yang lebih baik.

 

Cerita dari UN Resident Coordinator in Indonesia

Hilir mudik kendaraan pagi hari khas kota megapolitan Jakarta telah mengiringi ‎perjalanan mahasiswi HI ke ‎kantor perwakilan UN di Indonesia. Kali ini, mereka berkesempatan emas untuk menyambangi kantor ‎perwakilan PBB di Indonesia atau the Resident Coordinator Office of United ‎Nations.‎ Mereka banyak memanen ilmu dari staf UNIC atau United Nations Information Centres tepatnya di Gedung Thamrin lantai 7, Kamis (13/02/20).

Sekilas tentang UNDSS

Jika penumpang pesawat mendapatkan sesi safety briefing oleh pramugari, maka ‎para mahasiswi juga mendapatkan sesi tersebut dari staf keamanan Residen PBB. ‎Sosialisasi mengenai “Safety Briefing for UN Visitor in UN Offices at Menara ‎Thamrin” tersebut berlangsung sebelum acara inti kunjungan dimulai. ‎
Sebagai lembaga perwakilan PBB, UNDSS (United Nations Departmen of Safety ‎and Security) selalu menyediakan pelayanan keamanan dan keselamatan secara ‎profesional.

Lembaga ini sengaja ditugaskan untuk mengelola riset dan jaringan ‎koordinator dengan mandatnya untuk melindungi seluruh personel PBB di seluruh ‎dunia. Safety briefing tersebut disampaikan langsung oleh kepala keamanan ‎Kantor PBB demi menghindari keadaan genting seperti halnya gempa bumi dan ‎kebakaran.‎

Mandat Misi Perdamaian Dunia ‎

Perserikatan Bangsa-Bangsa berdiri sebagai tonggak baru pencipta perdamaian ‎dunia dan menggantikan posisi LBB yang dianggap telah gagal melaksanakan ‎mandat perdamiannya. PBB telah berdiri sejak 26 Juni 1945 dan diresmikan pada ‎‎24 Oktober 1945 di San Fransisko, United State of America. ‎

Adapun lima mandat PBB adalah memelihara perdamaian internasional, ‎melindungi keamanan manusia, menyampaikan kemananusiaan, mempromosikan ‎pembangunan berkelanjutan dan mempertegas hukum internasional.‎

Hingga saat ini, sebanyak 193 negara telah tercatat sebagai negara anggota PBB ‎dengan lebih dari 24 perwakilan di beberapa daerah. Tidak hanya itu, UN Office ‎juga telah berada hampir di setiap negara anggota PBB seperti halnya UNIC di ‎Ibukota Jakarta. ‎Staf PBB sendiri telah mencapai angka 44.000 jiwa pegawai dari seluruh ‎penduduk dunia yang tersebar di berbagai negara anggota PBB.

Dilain sisi, ‎sebanyak 97.000 orang telah tercatat sebagai pasukan keamanan yang ‎mengabdikan dirinya sebagai agen peacekeeper demi melindungi stabilisasi dunia. ‎Seluruh kelengkapan UN tersebut dipimpin oleh Antonio Guterres sebagai ‎Secretary General yang mendapatkan amanat besar sebagai aktor utama dan ‎representator.‎

United Nations dan Indonesia

Indonesia yang berpopulasi lebih dari 250 juta jiwa ini telah menjadi anggota UN ‎ke 60 sejak 28 September 1950 silam. Saat ini dan esok, UN dan Indonesia selalu ‎berkomitmen untuk bekerjasama dalam mencapai tujaun Sustainable Development ‎Goals (SDGs) hingga 2030.‎

Sejak tahun 1950 tersebut, Indonesia juga sangat berjasa sebagai kontributor ‎terbesar ke-8 untuk operasi penjaga perdamian dunia atau UN Peacekeeping. ‎Disamping itu, Indonesia juga telah aktif dalam upaya membantu memulihkan ‎keadaan bencana baik di wilayah regional maupun di tingkat internasional.‎

Saat ini, negara dengan lebih dari 17.508 pulau ini telah dimandati dunia sebagai ‎Dewan Keamanan Tidak Tetap PBB tahun 2019-2020. Oleh karena itu, tidak ‎mengherankan bahwa Indonesia selalu berupaya dalam mengaktifkan 23 lembaga ‎PBB di Indonesia dalam mewujudkan mandatnya masing-masing.‎

Shaping Our Future Together

Bagi sebuah negara yang aktif bergerak seperti Indonesia, tentu saja memiliki ‎banyak rintangan dalam mewujudkan 17 sasaran tujuan SDGs 2030. Namun, hal ‎tersebut tentu saja tidak lantas membuat negara Indonesia menjadi pesimis dan ‎berkecil hati dalam mewujudkan cita-cita mulia tersebut. Maka dari itu, marilah ‎kita bergerak bersama dalam mewujudkan komitmen pembangunan berkelanjutan ‎hingga terciptanya dunia bebas kemiskinan di tahun 2030. ‎

‎“We’re counting on you! Karena tanpa kontribusi kita, tujuan SDGs hanyalah ‎mimpi belaka”‎

Ekonomi Islam, Oase ditengah Perang Dagang AS dan Cina

Dampak Perang Dagang AS dan Cina

UNIDA Siman – Donald Trump merupakan presiden Amerika Serikat terpilih pada pemilihan presiden 2017. Sekilas tidak ada yang berbeda dari kebijakan, peraturan ataupun gagasan yang dibawakan Trump untuk dilaksanakan pada masa kepemimpinannya kelak. Semenjak kampanye (tepatnya 2 Mei 2016) pemilihan presiden Amerika Serikat 2017, Trump membandingkan defisit keuangan negara Amerika dengan Cina. Tidak hanya itu, ia juga menyebut bahwa defisit itu merupakan sebuah pencurian pemasukan negara bagi Amerika Serikat. Sejak saat itu kondisi perekonomian serta kebijakan perdagangan antara Washington DC dan Beijing semakin memanas serta menghasilkan berbagai kebijakan-kebijakan yang saling melemahkan satu sama lain.

Kecemasan Perang Dagang

Persaingan tersebut menimbulkan keresahan bagi seluruh negara di dunia, khususnya Indonesia. Bank Indonesia menyebutkan bahwa ancaman terbesar bagi perekonomian Indonesia adalah terhambatnya investasi asing yang disebabkan oleh persaingan dagang dua negara adidaya ini. Berdasarkan permasalahan ini, timbul sebuah pertanyaan untuk mencari solusi alternatif yang mampu membuat perekonomian Indonesia tetap bertahan ditengah pusaran perang dagang AS dan Cina.

Ekonomi Alternatif

Ditengah panasnya konflik perang dagang AS dan Cina, ternyata terdapat salah satu alternatif untuk bertahan agar ekonomi Indonesia tetap stabil. Sebagaimana yang  dikutip dari Bank Indonesia, bahwa kondisi perang dagang tersebut merupakan kesempatan emas bagi muslim (khususnya muslim Indonesia) untuk mengembangkan perekonomian Islam dan berbasis Syariah.

Hal ini dilatarbelakangi oleh kondisi demografis masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim. Alasan demografis rupanya tidak hanya disampaikan oleh Bank Indonesia dalam agenda Festival Ekonomi Syariah (FESYAR) 2019 wilayah timur, akan tetapi kemampuan dari pengembangan ekonomi syariah di Indonesia sangat mungkin untuk terus maju dan dikembangkan.

Sayangnya, sektor ini belum sepenuhnya dimanfaatkan secara maksimal. Hal ini terbukti dari minimnya penerapan serta pelaksanaan ekonomi Syariah di Indonesia yang hanya berjumlah 11% dari keseluruhan aktivitas ekonomi. Meskipun begitu, salah satu perusahan investasi internasional asal Amerika Serikat, Stern Resources, melihat kesempatan besar ini dan tertarik menggarap ekonomi syariah di Indonesia dikarenakan memiliki peluang yang tinggi.

Ditengah hiruk pikuk persaingan dagang, tanpa kita sadari ekonomi Islam menjadi salah satu pilihan yang tepat untuk menjaga imunitas perekonomian Indonesia. Ibarat dua mata koin, ekonomi islam yang mulai dilirik serta diperhitungkan ini menjadi hal yang positif di satu sisi, namun juga memiliki sisi negatif. Hal positif dikarenakan Indonesia akan berpotensi mendatangkan investasi asing dalam bidang perekonomian Syariah, pengembangan moneter Syariah, sukuk (saham) Syariah, dan lain sebagainya. Sementara itu menjadi hal negatif adalah apabila potensi ini tidak dikelola dengan baik oleh kaum muslim, perusahaan atau instansi yang berasal dari kalangan non-Islam akan menjadi penguasa perekonomian syariah di negeri kita sendiri, Indonesia. Semisal demikian, muncul sebuah pertanyaan besar. Sampai dimana peran kita sebagai muslim untuk mengembangkan perekonomian Islam di Indonesia? (amirunnaufal)

Berita terkait:

TENTANG DEMOKRASI DAN CIVIL SOCIETY

Digitalisasi Seni dan Budaya, Perlukah?

Strategi Memaksimalkan Kerjasama Sister City Surabaya-Liverpool