Hubungan Internasional

Humaniter atau Humanitarian Law dipopulerkan dengan sebutan International Humanitarian Law dan dalam terminologi Bahasa Indonesia disingkat dengan HHI (Hukum Humaniter Internasional), sesungguhnya berakar dari istilah hukum perang (laws of war) atau hukum konflik bersenjata (laws of armed conflict). Walaupun beberapa pakar bidang humaniter mengatakan bahwa konflik bersenjata tidak dapat disamakan dengan perang, akan tetapi kedua istilah tersebut hampir mempunyai pengertian serupa dan sama tak berbeda.

Akan tetapi fokus kajian Hukum Humaniter tidak membahas persoalan-persoalan mengapa terjadi konflik dan perang? Atau siapa yang salah dan benar? Tapi Hukum Humaniter akan condong fokus terhadap perihal pengaturan konflik bersenjata dengan tujuan utama memberikan pertolongan kepada orang2 yang menderita karena berperan sebagai korban dalam suatu perang atau konflik. Korban-korban tersebut diutamakan adalah korban yang tidak ikut terlibat dalam permusuhan kedua belah pihak secara langsung atau penduduk sipil

Mengatur perilaku permusuhan yang didasarkan harmonisasi antara kepentingan militer dan kepentingan kemanusiaan adalah tujuan utama Hukum Humaniter Internasional atau HHI. Maka fokus utama dalam kajian HHI adalah hal-hal seputar keamanan manusia dari dampak-dampak konflik bersenjata atau bahkan perang sekalipun.

Apa itu Konflik atau Perang didalam Islam?

Islam adalah agama, ajaran bahkan gaya hidup yang dipenuhi dengan moralitas dan etika; etika dalam perang salah satunya. Peperangan dalam Islam tidak bertujuan kepada hal-hal yang bersifat pembunuhan yang didasari oleh nafsu balas dendam. Akan tetapi Peperangan adalah sikap perlawanan terhadap musuh dalam hal pembelaan keimanan dan dakwah tentang ajaran-ajaran. Maka, peperangan didalam Islam dibenarkan dalam konteks kebutuhan-kebutuhan Syar’i.Islam memperkenalkan konsep perang dalam hal menentang ketidakadilan dan menolak permusuhan, ketika target itu sudah terpenuhi maka peperangan harus diakhiri.

Menurut Muhammad Amin didalam bukunya Islam dan urusan kemanusiaan menegaskan bahwa peperangan didalam Islam tidak pernah terjadi selagi Islam belum menawarkan perdamaikan. Maka hal ini menjelaskan bahwa Islam melakukan segala usaha dalam pencegahan-pencegahan terjadinya perang sedemikian rupa. Bahkan, dalam beberapa riwayat Nabi Muhammad lebih dahulu menawarkan dan mengajak perdamaian kepada pihak lawan atau musuh.

Tidak berhenti dalam ajakannya berdamai, Rasullulah menawarkan dengan pembayaran jizyah jika menolak dengan ajakan perdamaian. Apabila pihak lawan menerima tawaran ini, maka kaum Muslim menerimanya dan berkewajiban untuk melindungi mereka. Akan tetapi jika kedua tawaran ini ditolak, maka Rasulullah meminta kepada umatnya untuk memohon perintah Allah dan barulah memerangi pihak musuh atau lawan.

Bukan hanya akhlak sebelum berperang, Islam sebagai tuntunan mengajarkan akhlak dalam peperangan. Islam mengharamkan pembunuhan anak-anak kecil dalam suku dan etnik apapun. Maka, anak-anak orang yang tidak bergama atau musyrik sekalipun haram hukumnya dibunuh. Tidak diperbolehkan juga memerangi orang-orang yang tidak terlibat permusuhan, terutama dari kalangan kaum wanita, anak-anak, orangtua dan orang sakit. Bahkan, Islam tidak memperkenankan merusak lingkungan; seperti penebangan pohon, pembakaran Hutan atau mencemari laut. Berlebihan atau melampau batas adalah salah satu aspek penting didalam akhlak berperang. Misalnya, melanjutkan peperangan sementara pihak lawan sudah menyerah dan kalah.

Hal-hal yang bersifat nilai-nilai atau moralitas tersebut adalah landasan dari Hukum Humaniter Internasional. Dimana Akhlak adalah hal terpenting dalam penegakan keadilan dan kebenaran. Namun disini menjelaskan tentang Hukum Humaniter dalam Perspektif Islam.

Interpretasi Hukum Humaniter dan Fiqih Al Siyar

Sebelumnya telah dijelaskan bahwa Hukum Humaniter adalah pergeseran dari law of admed conflict yang notabene sebelumnya adalah law of war. Hukum perang sebagian besarnya adalah hukum tertua dari hukum internasional tertulis. Hukum ini mengalami beberapa modifikadi dan perubahan dengan seiring berkembangnya zaman. Konvesi Jenewa tahun 1949 telah memuatnya dalam 427 pasalnya. Konvesi yang telah melakukan pembukuan dan membakukan hukum ini dipelopori oleh International Commite of The Red Cross atau Red Cross Convention.

Prof. Dr. Mukhtar Kusumaatmaja dalam salah satu karyanya mengatakan bahwa hukum islam telah memberi sumbangan atau andil yang cukup besar didalam dunia Internasional. Maka hal ini yang menjadikan Fiqih Al Siyar klasik yang umumnya membahas hukum humaniter dalam perspektif Islam dapat ditemui essensinya dalam hukum yang kini ditemui dalam Hukum Humaniter Internasional.

Akan tetapi peperangan yang terjadi kini sifatnya lebih komplek dengan apa yang terjadi ketika zaman Rasulullah. Ketika zaman Rasul hampir semua peperangan disebabkan dengan permasalahan-permasalahan yang sifatnya adalah agama; agama Islam dan non Islan dipihak lain. Akan tetapi kompleksitas peperangan yang terjadi kini bisa jadi terjadi diantara dua pihak yang mayoritas penduduknya sama. Agama tidak menjadi sebab utamanya, hal-hal lain seperti ekonomi, sosial, budaya bahkan harga diri bisa menjadi sebab munculnya peperangan.

Maka, hal ini cukup menarik dan mengundang para akademisi untuk mengembangkan hukum-hukum yang bentuknya terbatas dengan internal madzhab. Melakukan perbandingan antara sistem hukum internasional dan hukum islam pada khususnya bisa dijadikan objek kajian menarik yang mampu melahirkan teori atau disiplin ilmu yang baru. Wallalu alam bisshawab

Pen : Nabila Huringiin