Mengunjungi Sang Pembela Hak Perempuan

Kamis (13/02/20) Mahasiswi Hubungan Internasional UNIDA Gontor mengunjungi Kantor Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan). Kunjungan tersebut merupakan rentetan dari acara Studi Akademik 2020 bagi Mahasiswi HI Semester 6 dengan tujuan ibukota Jakarta.

Instansi yang beralamat di Jl. Latuharhary No.4B, Menteng, Jakarta Pusat merupakan objek ketiga dari empat institusi tujuan para mahasiswi. Pukul 13.00 WIB rombongan telah disambut oleh Staf Komnas Perempuan, dilanjutkan dengan meeting session di aula Komnas Perempuan.

Meeting session dan perkenalan mengenai Komnas Perempuan disampaikan oleh tiga narasumber utama. Mereka adalah Alimatul Qibtiyah, dari bagain akademisi, Nahe’I MHI, seorang Kyai, dan Olivia Chadidjah Salampessy, seorang politisi mantan walikota Ambon. Komnas Perempuan merupakan lembaga yang menerapkan Paris Principle, yaitu lembaga dengan anggota yang memiliki latar belakang yang beragam. Ketiga narasumber tersebut adalah contoh aktualisasi prinsip tersebut.

Alimah menyampaikan bahwa Komnas Perempuan adalah lembaga negara yang independen untuk menegakkan hak asasi manusia perempuan Indonesia. Lembaga ini sejenis  dengan Komisi Nasional Perlindungan Hak Asasi Manusia, dan Komisi Nasional Perlindungan Anak. Bahkan ketiga lembaga tersebut sering disebut sebagai tiga bersaudara. Lokasi Komnas HAM sendiri bersebelahan dengan Komnas Perempuan.

Sejarah Komnas Perempuan

Komnas Perempuan lahir ketika terjadi diskriminasi perempuan pada masa Reformasi, Oktober 1998. Masyarakat sipil menuntut keadilan dan tanggung jawab negara atas perlakuan terhadap perempuan yang tidak manusiawi. Kasus-kasus kekerasan seksual terjadi di kota-kota besar di Indonesia dengan menjadikan perempuan sebagai korban, khususnya etnis Tionghoa.

Tuntutan masyarakat tersebut akhirnya didengar oleh pemerintah Indonesia, dan terbentuklah Komnas Perempuan melalui Keputusan Presiden No. 181 Tahun 1998. Komnas Perempuan kemudian tumbuh menjadi salah satu Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia (LNHAM). Terbentuknya lembaga ini merupakan wujud usaha pemerintah dalam meneguhkan dan mengembangkan HAM terhadap perempuan, serta menghapuskan kekerasan terhadap perempuan.

Peran, Tugas, dan Cara Kerja

Komnas Perempuan memiliki peran sebagai pemantau dan pelapor tentang pelanggaran HAM berbasis gender dan kondisi pemenuhan hak perempuan. Selain itu, lembaga ini juga berperan sebagai pusat pengetahuan (resource centre) tentang hak asasi perempuan. Komnas Perempuan turut andil merumuskan kebijakan negara, serta menjadi negosiator dan mediator antara pemerintah dengan komunitas korban/  pejuang hak perempuan.

Tugas selanjutnya yaitu sebagai fasilitator pengembangan dan penguatan jaringan di tingkat lokal, nasional, regional dan internasional. Hal ini bertujuan untuk kepentingan pencegahan, peningkatan kapasitas penanganan dan penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan.

Dalam Komnas Perempuan terdapat beberapa mekanisme dalam menjalankan tugasnya. Komnas Perempuan tidak membuka kantor cabang, hanya berada di ibukota. Hal ini dikarenakan lembaga tersebut memiliki peran mengkritik dan memberikan apresiasi kepada pemerintah mengenai hal-hal terkait HAM Perempuan.

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan
Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan
kiprah Sang Pembela Hak Asasi Perempuan

Tidak hanya itu, lembaga ini juga aktif mengembangkan dan menguatkan jaringan lokal maupun nasional, melalui dukungan berupa finansial dan berbagai aspek lain. Komnas Perempuan memang bertugas membela hak-hak perempuan, namun lembaga ini tidak mendampingi atau melayani keluhan atau pengaduan secara langsung. Segala bentuk pengaduan akan dirujuk kepada mitra Komnas Perempuan (psikolog, pakar hukum, pengacara dll). Pengaduan dapat melalui telepon, email, ataupun mendatangi langsung Kantor Komnas Perempuan

Sebelum pertemuan ditutup, para mahasiswi dipersilahkan bertanya kepada para narasumber. Beberapa mahasiswi melontarkan pertanyaan-pertanyaan seputar penjelasan yang telah disampaikan, dan dijawab bergantian oleh tiga staf Komnas Perempuan tersebut. Salah satu pertanyaan yaitu seputar kontribusi Komnas Perempuan dalam aktifitas pebelaan Hak Asasi Perempuan di tingkat Internasional.

Komnas Perempuan tahun ini telah mengirim tiga delegasi untuk mengikuti acara di New York, yang bertema pembelaan HAM perempuan. Kiprah Komnas Perempuan terbukti melalui berbagai aktifitas tahunan maupun harian. Seperti Kampanye Pundi Perempuan, Mari Bicara Kebenaran, Kampanye Bhineka Tunggal Ika, dan berbagai acara lain di tingkat lokal dan internasional.

Acara ditutup dengan sesi penyerahan cinderamata dan perfotoan bersama. Diharapkan kunjungan ini mampu menyadarkan kita, bahwa perempuan memiliki hak yang perlu dilindungi, aga kekerasan apapun terhadap perempuan dapat terhapuskan. Semoga mahasiswi-mahasiswi di masa yang akan datang mampu memegang tegus dan mewujudkan cita-cita tersebut.

 

Penulis: Salsabila Safri Fitriani (HI-6)

Kementerian Perdagangan Jadi Sumur Ilmu Mahasiswi UNIDA Gontor

Kementerian Perdagangan menjadi salah satu tujuan utama untuk pelaksanaan Studi Akademik Mahasiswi HI semester 6. Dalam Progam Studi Hubungan Internasional UNIDA Gontor, terdapat dua konsentrasi yang diadopsi, yaitu Studi Keamanan Global dan Bisnis Internasional. Untuk membantu penguasaan kedua konsentrasi tersebut, dilaksanakanlah Studi Akademik (SA) ke berbagai Instansi Pemerintah. Pada kesempatan ini, mahasiswi HI 6 berkesempatan untuk melaksanakan Studi Akademik ke Kementerian Perdagangan Republik Indonesia (Kemendag). Kunjungan pertama ini berlangsung pada 12 Februari 2020.

SA semester 6 yang didampingi oleh Usth. Novi Rizka dan Usth. Afni disambut baik oleh pihak Kemendag. Sambutan diberikan oleh Ibu Sri Nastiti, selaku Sekertaris Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan Internasional (BPPPI). Dalam sambutan tersebut Ibu Nastiti menjelalaskan sedikit mengenai Kementerian Perdagangan. Kemendag merupakan kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan perdagangan. Target sasaran kabinet pada tahun ini ialah menstabilkan harga serta meningkatkan ekspor dan mengamankan/meminimalkan impor. Sementara BPPPI merupakan merupakan pendukung unit-unit yang membantu didalam Kementerian Perdagangan. BPPPI ini tidak merumuskan suatu kebijakan, melainkan pihak yang merekomendasikan/mengusulkan kebijakan.

Setelah sambutan selesai dilanjutkan dengan kuliah umum oleh Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan, Bapak Djatmiko Bris Witjaksono, S.E., MSIE. Beliau disini menyampaikan mengenai kinerja perdagangan luar negeri Indonesia dan kebijakan Kementrian Perdagangan.

Bapak Djatmiko
Bapak Djatmiko
Perkembangan Makro Ekonomi Global

Indonesia merupakan salah satu negara yang mempraktikan ekonomi terbuka, yang mana saling mempengaruhi dan dipengaruhi oleh pihak eksternal dan internal, namun tingkatnya berbeda-beda. Jika membahas mengenai makro ekonomi, maka tak akan jauh-jauh dengan interdependensi yang terjadi antara negara-negara. Tetapi, kenyataannya kinerja ekonomi dan perdagangan global saat ini sedang melambat.

Pertumbuhan ekonomi dunia mengalami perlambatan, di mana pada tahun 2019 diperkirakan hanya tumbuh 2,9%, dari sebelumnya 3,6% pada tahun 2018. Pertumbuhan volume perdagangan dunia yang meliputi barang dan jasa juga mengalami penurunan. Pada tahun 2019 dikoreksi dari 1,1% menjadi 1,0% pada Januari 2020. Namun demikian, di awal 2020 sebelum adanya wabah virus Corona, IMF memperkirakan pertumbuhan ekonomi dunia akan mengalami perbaikan menjadi 3,3%. Serta, volume perdagangan dunia menjadi 2,9%.

Selain itu, kinerja perdagangan beberapa negara juga mengalami penurunan. Dengan kata lain, neraca perdagangan di berbagai negara pada tahun 2019 mengalami defisit. Negara tersebut antara lain Amerika Serikat, Inggris, Perancis, India, Spanyol, dan Jepang.  Surplus beberapa negara juga mengalami penurunan dari tahun 2019, seperti surplus Jerman, Belanda, dan Korea Selatan. Sementara kinerja ekspor beberapa negara yang masih tumbuh di tahun 2019, antara lain Australia dan India.

Tantangan Ekonomi dan Perdagangan Global

Tantangan Ekonomi dan Perdagangan Global saat ini semakin berat. Pertama, adanya sentimen terhadap globalisasi, yang mana lebih mementingkan unilateral daripada multilateral, seperti Amerika. Kedua, adanya isu-isu perdagangan bilateral yang berdampak global, seperti masalah Brexit antara UE dan UK. Hal tersebut dikaarenakan keduanya merupakan mitra dagang dan mitra investasi yang bisa mempengaruhi negara diluar dan anggota UE. Ketiga, sistem perdagangan multilateral yang dipertanyakan, yaitu WTO.

Keempat, adanya isu non-perdagangan, seperti wabah corona dan ketegangan geopolitik. Baru-baru ini nama virus corona diubah menjadi covid-19 oleh WHO. Hal tersebut dilakukan untuk mengindari nama virus corona disamakan dengan suatu entitas, nama hewan, dan negara.

Strategi Perdagangan Luar negeri Kementerian Perdagangan

Dalam kuliah umum singkat tersebut, bapak Djatmiko juga memaparkan tentang strategi perdagangan luar negeri kementrian perdagangan.  Diantara strategi-strategi tersebut yaitu pemanfaatan E- Commerce untuk produk domestik. E-Commerce sendri merupakan kegiatan jual beli barang/jasa atau transmisi dana/data melalui jaringan elektronik, terutama internet. Dengan perkembangan teknologi informasi dan software, hal ini membuat transaksi konvensional menjadi mungkin untuk dilakukan secara elektronik.

Selain itu, strategi lainnya adalah menggiatkan promosi ekspor dan penguatan pencitraan Indonesia. Dalam hal ini, kemendag mengadakan kegiatan tahunan, yaitu Trade Expo Indonesia. Expo mendatangkan pelaku usaha dari seluruh Indonesia, serta mnghadirkan pihak asing demi mempromosikan kegiatan ini.

Sesi Pertanyaaan
Sesi Pertanyaaan
Sesi Akhir

Setelah selasai penjelasan dari bapak Djatmiko, peserta dipersilahkan untuk mengutarakan pertanyaan. Farida, salah satu mahasiswi HI 6 dengan konsentrasi Bisnis Internasional menanyakan tentang UKM (Usaha Kecil Menengah). “Apa tantangan terbesar Kemendag dalam mengoptimalisasi seluruh UKM di Indonesia?”

Pertanyaan tersebut dijawab oleh Bapak Djatmiko dengan jelas dan terperinci. Pertama, hal ini mengenai kapasitas dan kapabilitas UKM sendiri, contohnya UKM tersebut masih kalah dibandingkan dengan industri lain yang lebih maju. Kedua, masalah finansial. Masih banyak diantara para pelaku UKM ini yang bermodalkan kecil, akibatnya sulit untuk bersaing. Ketiga, masalah legalitas. Dan terakir adalah masalah pengetahuan dan pendidikan. Pendidikan ini menjadi modal atau basic utama untuk menjalankan sebuah bisnis.

Setelah beberapa pertanyaan yang diajukan terjawab semua, acarapun sampai pada ujungnya. Acara ditutup dengan pemberian kenang-kenangan untuk Kemendag dan perfotoan bersama.

Diharapkan dengan kunjungan HI UNIDA Gontor ke Kemendag dapat menjalin kerjasama antar dua instansi tersebut. Selain itu, harapan terbesar bagi Mahasiswi HI adalah menjadi salah satu aktor yang membangun perekonomian bangsa melalui perdagangan.