Armed Conflict

Analisis Referendum Timor Leste Melalui Tinjauan Armed Conflict

25 April 1974, Timor Portugis diberikan kemerdekaannya oleh pemerintah Portugal. Pemerintah Caetano yang pada saat itu memimpin telah digulingkan oleh Antonio de Spinola dalam insiden Revolusi Anyelir[1]. Semenjak saat itu, lahir 2 golongan partai politik, yaitu pro integrasi Indonesia dan kontra integrasi Indonesia (anti nasionalisasi). Banyaknya pastai politik termasuk UDT (Uni Demokratik Timor), Apodeti (Perhimpunan Demokrasi Rakyat Timor), Fretilin (Front Untuk Kemerdekaan Timor), KOTA, dan Trabalhista. Upaya yang dilakukan Indonesia dalam proses nasionalisasi partai-partai di atas membawakan hasil pengumuman Deklarasi Balibo. Timor-Timur dan beberapa daerah bawahan-nya, dalam hal ini diwakili oleh Apodeti, KOTA, dan Trabalista menyatakan integrasi wilayah dengan bangasa Indonesia.

International Armed Conflict (IAC)

Setelah 22 tahun di bawah rezim Soeharto, sebagaian rakyat Timor-Timur berkeinginan lepas dari NKRI. Upaya referendum Timor-Timur dinaungi oleh CNRT (Conselho Nacional de Resistenca Timorense / Dewan Nasional Perlawanan Timor). Sejak integrasi kawasan dengan Indonesia pada tahun 1975 hingga tahun 1998, lebih dari 200.000 orang atau seperempat populasi penduduk Timor-Timur tewas akibat pertempuran, kelaparan, dan penyakit yang mengikuti invansi dan selama pendudukan Indonesia[2].

Kasus referendum Timor-Timur jika dianalisa melalui perspektif Hukum Humaniter (Armed Conflict), telah melibatkan beberapa aktor didalamnya. Pertama, Indonesia sebagai state actor. Kedua, CNRT sebagai non-state actor. Ketiga, pihak yang mendukung pergerakan non-state actor yang statusnya supporting dan controlling. Ketiga kelompok ini saling bersinggungan satu sama lainnya hingga membentuk segitiga rantai konflik. Jika aktor pertama berkonflik dengan aktor kedua disebut sebagai NIAC (Non-International Armed Conflict). Dalam masa konflik antara pihak pertama dan pihak kedua, kemudian muncul pihak ketiga yang mengontrol pihak kedua maka disebut sebagai Proxy War. Secara tidak langsung, Proxy War akan membuat ketegangan antara pihak pertama dengan pihak ketiga (State to State) yang didefinisikan sebagai IAC (International Armed Conflict).

Non-International Armed Conflict (NIAC)

Konflik Indonesia dengan CNRT diklasifikasikan sebagai NIAC karena CNRT mempunyai tujuan politik yang jelas yaitu lepas dari NKRI dan menginginkan kemerdekaan. Alasan lainnya karena CNRT mempunyai power untuk mengontrol wilayah provinsi Indonesia yang ke-27. CNRT juga mempunyai organisasi yang jelas bentuknya serta mempunyai logistik yang didapatkan dari pihak ketiga. Pergerakan CNRT yang begitu pesat tentunya tak lepas dari dukungan pihak ketiga. Dalam kasus ini siapakah yang berada dalam pihak ketiga ?

Proxy War

Pada 19 Desember 1998, Perdana Menteri Australia, John Howard, mengirim surat kepada Presiden B.J. Habibie[3]. Howard mengusulkan agar pemerintah RI meninjau ulang pelaksanaan hak menentukan nasib sendiri bagi rakyat Timor Timur. Rupanya Australia memiliki kepentingan tersendiri dalam melepaskan Timor Timur dari NKRI. Panglima TNI Jendral Gatot memaparkan, lepasnya Timor-Timur dari Indonesia tidak terlepas dari campur tangan pihak Australia yang berkepentingan menguasai lading minyak di laut Timor. Konflik yang berlangsung selama 40 tahun di Timor Timur merupakan konspirasi untuk mengeksplorasi cadangan minyak dan gas di celah Timor.

Armed Conflict
International Armed Conflict

Keikutsertaan Australia dalam kasus ini merupakan proxy war yang nyata. Kaitannya dengan Indonesia merupakan bentuk klasifikasi konflik IAC. Meskipun tidak terjadi kombatan militer dengan kombatan lainnya, tetapi bukti fisik perang terletak pada aktor non-negara CNRT. Australia dengan Indonesia dikategorikan sebagai konflik IAC dengan alasan adanya upaya mengontrol kawasan cadangan minyak di Timor Timur, intervensi militer dan kekerasan langsung / tidak langsung.

 

Baca Juga:

http://afi.unida.gontor.ac.id/2019/09/04/nilai-nilai-religius-dalam-pancasila-sebagai-dasar-negara/  

http://afi.unida.gontor.ac.id/2019/09/04/bahas-papua-dan-ibu-kota-mahasiswa-afi-langsung-ke-istana-wapres/ 

 

Referensi

Edge, O. P., War, J., Edge, O. P., & War, J. (2018). Dyah Lupita Sari Departemen Ilmu Hubungan Internasional , Universitas Indonesia Email : dyah.lupita@gmail.com 20(1), 70–93. https://doi.org/10.7454/global.v20i1.314

Iii, B. A. B., Pemerintahan, M., & Howard, J. (n.d.). No Title. 45–78.

Iv, B. A. B. (1975). No Title. 102–124.

https://pinterpolitik.com/timor-timur-dalam-kenangan

https://news.detik.com/abc-australia/d-4685468/pemerintah-australia-tadinya-ingin-timor-leste-tetap-jadi-bagian-nkri

https://nasional.sindonews.com/berita/1051234/14/timor-timur-contoh-indonesia-pernah-diserang-proxy-war

 

[1] https://tirto.id/sejarah-kronologi-timor-timur-lepas-dari-ri-yang-diungkit-prabowo-dcJi

[2] https://www.bbc.com/news/world-asia-pacific-14919009

[3] https://www.cnnindonesia.com/internasional/20190911200504-106-429654/bj-habibie-dan-sejarah-pembebasan-timor-leste

One comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *