Special Strategic Partnership

“Special Strategic Partnership” Korea Selatan Gandeng UEA Dalam Pembangunan Tenaga Nuklir, Mengapa Demikian?

Presiden Moon Jae In berkunjung ke UEA pada tanggal 25 Maret 2018[1]. Pertemuannya dengan putra mahkota Abu Dhabi Mohammed bin Zayed al-Nahyan menghasilkan kebijakan luar negeri yang berupa “Special Strategic Partnership”. Slogan tersebut merupakan turunan dari penandatanganan MoU (Memorandum of Understanding) “Korea-UAE Strategic Partnership”[2]. Kedua pemimpin negara bersepakat bahwa akan lebih membuka hubungan diplomatik serta memperkuat kerjasama bilateral, dengan harapan perjanjian ini akan berdampak ke bidang diplomasi, Pendidikan, keamanan, Kesehatan, dan kebutuhan energi.

Hubungan Korea Selatan dengan UEA nampaknya makin meluas. Harapan dari kedua pemimpin dari setiap negara dapat terealisasikan dalam waktu yang begitu singkat. Kerja sama yang berkembang antara kedua negara berorientasi pada proyek yang dipimpin oleh sebuah perusahaan Korea Selatan untuk membangun empat reaktor nuklir yang merupakan bagian dari UAE Peaceful Nuclear Program. Hal ini dibuktikan dengan, Kunjungan Presiden Korea Selatan ke UEA 2 hari setelah penandatanganan “Special Strategic Partnership” bertujuan untuk pengembangan alusista sekaligus memantau perkembangan proyek pembangunan PLTN Barakah di Abu Dhabi. Perkembangan mengenai proyek pembangunan PLTN disusul dengan beberapa acara konferensi tingkat tinggi (Summit) seperti, 24th World Energy Congress, dan Pertemuan dewan tingkat tinggi yang dilaksanakan oleh ENTC (Emirates Nuclear Technology Centre).

Hingga saat ini, Kerjasama antara dua negara menempati permasalahan yang begitu kompleks. Interdependensi ekonomi telah menjadi acuan dasar mereka dalam melakukan kerjasama guna mencapai kepentingan nasional. Jika demikian, apakah persahabatan Korea Selatan dengan UEA dapat diperhitungkan dengan 1 alasan (Interdependensi Ekonomi) saja ?, lantas mengapa UEA dipilih oleh korea sebagai “Special Strategic Partnership” dalam proyek PLTN ?.

Korea selatan dan UEA telah menjalin hubungan sejak tahun 1980. Oleh karena langgengnya hubungan bilateral, pada tanggal 18 Juni 2020 UEA dan ROK menyanyikan lagu kebangsaan dengan judul “National Anthem of Korea and the UAE on our 40th Anniversary of Diplomatic Relations”[3]. Berkat keharmonisan hubungan antara UEA dengan ROK, ternyata telah menimbulkan kompleksitas dalam luasnya kerjasama bilateral. Maka, pendekatan terstruktur yang akan digunakan dalam analisa ini adalah teori neo-fungsionalisme dan teori merkantilisme.

 

Pendekatan Merkantilisme

Merkantilisme adalah paradigma dunia terhadap pembangunan negara dalam kajian ekonomi politik internasional. Merkantilisme memandang ekonomi internasional sebagai ajang konflik antar kepentingan nasional, di mana suatu negara dituntut untuk memaksimalkan keuntungan sebanyak-banyaknya dibawah kendali otoritas wewenang pemerintah (Jackson Robert, 2013). Aktivitas ekonomi dilihat dalam konteks yang lebih besar atas peningkatan kekuatan negara. Dalam artian, suatu organisasi pemerintah yang bertanggung jawab dalam mempertahankan dan memajukan kepentingan nasional sudah semestinya memerintah diatas kepentingan ekonomi swasta. Sebagai contoh, Kerjasama organisasi pemerintah Korea Selatan KNOC (Korea National Oil Coorporation) dengan UEA ADNOC (Abu Dhabi National Oil Coorporation) dalam meningkatkan praktek industri muklir.

Pertemuan antara pemimpin dari kedua negara kerap kali dilakukan. Korea Selatan dan UEA memiliki kesamaan dalam cara menggapai kepentingan nasionalnya, yaitu intervensi pemerintah dalam mencapai kepentingan nasional. KNOC dan ADNOC merupakan instrument negosiasi pertemuan dari kedua negara[4], yang mana lembaga tersebut dibawah kendali pemerintah. Hingga akhirnya, Korea Selatan dan UEA menganggap bahwa negara yang kuat hanya bisa dicapai melalui nasionalisasi perdagangan, seperti, pengenaan tarif, perlindungan tenaga kerja internasional, ekonomi proteksi, dan lain sebagainya. Hal ini selaras dengan pendapat Friedrich List “Keberhasilan ekonomi tidak mungkin dicapai tanpa adanya campur tangan politik” (Christ, 2001).

Pendekatan Neo-Fungsionalisme

Neo-Fungsionalisme adalah teori integrasi yang berusaha menjelaskan proses terbentuknya kohesi regional dengan dalih Kerjasama . Menurut (Jensen, 2003), bahwa konsep inti dari teori neo-fungsionalisme adalah spillover. Spillover mengacu pada proses Kerjasama spesifik yang kemudian akan membuat terbentuknya Kerjasama yang lebih kompleks. Makna sederhananya adalah kerjasama di satu bidang akan membentuk Kerjasama di bidang lainnya, yang demikian dapat dianalogikan seperti efek bola salju. Sebagai contoh, hubungan baik antar Korea dan UEA yang telah berlangsung selama 40 tahun[5].

Ditengah gejolak perang dingin, Korea Selatan mulai memperluas hubungan luar negerinya dengan memperbaiki ikatan dengan sekutu lama dan menjalin hubungan dengan negara dunia ketiga. Korea Selatan bergerak cepat untuk memanfaatkan situasi dengan aktif mempromosikan istilah “Diplomasi Utara”, kemudian istilah ini berkambang menjadi “Strategic Partnership”. Peluang ini dimanfaatkan oleh Korea Selatan untuk membuka hubungan diplomatik dengan UEA. Sejak tahun 1980 hingga tahun 2020, efek dari Spillover begitu jelas terlihat. Kedua negara telah memperkuat hubungan Kerjasama di segala bidang, termasuk bidang energi, pembangunan, dan konstruksi. Terlebih lagi, di tahun 2020 ini Korea Selatan dan UEA telah menetapkan hubungan diplomatic bilateral sebagai tahun dialog budaya dan sepakat akan mendorong pertukaran diberbagai bidang.

Kesimpulan

Dapat disimpulkan, bahwa proyek pembangunan industri tenaga nuklir tak henti-hentinya digalakkan oleh kedua negara ini. Bahkan Korea selatan menawarkan UEA untuk lebih membuka hubungan Kerjasama dibawah doktrin “Special Strategic Partnership”. Persahabatan antara UEA dan ROK yang kian harmonis dapat dianalisis dengan dua pendekatan, Merkantilisme dan Neo-Fungsionalisme. Pertama, hubungan antara kedua negara ini merupakan government to government, ROK dan UEA percaya pada konsep nasionalisme produk serta persahabatan antar politisi juga menjadi faktor pendukungnya. Kedua, hubungan antara kedua negara telah menimbulkan Kerjasama yang lebih kompleks. Bermula dari interdependensi ekonomi yang membuka hubungan diplomatik, hingga akhirnya membentuk Kerjasama di bidang pertahanan, Pendidikan, budaya, serta pemanfaatan sumber energi. (Fitrah Alfiansyah)

 

Referensi

Christ, B. (2001). Understanding International Relations, (Second edi). PALGRAVE.

Jackson Robert. (2013). Introduction to International Relations (fifth edit). Oxford University Press.

Jensen, C. S. (2003). “Neo-functionalism.” In European Union Politics. Oxford University Press.

 

[1] http://www.korea.net/NewsFocus/policies/view?articleId=156352

[2] https://www.ecssr.ae/en/reports_analysis/uae-south-korea-strategic-partnership/

[3] http://overseas.mofa.go.kr/ae-en/brd/m_11004/view.do?seq=753732&srchFr=&srchTo=&srchWord=&srchTp=&multi_itm_seq=0&itm_seq_1=0&itm_seq_2=0&company_cd=&company_nm=&page=1

[4] https://www.knoc.co.kr/ENG/sub04/sub04_1_2.jsp

[5] http://overseas.mofa.go.kr/id-id/wpge/m_2742/contents.do

One comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *