Darurat Good Governance di Fase New Normal

Dunia perlahan memasuki fase new normal setelah badai Covid-19 meluluh lantakkan berbagai sektor. Di beberapa negara economic-oriented menjadi alasan utama mengapa masyarakat tidak dibiarkan berlama-lama di dalam rumah.

Yang menjadi problem adalah sudah sejauh mana pemerintah memberikan kebijakan yang efektif untuk masyarakat? Pertanyaan yang dilematis bagi segenap penduduk dunia yang seolah dikebut pemerintah untuk beraktivitas kembali tanpa kesiapan kebijakan yang matang. Masyarakat dipaksa ‘mandiri’ dengan protokol semampunya. Padahal sudah sewajarnya warga negara berhak memiliki rasa aman.

Good Governance

Politik adalah tameng terdepan yang menjembatani peran aktif negara dan masyarakat. Sistem Good Governance memainkan peran kunci bagaimana sistem kepemerintahan menjalankan fungsinya dan menggerakkan masyakat dengan baik. Poin-poin penting sistem good governance menurut UNDP terkait dengan hal ini adalah: menaruh seluruh aktivitas berdasarkan dorongan permintaan; pengembangan aktivitas yang berorientasi masyarakat sentris dan mengusahakan partisipasi masyarakat; memastikan transparansi dalam administrasi dan proses membuat keputusan; meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam layanan pokok; dan memastikan kesetaraan dalam proses distribusi manfaat kepada yang membutuhkan.

Sebagaimana apa yang dikatakan John Locke, bahwa otoritas sosial-politik terjadi karena pemenuhan hak-hak masyarakat secara kodrati. Disamping itu, Al-Mawardi pun menyatakan bahwa kepemimpinan negara menjalankan fungsi dalam menggerakkan masyarakat dan kebutuhannya (masyarakat sentris).

Good governance disalurkan melalui pelayanan masyarakat, yakni kebijakan publik yang memiliki struktur dasar konstitusi negara, termasuk bagaimana kebijakan pemerintah menghadapi fase new normal saat pandemi masih menghantui masyarakat dunia. Dalam hal ini, transparansi dan akuntabilitas menjadi konsep inti dari prinsip good governance.

Konsep transparansi dalam kebijakan publik merupakan sisi afektif bagi pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan publik. Transparansi dalam kebijakan publik didefinisikan sebagai upaya pemerintah dalam memberikan informasi sosial, politik, ekonomi, segala bidang yang melibatkan masyarakat dalam memberikan ketersediaan, kepercayaan, dan aksesibilitas informai antar pemangku kepentingan. Dengan kata lain, transparansi dalam kebijakan publik merupakan powerful tool.

Kebijakan Publik dalam Fase New Normal di beberapa negara

Berdasarkan the Guardian, kebijakan publik pemerintah Jerman dalam upayanya menekan angka penularan Covid-19 dilakukan dengan menguatkan institusi kesehatan masyarakat disamping menerapkan protokol utama, yaitu physical distancing dan hidup higienis dalam kehidupan sehari-hari.

Sistem kesehatan Jerman didukung dengan pemenuhan rapid test yang memadai, jaminan bagi sektor ekonomi, media massa yang aktif membantu pemerintah memberikan info yang valid tentang informasi terkini, termasuk tingkat infeksi dan perkembangan virus. Kondisi ini diuntungkan karena Angela Merkel, Kanselir Jerman, merupakan seorang ilmuwan yang berorientasi pada pengembangan sains di bidang kesehatan. Sehingga penelitian dan pengembangan pada vaksin Covid-19 bergerak massif.

Lalu ada Selandia Baru yang berhasil menekan laju penularan hingga 0 kasus. Dalam berita Kontan, Tantowi Yahya sebagai Duta Besar Selandia Baru menyebutkan bahwa Selandia Baru sangat memperhatikan pengalaman negara lain dalam menangani pandemi. Kesigapan Pemerintah yang mengedepankan kebijakan berbasis sains dan rekomendasi stakeholders, yakni para ahli dan akademisi. Pemerintah Selandia Baru juga menjalankan fungsinya secara konsisten dan menguatkan pondasi kebijakannya dengan Undang-Undang.

Kesigapan negara-negara tersebut dalam memberlakukan prinsip good governance menuju fase new normal merupakan tuntutan yang diinginkan masyarakat. Fase new normal bisa saja menjadi ‘obat rindu’ bagi kehidupan sosial masyarakat, tetapi jangan sampai pemerintah lalai memberikan obat penyembuh bagi masyarakat yang beresiko reaktif. Economic-oriented yang dirindukan pemerintah pun jangan sampai menjadi boomerang yang malah mengakibatkan gelombang kedua pandemi Covid-19.

Pen: Afni Regita Cahyani Muis

One thought on “Darurat Good Governance di Fase New Normal”

  1. Excellent superb 🙂 This is observed wit great ideas. This is one of the most important pieces of information. And I am satisfied reading your post so much information. I appreciate it. Thank you

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *