Hukum Humaniter Internasional

HI UNIDA Gontor turut peduli terhadap Keberlangsungan Hukum Humaniter Internasional

Tatanan dunia internasional sangat kompleks dan dinamis. Kompleksitas dan dinamisasi ini ditandai dengan banyaknya konflik dan perang. Ketika terjadi perang, tentunya akan banyak sekali pihak yang  dirugikan dan menjadi korban perang, baik dari angkatan bersenjata maupun sipil. Hal ini tentu membutuhkan adanya peraturan dan hukum yang meminimalisir terjadinya perang atau bahkan ketika perang tersebut terjadi dapat membantu meminimalisir korban.

Setelah perang dunia kedua berakhir, muncul sebuah konvensi diplomatic atau sering disebut sebagai “The Diplomatic Conference of the 1949 Geneva Conventions”. Ini adalah sebuah konvensi mengenai hak-hak dan perlindungan warga sipil korban konflik atau peperangan. Konvensi ini merupakan sebuah lanjutan dari konvensi Jenewa sebelumnya dari tahun 1864 (Tentara atau Angkatan Bersenjata yang Terluka dan Sakit di Darat), 1906 (Tentara atau Angkatan Bersenjata yang Terluka, Sakit, dan Karam di Laut), dan 1929 (mengenai Perlakuan Tawanan Perang). Adapun konvensi keempat tahun 1949 yakni membahas Perlindungan Orang Sipil pada Masa perang dan Konflik.

Untuk membantu terwujudnya perlindungan warga sipil pada masa perang dan konflik, diperlukan pihak-pihak yang peduli walaupun bukan dari pemerintahan. Salah satu organisasi yang peduli adalah ICRC (International Committee of the Red Cross). ICRC adalah organisasi yang bertujuan untuk menjamin perlindungan dan bantuan kemanusiaan bagi korban konflik bersenjata yang bersifat independent. Berbagai cara persuasif dilakukan oleh ICRC untuk merangkul banyak pihak baik dari akademisi maupun praktisi dalam menyebarluaskan prinsip-prinsip humaniter untuk mencegah atau membatasi peperangan.

ICRC
Dosen HI UNIDA berpartisipasi dalam seminar ICRC
Certificate Course

Pada 2-5 September 2019, ICRC dan UIN Sunan Ampel Surabaya bekerjasama untuk mengundang para akademisi dan praktisi untuk duduk bersama dan berdiskusi mengenai prinsip-prinsip hukum humaniter. Diskusi yang bertajuk Certificate Course ini dihadiri oleh Charles Dorman-O Gowan Regional Coordinator for Humanitarian Affairs-ICRC, Christian Donny Putranto, Legal Adviser-ICRC Jakarta. Dr. Ahmed Al-Dawoody Legal Adviser (Islamic Law and Jurisprudence)-ICRC Geneva, Amirah Rushaliha Hamidon Legal Advisor-ICRC Kuala Lumpur. Brig. Gen. Dr. Wahyu Wibowo, S.H., M.H. Deputy Head of TNI Legal Agency (Wakil Kepala Babinkum TNI) dan Atty. Parido Rahman Pigkaulan, Member of BIAF-MILF General Staff Cotabato, The Philippines.

Banyaknya pembicara ahli yang hadir memacu para peserta untuk terus belajar melalui masukan dan pengetahuan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan hukum humaniter Internasional. Pada kesempatan itu disampaikan juga bahwa, pihak berkonflik harus bisa membedakan antara penduduk sipil dan combatan (pejuang) untuk menyelamatkan populasi sipil maupun properti sipil. Apabila dengan terpaksa dilakukan serangan, maka serangan tersebut dilakukan semata-mata untuk tujuan militer.

Pihak yang terlibat dalam konflik maupun anggota angkatan bersenjata, sebenarnya tidak mempunyai hak untuk berperang ataupun memiliki strategi untuk perang. Karena, hal tersebut pada dasarnya cenderung menyebabkan kerugian atau penderitaan bagi masyarakat sipil ataupun combatan tersebut. Dan sipil termasuk yang harus dilingung dalam keadaan tersebut dan diperlakukan dengan manusiawi, tanpa ada perbedaan apapun. Aturan-aturan tersebut disusun oleh ICRC, berdasarkan dari rangkuman esensi hukum humaniter internasional.

Sebenarnya ICRC tidak memiliki otoritas instrumen hukum dan sama sekali tidak dapat mengubah perjanjian dan hukum yang berlaku. Namun, ICRC disini sebagai organisasi Internasional dengan mandate (Konferensi Geneva), dirancang untuk memfasilitasi promosi Hukum Humaniter Internasional.

Dan penstudi Hubungan Internasional utamanya harus peduli terhadap hal tersebut karena itu juga termasuk dari kajian studi di prodi  HI UNIDA GOntor, yaitu tentang perdamaian. Selain mengikuti course, kontribusi lain dari Certificate Course adalah turut menandatangani MOU dan kerjasama untuk bantuan penelitian dan pengabdian masyarakat. (Novi Rizka)

Artikel Terkait:

Partisipasi Mahasiswa HI dalam UNIDA Peduli Pacitan

Tak Hanya Berkiprah di Kampus, Mahasiswa HI UNIDA Juga Aktif di Kegiatan Sosial Kemasyarakatan

HI UNIDA Gontor For Palestine

 

2 thoughts on “HI UNIDA Gontor turut peduli terhadap Keberlangsungan Hukum Humaniter Internasional”

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *