Strategi Back to Normal Pendidikan UNIDA Gontor di Fase New Normal Pandemi

Kasus penyebaran Virus Corona atau yang lebih dikenal Dengan Covid-19 masih belum usai, bahkan jumlah pasien yang terinfeksi atau dinyatakan positif kian hari masih kian bertambah.  Seiring dengan berjalannya waktu, tidak sedikit sektor-sektor yang terkena dampak pandemi tersebut merasa kelimpungan menghadapinya. Akibatnya, hampir  dipastikan semua sektor mengalami penurunan pendapatan, pengurangan jam operasinya, bahkan dengan terpaksa merumahkan hingga mem-PHK beberapa karyawannya akibat tidak sanggup lagi membayar gaji mereka.

Di antara sektor-sektor yang paling terpukul akibat dampat Covid-19 ini adalah pariwisata, manufaktur, ekonomi, transportasi, sosial, pangan, kesehatan, dan pendidikan. Setiap instansi yang bersangkutan akhirnya dipaksa memutar otak untuk membuat extraordinary strategy agar mampu tetap bertahan di tengah situasi yang sulit ini.

Sektor Pendidikan

Sektor pendidikan misalnya, melalui Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim No. 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran Covid-19 dan new normal, mengintruksikan kepada setiap lembaga pendidikan untuk memberikan layanan pendidikan kepada seluruh peserta didik secara daring (dalam jaringan) atau secara online hingga waktu yang tidak ditentukan.

Tak hanya satuan pendidikan di bawah naungan Kemendikbud yang mengeluarkan kebijakan baru untuk beradaptasai dengan badai Covid-19, Kemenag juga melaksanakan hal yang senada pada fase new normal ini. Kementerian ini menginstruksikan lembaga pendidikan keagamaan berasrama seperti pesantren, maupun yang tanpa asrama untuk melaksanakan kegiatan pendidikannya secara offline dengan syarat memenuhi ketentuan-ketentuan yang dilampirkan sesuai protokol kesehatan. Menurut Menteri Agama, hal ini tentunya sudah menjadi kesepakatan dan sesuai dengan surat keputusan bersama Mendikbud, Menag, Menkes, dan Mendagri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Tahun Ajaran dan Tahun Akademik Baru di masa Pandemi Coronavirus Disease (Covid-19).

Sesuai arahan dari Menteri Agama, seluruh lembaga pendidikan yang ingin melaksanakan kegiatan belajar mengajarnya diharapkan untuk terus berkoordinasi dengan gugus tugas penanganan Covid-19 daerah masing-masing. Selain itu setiap lembaga pendidikan yang bersangkutan juga diwajibkan memenuhi syarat yang telah ditentukan, diantaranya: dengan membentuk gugus tugas percepatan penanganan Covid-19; memiliki fasilitas yang memenuhi protokol kesehatan; aman Covid-19 dengan dibuktikan dengan surat keterangan dari gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 atau pemerintah daerah setempat, dan juga pimpinan, pengelola, pendidik, dan peserta didik dipastikan dalam kondisi sehat, dengan dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari fasilitas pelayanan kesehatan setempat.

UNIDA Gontor bersiap

Hal tersebut direspon dengan keyakinan penuh oleh kampus pesantren, Universitas Darussalam (UNIDA) Gontor. UNIDA Gontor telah mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh dan matang dalam upaya penyambutan kedatangan mahasiswa baru serta kembalinya para mahasiswa lama ke kampus. Hal ini tentunya guna memastikan para mahasiswanya kembali dengan keadaan sehat dan terhindar dari wabah Covid-19.

Penyambutan Mahasiswa Baru UNIDA Gontor
Penyambutan Mahasiswa Baru UNIDA Gontor

Berbagai upaya telah dilakukan oleh UNIDA Gontor, mulai dari memastikan regulasi keberangkatan dari daerah masing-masing yang dibantu oleh IKPM perwakilan daerah, hingga pembentukan gugus tugas penanganan covid-19 untuk memastikan kedatangan meraka berjalan dengan baik dan terorganisir.

Di antara upaya tersebut yaitu para panitia gugus tugas yang telah dibentuk melakukan pengecekan suhu badan, surat-surat kesehatan yang perlu diserahkan, hingga mensterilkan pakaian dan barang-barang bawaan mahasiswa sesuai anjuran protokol kesehatan yang dilaksanakan di masing-masing posko yang telah ditetapkan. Bahkan, para mahasiswa juga diperintahkan untuk mengisolasi diri selama 14 hari seusai kedatangan mereka, hingga pada akhirnya bisa kembali mengikuti perkuliahan secara offline dengan baik.

Kampus Tangguh Semeru UNIDA Gontor
Kampus Tangguh Semeru UNIDA Gontor
kampus tangguh semeru

Sikap responsif dan antisipatif yang ditunjukkan UNIDA Gontor dalam hal menyambut kedatangan para mahasiswanya ini banyak menuai pujian. Salah satunya adalah dengan dinobatkannya UNIDA Gontor sebagai Kampus Tangguh Semeru dengan ditandai peresmian oleh Pemerintah Daerah Ponorogo beserta jajarannya bersama civitas akademika UNIDA Gontor di Kampus Siman. Tentunya melalui penobatan tersebut, dapat dipastikan bahwa kampus ini menjadi salah satu Perguruan Tinggi Pesantren yang dipercayai dan ditaruh harap mampu menjalankan sistem Kurikulum Pendidikan dengan normal di tengah situasi pandemi Covid-19.

Dikutip dari pesan Rektor UNIDA Gontor, Prof. DR. Amal Fathullah Zarkasyi, MA pada Upacara Pembukaan Tahun Ajaran Baru 2020/2021 di Depan Gedung Utama (23/06/2020), dalam kesimpulannya beliau merasa berterima kasih kepada para mahasiswa yang telah kembali ke kampus pesantren dengan tetap mematuhi Protap Kesehatan yang telah ditentukan oleh pihak kampus. Selain itu, beliau juga sangat memaklumi dengan adanya beberapa mahasiswa dari sebagian daerah dan Luar Negeri yang masih belum bisa hadir dan berkumpul kembali bersama-sama ke kampus, dengan alasan seperti bandara-bandara yang masih ditutup  dan pembatasan alternatif transportasi lain oleh daerah masing-masing. Namun hal tersebut tidak menutup kemungkinan dan menjadi alasan bagi para mahasiswa yang masih berada di luar kampus untuk tidak mengikuti serangkaian kegiatan perkuliahan, karena UNIDA Gontor telah memastikan kuliah daring sebagai alternatif selanjutnya.

Kampus Tangguh UNIDA Gontor
Kampus Tangguh UNIDA Gontor

Dalam taujihad-nya pula, Rektor UNIDA Gontor juga menghimbau kepada seluruh jajaran dosen dan mahasiswanya untuk tetap menjaga kualitas pembelajaran meskipun dalam situasi pandemi dan new normal seperti ini. Menurut beliau, dengan situasi seperti ini bukanlah menjadi alasan bagi seluruh akademisi untuk bermalas-malasan dalam melaksanakan budaya pembelajaran. Namun sebaliknya, beliau mewanti-wanti kepada semuanya untuk memanfaatkan situasi pandemi ini jeli, dengan terus meningkatkan kegiatan-kegiatan positif dan menjaga hati masing-masing untuk tetap semangat dalam menuntut imu serta tetap berpegang teguh pada nilai-nilai Universitas Darussalam Gontor, The Fountain Of Wisdom.

Pen: Ragil Tri Sambodo

Ed: Wildi

 

 

Darurat Good Governance di Fase New Normal

Dunia perlahan memasuki fase new normal setelah badai Covid-19 meluluh lantakkan berbagai sektor. Di beberapa negara economic-oriented menjadi alasan utama mengapa masyarakat tidak dibiarkan berlama-lama di dalam rumah.

Yang menjadi problem adalah sudah sejauh mana pemerintah memberikan kebijakan yang efektif untuk masyarakat? Pertanyaan yang dilematis bagi segenap penduduk dunia yang seolah dikebut pemerintah untuk beraktivitas kembali tanpa kesiapan kebijakan yang matang. Masyarakat dipaksa ‘mandiri’ dengan protokol semampunya. Padahal sudah sewajarnya warga negara berhak memiliki rasa aman.

Good Governance

Politik adalah tameng terdepan yang menjembatani peran aktif negara dan masyarakat. Sistem Good Governance memainkan peran kunci bagaimana sistem kepemerintahan menjalankan fungsinya dan menggerakkan masyakat dengan baik. Poin-poin penting sistem good governance menurut UNDP terkait dengan hal ini adalah: menaruh seluruh aktivitas berdasarkan dorongan permintaan; pengembangan aktivitas yang berorientasi masyarakat sentris dan mengusahakan partisipasi masyarakat; memastikan transparansi dalam administrasi dan proses membuat keputusan; meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam layanan pokok; dan memastikan kesetaraan dalam proses distribusi manfaat kepada yang membutuhkan.

Sebagaimana apa yang dikatakan John Locke, bahwa otoritas sosial-politik terjadi karena pemenuhan hak-hak masyarakat secara kodrati. Disamping itu, Al-Mawardi pun menyatakan bahwa kepemimpinan negara menjalankan fungsi dalam menggerakkan masyarakat dan kebutuhannya (masyarakat sentris).

Good governance disalurkan melalui pelayanan masyarakat, yakni kebijakan publik yang memiliki struktur dasar konstitusi negara, termasuk bagaimana kebijakan pemerintah menghadapi fase new normal saat pandemi masih menghantui masyarakat dunia. Dalam hal ini, transparansi dan akuntabilitas menjadi konsep inti dari prinsip good governance.

Konsep transparansi dalam kebijakan publik merupakan sisi afektif bagi pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan publik. Transparansi dalam kebijakan publik didefinisikan sebagai upaya pemerintah dalam memberikan informasi sosial, politik, ekonomi, segala bidang yang melibatkan masyarakat dalam memberikan ketersediaan, kepercayaan, dan aksesibilitas informai antar pemangku kepentingan. Dengan kata lain, transparansi dalam kebijakan publik merupakan powerful tool.

Kebijakan Publik dalam Fase New Normal di beberapa negara

Berdasarkan the Guardian, kebijakan publik pemerintah Jerman dalam upayanya menekan angka penularan Covid-19 dilakukan dengan menguatkan institusi kesehatan masyarakat disamping menerapkan protokol utama, yaitu physical distancing dan hidup higienis dalam kehidupan sehari-hari.

Sistem kesehatan Jerman didukung dengan pemenuhan rapid test yang memadai, jaminan bagi sektor ekonomi, media massa yang aktif membantu pemerintah memberikan info yang valid tentang informasi terkini, termasuk tingkat infeksi dan perkembangan virus. Kondisi ini diuntungkan karena Angela Merkel, Kanselir Jerman, merupakan seorang ilmuwan yang berorientasi pada pengembangan sains di bidang kesehatan. Sehingga penelitian dan pengembangan pada vaksin Covid-19 bergerak massif.

Lalu ada Selandia Baru yang berhasil menekan laju penularan hingga 0 kasus. Dalam berita Kontan, Tantowi Yahya sebagai Duta Besar Selandia Baru menyebutkan bahwa Selandia Baru sangat memperhatikan pengalaman negara lain dalam menangani pandemi. Kesigapan Pemerintah yang mengedepankan kebijakan berbasis sains dan rekomendasi stakeholders, yakni para ahli dan akademisi. Pemerintah Selandia Baru juga menjalankan fungsinya secara konsisten dan menguatkan pondasi kebijakannya dengan Undang-Undang.

Kesigapan negara-negara tersebut dalam memberlakukan prinsip good governance menuju fase new normal merupakan tuntutan yang diinginkan masyarakat. Fase new normal bisa saja menjadi ‘obat rindu’ bagi kehidupan sosial masyarakat, tetapi jangan sampai pemerintah lalai memberikan obat penyembuh bagi masyarakat yang beresiko reaktif. Economic-oriented yang dirindukan pemerintah pun jangan sampai menjadi boomerang yang malah mengakibatkan gelombang kedua pandemi Covid-19.

Pen: Afni Regita Cahyani Muis

Birokrasi Berbelit, Covid-19 Semakin Melilit

“Entah apa yang merasuki dunia”, mungkin itu menjadi salah satu kalimat yang tepat akan situasi pandemi corona virus atau Covid-19 yang kian mewabah saat ini. Kepanikan, rasa takut terus menghantui masyarakat dunia akan penyebaran virus corona yang kian lama tak terkendali. Dari sumber terbaru yang dilansir dari https://www.worldometers.info/ (12/5) dikonfirmasi bahwa Covid-19 sudah menjangkiti sekitar 4.270.846 orang, dengan jumlah kematian 287.543 orang dengan 1.534.574 dinyatakan sembuh melalui data global.

Persebaran virus tersebut telah menjangkit sekitar 203 negara dan wilayah di seluruh dunia termasuk Indonesia. Hal ini tentunya menjadi yang terbesar diantara kasus-kasus virus yang mewabah sebelumnya seperti virus Middle East Respiratory Syndrome (MERS) dan Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS). Dengan ini, pada tanggal 11 Maret 2020 lalu WHO (World Health Organization) telah menetapkan virus ini sebagai pandemi global atau suatu wabah penyakit global. Status maupun kondisi ini jelas tidak boleh diremehkan jika kita merujuk ganasnya beberapa penyakit dunia yang juga digolongkan sebagai pandemi global.

Awal penemuan virus Covid-19

Corona virus disease 2019 atau disingkat COVID-19 ini diyakini merupakan salah satu virus corona jenis baru yang menyerang sistem pernapasan manusia. Dari informasi yang paling terkenal dan paling banyak diangkat di media-media, Covid-19 ini pertama kali di deteksi di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok pada 1 Desember 2019 dan ditetapkan pandemic oleh WHO pada 11 Maret 2020. Adapun penyebaran virus ini melalui orang ke orang terutama melalui percikan pernapasan (droplet) ketika penderita batuk, bersin ataupun menyebar melalui permukaan benda yang terkontaminasi Covid-19 dan kemudian menyentuh wajah seseorang.

Wu Wenjuan, seorang dokter senior di rumah sakit Jinyintan, Wuhan dan salah seorang penulis jurnal mengaku kepada pihak BBC Chinese Service bahwa pasien pertamanya adalah seorang pria lanjut usia yang menderita penyakit Alzhemier. Para peneliti juga menemukan bahwa 27 orang dari sampel pasien yang dirawat di rumah sakit pada awal penyebaran wabah “telah berhubungan dengan kawasan pasar.” Melalui data-data tersebut, WHO berhipotesa  bahwa wabah ini dimulai di pasar hewan Wuhan dan ditularkan dari hewan hidup ke inang manusia sebelum menyebar dari manusia ke manusia.

Lalu bagaimana dengan penanganan yang di lakukan oleh pemerintah Indonesia?

Di negara-negara Asia Tenggara, penyebaran virus Covid-19 sudah tergolong pada level yang membahayakan. Banyak sekali kasus-kasus baru dari pasien positif corona hingga angka kematian yang terus meningkat. Hal yang tidak jauh berbeda juga terjadi di Indonesia.

Per 30/3, Indonesia masuk ke dalam daftar kematian kasus Covid-19 tertinggi ke-2 di dunia sekitar 8,9% di bawah Italia. Hal ini tentunya membuat para ilmuan terus menyoroti keadaan Indonesia dalam menangani wabah tersebut, terlebih Indonesia menjadi negara yang memiliki tingkat kepadatan penduduk yang tinggi serta penanganan kesehatan yang masih tergolong minim.

Lemahnya birokrasi Indonesia yang tak kunjung membaik juga menjadi salah satu penyebab kenapa Indonesia terlihat begitu kewalahan dalam melawan penyebaran virus corona yang kian hari kian masif. Perlu diingat, jika Indonesia dengan berbagai kelemahan birokrasinya yang tak kunjung sehat, bukan tidak mungkin Covid-19 menjadi momok tersendiri yang menghantarkan negara Indonesia menuju fase-fase yang lebih buruk dan tidak diinginkan.

birokrasi

Pengertian oleh Max Weber-seorang sosiolog Jerman mengenai birokrasi seolah menjadi sindiran serius bagi Indonesia dalam mengolah dan mengatur negaranya. Menurut Weber, birokrasi dalam mengatur organisasi pemerintahan perlu ada prinsip-prinsip yang baik, seperti; adanya struktur hirearkis formal pada setiap tingkat; manajemen dengan aturan yang jelasorganisasi dengan fungsional yang khusus yang berarti pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh mereka yang benar-benar ahli dalam bidangnya; mempunyai sebuah misi target yang akan dituju; perlakuan impersonal ide agar memperlakukan semua pelaksanaan dan kepentingan diperlakukan sama-sama dan tidak boleh dipengaruhi oleh perbedaan individu; hingga pemberlakuan bekerja berdasarkan kualifikasi teknis sebagai bentuk perlindungan baik pelaksana agar dapat terhindar dari pemecatan sewenang-wenang saat menjalankan tugas.

Melalui penjelasan poin-poin diatas, tentunya kita bisa memberi gambaran dan memberikan sorotan akan bagaimana perkembangan birokrasi yang ada di Indonesia yang cenderung begitu berbelit-belit ditambah lagi banyak kepentingan-kepentingan pihak-pihak lain yang semakin memperburuk jalannya birokrasi di Indonesia.

Sikap ragu-ragunya pemerintah dalam mengambil keputusan, kurang maksimalnya pelayanan publik, serta ketersediaan alat bantu medis yang serba menipis, ini bisa diindikasikan sebagai akibat dari lemahnya birokrasi pemerintahan Indonesia yang selama ini dibangun. Mirisnya, hal ini diperparah dengan semakin banyaknya tenaga medis yang tertular virus hingga gugur.

early warning

Dilansir dari majalah harian Tempo, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) melalui direktur jenderalnya yaitu Tedros Adhanom Ghebreyesus mengirim surat tertanggal 10 Maret 2020 tertuju kepada Presiden Joko Widodo yang dibenarkan oleh juru bicara Kemenlu, Teuku Faizasyah. Dalam surat ini, Tedros secara tersirat mempertanyakan keterbukaan pemerintahan dalam menangani kasus Covid-19 ini. Selain itu, WHO juga menyoroti pendekatan Indonesia dalam melacak dan mendeteksi kasus corona, serta menyarankan pemerintah mendesentralisasikan laboratorium untuk memantau kluster penyebaran virus tersebut.

Sebenarnya, WHO tidak hanya sekali mempertanyakan sikap Indonesia dalam menangani dan melakukan transparansi untuk menampilkan penyebaran virus corona kepada publik. Bahkan sebelum diumumkannya pasien pertama positif corona di Indonesia, pihak WHO sudah mengultimatum Indonesia mengenai kasus Covid-19 tersebut.

Sikap pemerintah dalam menangani kasus corona kian hari kian banyak menuai kritik, baik dari dalam maupun luar negeri. Kritik ini kian gencar setelah Presiden Jokowi mengakui pemerintah tidak membuka semua data mengenai penyebaran virus corona kepada publik, dengan alasan agar tidak menimbulkan keresahan dan kepanikan masyarakat.

Ada beberapa poin penting, yang menjadi sorotan publik mengenai kebijakan pemerintah Indonesia dalam penanganan Covid-19, diantaranya: sulitnya penanganan corona melalui alat pengadaan pengujian atau test kit, terbatasnya Alat Pelindung Diri (APD) bagi tenaga medis yang tersedia, belum siapnya rumah sakit dan segala fasilitasnya dalam melayani pasien yang semakin membludak, tidak siapnya system perekonomian  nasional, adanya perbedaan persepsi antara Pemerintah Nasional dan Pemerintah Daerah dalam menanggapi kasus, kurangnya laboratorium kesehatan yang memadai, dan minimnya edukasi serta tranparansi informasi dari pemerintah terhadap masyarakat dalam menyikapi virus corona dan lain sebagainya.

Berkaca kepada Taiwan dalam menyikapi virus Corona

Sepertinya, Indonesia perlu berkaca dan belajar pada negara Taiwan dalam  menanggulangi kasus Corona. Pasalnya, meskipun Taiwan berjarak sekitar 130 Kilometer dari China, sebagai pusat penyebaran virus, nyatanya Taiwanmemiliki rasio penyebaran terendah di Dunia sekitar 1 banding 500.000 orang. Padahal negara ini memiliki lokasi yang sangat berdekatan dengan China dan warganya sering keluar masuk negara tersebut.

Untuk itu apa saja yang dilakukan oleh Taiwan dalam mengatasi penyebaran virus Corona? Pertama, melakukan tindakan proaktif dengan mengidentifikasi orang-orang secara masif di pintu-pintu negara khususnya perjalanan dari Wuhan ke Taiwan, mengikuti jejak mereka yang dalam pengawasan, dan mengisolasi semua yang melakukan kontak dengan penderita;

Kedua, Taiwan mempersiapkan komando pusat dengan menginvestigasi kasus positif maupun terduga corona dengan bekerja sama dengan pemerintahan local;

Ketiga, mengambil langkah cepat dan tegas seperti melarang kedatangan wisatawan Wuhan sejak awal dikonfirmasinya pasien pertama corona;

Keempat, memastikan ketersedian barang dengan meningkatkan produksi dengan membuka garis produksi baru dan mempekerjakan tentara di pabrik-pabrik dan mengedukasi publik sedini mungkin; dan terakhir melibatkan publik dalam penanganan serta belajar dari kasus virus sebelumnya.

kerja sama semua elemen masyarakat

Untuk itu sebagai kesimpulan, jika Indonesia sejak awal sudah lengah dalam menyikapi virus ini, ditambah lagi dengan masih lambatnya pergerakan serta penanganan akibat birokrasi yang masih saja berbelit, tidak mustahil jika nanti kasus Covid-19 di Indonesia akan sejajar dengan yang ada di Italia. Untuk itu pemerintah harus bekerja cepat dalam menangani virus ini bila ingin kehidupan negara kembali stabil dan normal.

Dengan langkah-langkah pemerintah yang terkoordinasi dengan baik, masyarakat bisa bersikap lebih tenang. Pada titik ini, solidaritas sosial masyarakat diharapkan juga terjaga. Semua warga secara sadar harus mengutakaman kepentingan bersama, tidak hanya mementingkan keselamatan masing-masing. Tanpa itu semua, Indonesia akan menjadi pusat ledakan baru kasus corona, justru ketika wabah di negara lain berangsur mereda.

Tulisan ini adalah tugas kelompok dari mata kuliah Sistem Politik dan Pemerintah Indonesia, HI semester 2.

Pen; Farhan Riswandha Jhuswanto, Haves Al-Assad, Ragil Tri Sambodo

Ed: Wildi

 

Referensi

Ayobandung.com (2020), “Belajar Tanggulangi Virus Corona dari Taiwan”. Diambil dari : https://www.ayobandung.com/read/2020/03/11/82250/belajar-tanggulangi-virus-corona-dari-taiwan

Bbc.com (2020), “Virus corona: Perburuan mencari orang pertama yang memicu wabah Covid-19”. Diambil dari : https://www.bbc.com/indonesia/majalah-519995500

Bbc.com (2020), “Virus Corona dalam Teori Konspirasi dan Hoaks: Video Sup Kelelawar, Senjata Biologi Rahasia, hingga Tim Mata-mata”. Diambil dari : https://www.bbc.com/indonesia/dunia-513206888

Beritasatu.com (2020), “Enam Penyakit Birokrasi di Indonesia”. Diambil dari : https://www.beritasatu.com/nasional/485766-ini-enam-penyakit-birokrasi-di-indonesia.html

Dpr.go.id (2020), “Sikap Pemerintah Belum Jelas Atasi Covid-19”. Diambil dari: http://dpr.go.id/berita/detail/id/28186/t/Sikap+Pemerintah+Belum+Jelas+Atasi+Covid-19

Kemkes.go.id (2020), Diambil dari: https://covid19.kemkes.go.id/

Kompas.com (2020), “Update Corona 1 April”. Diambil dari : https://www.kompas.com/sains/read/2020/04/01/122600523/update-corona-1-april-861113-kasus-di-203-negara-178560-sembuh

Mediaindonesia.com (2020), “Tantangan dan Strategi Reformasi Birokrasi”. Diambil dari : https://mediaindonesia.com/read/detail/278422-tantangan-dan-strategi-reformasi-birokrasi-2020

Pinterpolitik.com (2020), “Menyoal Kebijakan Jokowi atasi Corona”. Diambil dari : https://www.pinterpolitik.com/menyoal-kebijakan-jokowi-atasi-corona/

 

Noble Lie, Kebohongan yang Mulia?

Ada sebuah pernyataan yang cukup menarik dari mantan perdana menteri Britania Raya, Winston Churchill, yang berkata bahwa kebenaran sangatlah berharga sehingga harus dikelilingi oleh pengawal-pengawal kebohongan. Lalu muncul pertanyaan yang diajukan oleh Glen Newey seorang pakar filsafat politik dari Leiden University, “Sejauh mana nilai kebenaran bisa sejalan dengan politik demokratis?”

Catatan Glen Newey

Dalam tulisannya yang berjudul the People Versus the Truth: Democratic Illusions, Newey berpendapat bahwa kebenaran tidak bisa berjalan terlampau jauh dengan politik demokratis. Hal ini berkaitan dengan struktur kelembagaan demokrasi itu sendiri, yang bergantung pada nilai kebenaran, yang dalam bahasa Churchill membutuhkan pengawal-pengawal kebohongan. Catatan Glen Newey bisa dibaca lebih lanjut dalam buku Does Truth Matter? Democracy and Public Space dengan editor Ronald Tinnevelt dan Raf Geenens.

Baca juga:

Sejarah Kopi dan Keutamaannya dalam Ibadah

Apa yang diungkap oleh Churchill dengan sebutan pengawal-pengawal kebohongan merupakan kepanjangan dari apa yang diungkapkan oleh Plato dalam bukunya The Republic. Plato menyebutnya dengan “gennaion pseudos” yang artinya kebohongan asal-usul. Lambat laun istilah ini bergeser menjadi the noble lie, atau kebohongan yang mulia.

cerita plato

Dalam bukunya, Plato menjelaskan bahwa manusia berasal dari Ibu yang sama yaitu bumi. Semua anak dari Ibu tersebut bersaudara meski berbeda nasib karena mereka yang dicampur emas oleh Tuhan akan menjadi pemimpin, campuran perak menjadikan mereka pembantu, dan campuran kuningan atau besi menjadikan manusia petani.

Cerita yang diungkapkan Plato ini dikenal dengan the Myth of Metals. Cerita ini menurut Socrates, menjaga kestabilan negara dan persaudaraan sesama, meski hal ini adalah kebohongan. Peter Oborne dalam bukunya berjudul the Rise of Political Lying menambahkan penjelasan Socrates tentang noble lie yang merupakan bagian dari proporsi bahwa kebohongan tidak hanya bisa dimaafkan, tetapi sebenarnya mengagumkan selama hal itu dilakukan untuk tujuan moral.

Baca juga:

Simulasi Sidang PBB Perdana dengan Dua Bahasa di Universitas Darussalam Gontor

noble lie menurut leo strauss

Menurut Leo Strauss dalam bukunya The City and Man, noble lie memiliki dua bagian yang paling penting untuk dikritik. Pertama adalah noble lie dimaksudkan untuk membuat para warga negara lupa akan jati diri dan karakter mereka masing-masing. Kedua, jika perbedaan bersifat alami yang tidak bisa disamakan, sehingga kemampuan menerima perbedaan lebih baik daripada mencari persamaan yang bersifat ilusif. Dalam bahasa lain, noble lie hanyalah sebatas alat yang digunakan penguasa untuk menjaga keharmonisan dan memuluskan agenda politik mereka.

Noble lie merupakan sebuah jalan untuk membungkus sesuatu yang too dangerous to be true (terlalu berbahaya untuk menjadi kenyataan). Jika kita melihat suatu bangsa dalam posisi yang terpuruk, lalu negara tersebut masih tetap pada pendiriannya bahwa tidak ada yang bermasalah, bisa jadi ini adalah noble lie, demi terciptanya dua hal, keharmonisan suatu bangsa atau agenda politik di belakangnya.

Sayangnya, saat semua terungkap, mayoritas berpikir seperti Socrates, bahwa kebohongan bisa dimaafkan, asal tujuannya baik. Walaupun sebagain kecil mengetahui bahwa ada pengawal-pengawal kebohongan yang mengelilingi kebenaran, sebagaimana Churchill jelaskan di atas.

Hal yang perlu kita tahu adalah pesan dari Aristoteles dalam bukunya Politik bahwa jika ada warga negara yang baik namun tinggal di negara yang buruk, maka dia akan hidup dengan aturan yang buruk, lalu menjelma menjadi manusia buruk pada akhirnya.

Akhirnya kata-kata dari Harold Pinter yang dikutip dari bukunya berjudul Art, Truth and Politics bisa menjelaskan bahwa politik adalah drama. Jika sebagai warga negara kita masih mencari mana yang benar atau mana yang salah, ketahuilah bahwa kebenaran dalam drama selamanya sulit dipahami. Kita tidak pernah benar-benar bisa menemukannya. Wallahu a’lam bishawab.

Pen: Fardana Khirzul Haq

Ed: Wildi

Sejarah Kopi dan Keutamaannya dalam Ibadah

Kajian perdana Khuzaimah Liummah yang diadakan pada hari Kamis, 30 April 2020 bertepan dengan 7 Ramadhan 1441 H diisi oleh pembicara yang berasal dari Program Studi Hubungan Internasional Semester  8, yaitu Choirinnisa Navisatus Salechah. Sedangkan pembawa acara dari kajian ini sendiri juga merupakan dosen Hubungan Internasional yaitu Al-Ustadzah Afni Regita Cahyani Muis, M.A. Adapun tema yang diangkat adalah mengenai Kisah Kopi yang Tak Pernah Redup.

Kopi identik dengan maskulinitas, lalu apa yg dibahas ketika perempuan berbicara tentang kopi? apa kaitan kopi dengan islamisasi sebagai instrumen dari kajian ini? Berbeda dengan bahasan umum lainnya yang berkutat pada budidaya kopi dan teknik pengolahan kopi, Choirinnisa memberikan perspektif unik dari kopi. Materi yang disampaikan membahas peran penting kerajaan islam yang mengenalkan kopi sampai ke daratan Eropa, bahkan dunia.

Sejarah Kopi

Kopi, pertama kali ditemukan di Afrika, lebih tepatnya adalah di negara Ethiophia pada abad ke sembilan. Kopi tersebut mulai terkenal dan populer di kalangan bangsa Arab. Perjalanan dan perkembangan kopi dimulai sejak abad 12 yaitu pada awal masa kepemimpinan Turki Usmani. Perjalanan kopi melalui Turki Usmani sendiri syarat dengan kisah sejarah penaklukan dominasi dan perluasan wilayah kekaisaran Turki Usmani.

Kopi pertama kali ditemukan setelah kekaisaran Turki Usmaniyah berhasil mengalahkan kerajaan Mongolia pada tahun 1231 M. Mulanya biji-bijian kopi tersebut disangka sebagai pakanan ternak yang nantinya akan diberikan kepada para kambing. Setelah para kambing menyantap biji-bijian tadi, pada malam hari, para kambing tersebut bukannya tertidur, justru bersemangat dan terjaga sepanjang malam. Fenomena unik inilah yang mendorong rasa keingintahuan orang-orang Turki. Setelah melalui beberapa telaah, barulah dapat disimpulkan bahwasannya biji-bijian yang sempat diberikan kepada para kambing tersebut memiliki khasiat yang besar untuk menjaga semangat dan kinerja dari kesadaran pengkonsumsinya. Orang Turki pun menyebut biji-bijian ini dengan sebutan “Kahve”.

Baca juga:

Kuliah Umum dengan Duta Besar RI untuk Sudan

Dalam setiap perluasan wilayah yang dilakukan oleh pasukan Turki Usmani, persediaan biji-bijian kopi tak pernah luput dibawa. Cadangan kopi sendiri dibawa supaya para pasukan tetap segar dan bugar di medan tempur. Wilayah yang berhasil dikuasai oleh Turki Usmani pun tak pernah luput digunakan sebagai tempat bercocok tanam komoditas kopi ini. Dari sinilah, Turki Usmani terkenal sebagai produsen kopi dimasa itu.

Mulai Terkenal di Daratan Eropa

Pada tahun 1529, tentara Turki yang dipimpin oleh Sulaiman Basa berencana menyerang Vienna. Namun rencana ini gagal dikarenakan Austria  berhasil mengalahkan pasukan orang Turki. Orang Turki yang kocar-kacir pun meninggalkan 500 karung biji kopu yang kemudian dibakar karena disangka sekedar pakanan ternak oleh para tentara Austria. Tapi, salah satu tentara yang sempat ditawan pasukan Arab pun tersadar dengan aroma biji kopi yang sudah mulai terbakar itu. Ia pun menjelaskan bahwasannya biji-biji ini memeiliki khasiat untuk meningkatkan semangat jika dikonsumsi. Persitiwa perang ini terkenal dengan sebutan “Battle of Vienna 1683”. Orang Eropa pun menyebut kopi dengan sebutan “COFFEE”. Sejak saat itu, Vienna pun terus menyebarkan dan memperkenalkan kopi kepada negara-negera yang lainnya. Semenjak saat itu, budaya mengkonsumsi menjadi kebiasaan para masyarakat Eropa.

Kopi dalam perspektif Islam

Lalu, apakah keutamaan utama dari mengkonsumsi kopi dan relevansinya dengan ibadah?

Kopi  merupakan minuman yang sangat dicintai para Auiliya’i Sholihin. Hal ini terbukti dengan:

Kisah Sayyidah Syaikh Abu Bakar bin Salim yang terbiasa menyiapkan satu termos kopi untuk menemani ibadah tengah malam hingga pagi harinya. Selain itu, terdapat kisah Habib Muhammad Al-Muhdur guru dari Habib Umar ketika bepergian selalu membawa kopi untuk menemaninya supaya lebih semangat saat berdakwah. Dalam kitab Abu Bakar Al-Attas Ibn Abdullah Al-Hashi, menyebutkan sepenggal hadits ((Maa daa ma tho’mu qohwatun fii fahmii ahadin…))

“apabila rasa kopi masih terasa di rongga mulutmu, maka malaikat akan memintakan ampun atasnya”.

Konteksnya dalam hal ini tentu saja dikarenakan esensi dari kopi yang dapat meningkatkan semangat para pengkonsumsinya dengan tujuan ibadah yang terus-menerus.

Baca juga:

Mengenal Lebih Dekat Abu Bakar Ash-Shiddiq, Sang Diplomat Teladan

Para Tokoh Sufi

Tak ketinggalan, tokoh-tokoh besar sufi juga turut memberikan komentarnya terkait dengan keutamaan meminum kopi. Diantara ulama tersebut adalah Syidi Syeh Zakariya Al anshori, Syidi Syeh Abdurrohman Bin Ziyad , Syidi Syeh Zarruq Al Maliki Al Maghribi,  Syidi Syeh Abu Bakr bin Salim Attarimi, dan Syidi Syeh Abdulloh Al Haddad, yang dikutip oleh Al Allamah Abdul Qodir Bin Muhammad Al Jaziry dalam kitabnya Umdatus Shofwah fi Hukmil Qohwah.

Imam Ahmad Assubki berkata:

قال احمد بن علي السبكى  ; واما منافعها يعني القهوه تقريبا … فالنشاط للعبادة  والأشغال المهمة وهضم الطعام وتحليل الرياح والقولنج والبلغم كثير

“Kopi manfaatnya yaitu kira-kira untuk membuat semangat ibadah dan pekerjaan penting juga menghancurkan makanan, agar tidak masuk angin dan menghilangkan dahak yang banyak.”

Isyarah di atas mengandung arti bahwa kopi merupakan salah satu minuman para sufi yang digunakan untuk taqarrub, yakni wasilah agar senantiasa terjaga dan memanfaatkan malamnya untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Kajian Khuzaimah Liummah dimaknai sebagai ‘wanita yang menjadi pemegang tali kendali umat’. Khuzaimah Liummah adalah sebuah kiasan dan harapan besar bagi akhwat yang bermukim di UNIDA Gontor Putri Mantingan (baik ustadzat, tenaga pendidik, dan mahasiswi) dalam hal ini sebagai cikal bakal madrasah pertama dan tonggak pendidikan bagi generasi bangsa. Langkah-langkah yang kongkret diimplementasikan kedalam sebuah kajian. Kajian ini dilakukan selama Ramadhan dengan membahas isu-isu kontemporer yang mengedepankan poin-poin islamisasi sebagai instrumen diskusinya.

Pen: Alfiyatuz Zamhariroh HI Semester 8
Ed: Wildi A