Review Film “The Megumi Yokota Story”

The Megumi Yokota Story merupakan sebuah film dokumenter yang diproduksi dan disutradarai oleh Patty Kim dan Chris Sheridan dalam bahasa Jepang yang di terjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Film yang ditayangkan pada tahun 2006 ini telah memenangkan banyak nominasi film dokumenter dan telah tayang diberbagai bioskop dunia. Film ini juga telah ditayangkan di beberapa festival film tebesar dunia seperti Sydney Film Festival di Australia dan The International Documentary Festival of Amsterdam di Belanda. Film dokumenter ini dibuat dengan menggunakan sudut pandang kedua orang tua Megumi Yokota yang menuntut dan menyuarakan kebebasan anaknya.

Megumi, si anak hilang

Film ini menceritakan tentang sosok Megumi Yokota, seorang anak berusia sekitar 13 tahun, yang menghilang dalam perjalanan pulang dari sekolahnya di Nigata, Jepang pada tahun 1977. Megumi adalah satu dari 17 warga Jepang yang dikonfirmasi oleh Negara Korea Utara berada di negaranya dan menjadi tawanan. Kasus penculikan beberapa warga Jepang ini menyisakaan dendam yang mendalam bagi keluarga korban kasus penculikan ini dan juga menjadikan hubungan bilateral antara kedua negara semakin memburuk. Kasus yang telah terjadi begitu lama ini nampaknya hingga saat ini masih saja belum dapat terselesaikan dengan baik karena pemerintah Korea Utara hanya memulangkan 5 orang tawanan dan enggan memulangkan sisanya. Berbagai usaha dilakukan oleh keluarga korban. Sayangnya, pemerintah Jepang sangat lamban dalam menangani kasus tersebut hingga berujung kepada masalah yang tak kunjung selesai hingga saat ini.

Adapun tujuan dari pembutan film dokumenter ini ialah untuk mengedukasi para penontonya mengenai peristiwa yang sangat menyakitkan keluarga korban, tentang bagaimana penculikan itu dapat menghancurkan orang tua, saudara, dan juga bagaimana mereka menyuarakan kesedihan yang telah mengubah kehidupan mereka. Dengan kata lain, penculikan sebenarnya bukan tentang apa yang terjadi, tetapi tentang inspeksi menyakitkan yang dipicu akibat ketidaktahuan.

Alur yang disajikan dalam film berdurasi singkat ini juga sangat mudah untuk dimengerti. Selain tertera jelas tahun dan tokoh aslinya, film ini juga menyajikan upaya-upaya yang dilakukan oleh keluarga korban dalam penanganan kasus tesebut yang mudah dipahami. Secara keseluruhan, film besutan Patty Kim dan Chris Sheridan ini merupakan sebuah film yang bagus meski terdapat beberapa kekurangan dalam beberapa hal, namun film ini sangat layak untuk ditonton. Dengan adanya film ini, kita sebagai masyarakat dunia yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dapat ikut menyuarakan dukungan kita kepada keluarga korban dan juga kepada pemerintah Jepang untuk terus menindak lanjuti kasus ini hingga seluruh korban penculikan dapat kembali ke tanah airnya dan bertemu dengan keluarganya masing-masing.

Belum menemukan titik terang

Dilansir dari beberapa surat kabar dan media cetak, kasus penculikan warga Jepang oleh pemerintah Korut yang terjadi pada tahun 1970 hingga 1980 belum ada titik terang. Pasalnya, pihak Korea Utara belum memunculkan tanda-tanda untuk menyelesaikan kasus ini dan mengembalikan korban penculikan tersebut. Hal ini juga diperburuk dengan adanya kabar pemberhentian penyelidikan kasus penculikan tersebut oleh pihak Korea Utara yang mengakibatkan hubungan diplomatik kedua negara di kawasan Asia Timur ini menjadi terus memanas. Segala upaya dilakukan pemerintah Jepang pada masa Perdana Menteri Shinzo Abe untuk menuntut pengembalian warga negara Jepang yang diculik rezim Korea Utara dan meletakkan kasus tersebut sebagai prioritas utama yang menuntut perhatian serius oleh semua pihak. PM Abe membuat resolusi terkait masalah warga Jepang yang diculik oleh Korea Utara sebagai janji politik dan mengatakan pihaknya akan menahan bantuan ekonomi sampai masalah-masalah itu diselesaikan bersama dengan denuklirisasi.

Selain itu, Jepang terus mengemukakan masalah penculikan tersebut dalam forum multilateral seperti pertemuan Kelompok Tujuh dan Kelompok 20, serta PBB. PM Abe juga terus mencari pertemuan puncak dengan pemimpin Korea Utara saat ini, Kim Jong Un, untuk mencoba dan menyelesaikan nasib para korban penculikan. Jepang juga telah mengatakan bahwa mereka tidak dapat menormalkan hubungan diplomatik dengan Korea Utara sampai masalah penculikan diselesaikan, meskipun tidak cukup jelas tindakan dan hasil apa yang akan memenuhi definisi tersebut.

Melalui berbagai tekanan yang di berikan oleh pemerintah Jepang kepada Korea Utara, diharapkan Korea Utara akan melunak dan mau mengembalikan warga negaranya yang masih tertahan di Korea Utara, mengingat Jepang merupakan negara terbesar dalam pemberian bantuan ekonomi ke Korea Utara. Jika kunjungan PM Shinzo Abe ke Pyongyang terbukti sulit untuk dilangsungkan, Jepang mempertimbangkan skenario lain bagi PM Shinzo Abe untuk bertemu Kim Jong Un di sela-sela Forum Ekonomi Timur jika pemimpin Korea Utara itu hadir. Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe, yang bergulat dengan skandal domestik, telah bersumpah untuk tidak beristirahat sampai warga negaranya yang lain bisa kembali ke tanah airnya.

Darmelia Puspita Sari/HI 5A/UNIDA Gontor Kampus Mantingan

 

Orientasi Pengenalan Program Studi Hubungan Internasional 2020 : Membentuk Mahasiswi yang Muslim, Mukmin dan Muhsin Serta Professional Dalam Ilmu HI

Selasa, 14/07/2020 dilaksanakannya Orientasi program studi Hubungan Internasional bertempat di Aula Unida Gontor. Orientasi program studi Hubungan Internasional merupakan kegiatan wajib yang dilaksanakan saat dimulainya semester baru. Kegiatan ini merupakan pengenalan secara intensif. Agar tahu alur dan prospek kedepannya sehingga para mahasiswa mengetahui kurikulum, visi dan misi serta mata kuliah yang diajarkan. Oleh karena itu, diadakannya kegiatan ini sangat penting bagi seluruh mahasiswa terutama mahasiswa baru. Semua hal ini adalah sebagai penunjang terbentuknya mahasiswi yang muslimah, mukmin dan muhsin serta profesional dalam bidang ilmu Hubungan Internasional.

Atikah Inayah, Ketua Panitia Orientasi Program Studi Hubungan Internasional

Orientasi program studi Hubungan Internasional merupakan program yang wajib dilakukan sebelum dimulainya rentetan kegiatan yang akan terlaksana kedepannya. Bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswi baru terkait studi pembelajaran. Diharapkan melalui orientasi ini mahasiswi menjadi lebih baik kedepannya dan menjadi mahasiswi teladan dalam Program studi ini.

Al-Ustadz Hidayatullah Zarkasyi: Memahami diri dan tempat kita berada adalah kunci keberadaan yang baik.

Yang paling terpenting adalah fahmun nafsi yaitu bagaimana kita memahami dengan baik diri kita sendiri. Jika kita mengetahui siapa diri kita dan juga tempat kita berada, insya Allah tidak salah tingkah dan juga salah arah. Tanpa kita sadari, kalian adalah orang yang luar biasa yang telah mampu menyelesaikan pendidikan di gontor. Walaupun selama enam tahun ataupun empat tahun atau bahkan tiga setengah tahun. Dengan izin Allah kita telah ditempatkan ditempat yang baik, dengan program yang baik dan juga benar. Meskipun kita berada di program studi Hubungan Internasional, kita tetap ingin menegakkan kalimat Allah swt dari segi akademis dan intelektual.

واجح الحياة بالإبتشار و التفائل

Setelah kita memahami diri kita dengan baik, langkah yang harus kita ambil selanjutnya adalah optimis. Hadapi kehidupan yang kita jalani ini dengan optimisme yang tinggi. Jika ada hal negatif yang ada disekitar kita, maka tinggalkan. Ikutilah nasehat pendiri Gontor yaitu jika kita mencari yang negatif di Gontor itu banyak, yang positif juga banyak. Jadi, carilah hal-hal baik yang ada di Gontor dan tinggalkan hal-hal yang buruk.

Ilmu datang dari segala arah, bisa saja datang dari buku, dosen,  pergaulan, diskusi dan juga di media elektronik. Sudah banyak media bagi kita untuk menimba ilmu, orang yang mau menimba ilmu dan mengaplikasikannya maka ia termasuk orang-orang yang beruntung di masa yang akan datang. Informasi ilmu itu datang dari pengalaman, mata, telinga, perasaan dan kekuatan. Jika kita tidak mengambil ilmu itu dan mengimplementasikannya kita adalah termasuk orang yang merugi.

Al-Ustadz Fadhlan Nur Hakiem: Orientasi Program Studi sebagai wadah bagi dosen dan mahasiswi untuk saling mengenal dengan interaksi yang positif.

Orientasi dan pengenalan program studi Hubungan Internasional merupakan program wajib yang dilakukan baik pada level universitas maupun level program studi. Program studi Hubungan Internasional berupaya membangun juga menciptakan atmosfir yang baik untuk mendukung kegiatan belajar mengajar di lingkungan kampus. Orientasi prodi adalah agenda yang menjadi langkah awal untuk dosen dan seluruh mahasiswi untuk saling mengenal sehingga terjadi interaksi positif. Forum ini berbeda dengan forum sebelumnya, forum ini lebih fokus kearah yang membahas lebih dalam tentang ilmu hubungan internasional.

Pengenalan prodi pada tahun ini sedikit berbeda dari sebelumnya, yaitu penambahan simulasi MUN (Model United Nation) dan simulasi table manner. Dua kegiatan ini adalah kegiatan penting yang ada di program studi Hubungan Internasional. Karena kegiatan ini adalah salah satu cara yang mengimplementasikan ciri khas ilmu Hubungan Internasional yaitu berdiplomasi.

Diharapkan dengan adanya orientasi program studi Hubungan Internasional tahun ini, dapat menjadi awal yang baik bagi kemajuan mahasiswinya. Juga dapat memaksimalkan kegiatan-kegiatan penunjang akademik ilmu hubungan internasional.

Pen : Lokita Purnamasari

Strategi Back to Normal Pendidikan UNIDA Gontor di Fase New Normal Pandemi

Kasus penyebaran Virus Corona atau yang lebih dikenal Dengan Covid-19 masih belum usai, bahkan jumlah pasien yang terinfeksi atau dinyatakan positif kian hari masih kian bertambah.  Seiring dengan berjalannya waktu, tidak sedikit sektor-sektor yang terkena dampak pandemi tersebut merasa kelimpungan menghadapinya. Akibatnya, hampir  dipastikan semua sektor mengalami penurunan pendapatan, pengurangan jam operasinya, bahkan dengan terpaksa merumahkan hingga mem-PHK beberapa karyawannya akibat tidak sanggup lagi membayar gaji mereka.

Di antara sektor-sektor yang paling terpukul akibat dampat Covid-19 ini adalah pariwisata, manufaktur, ekonomi, transportasi, sosial, pangan, kesehatan, dan pendidikan. Setiap instansi yang bersangkutan akhirnya dipaksa memutar otak untuk membuat extraordinary strategy agar mampu tetap bertahan di tengah situasi yang sulit ini.

Sektor Pendidikan

Sektor pendidikan misalnya, melalui Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim No. 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran Covid-19 dan new normal, mengintruksikan kepada setiap lembaga pendidikan untuk memberikan layanan pendidikan kepada seluruh peserta didik secara daring (dalam jaringan) atau secara online hingga waktu yang tidak ditentukan.

Tak hanya satuan pendidikan di bawah naungan Kemendikbud yang mengeluarkan kebijakan baru untuk beradaptasai dengan badai Covid-19, Kemenag juga melaksanakan hal yang senada pada fase new normal ini. Kementerian ini menginstruksikan lembaga pendidikan keagamaan berasrama seperti pesantren, maupun yang tanpa asrama untuk melaksanakan kegiatan pendidikannya secara offline dengan syarat memenuhi ketentuan-ketentuan yang dilampirkan sesuai protokol kesehatan. Menurut Menteri Agama, hal ini tentunya sudah menjadi kesepakatan dan sesuai dengan surat keputusan bersama Mendikbud, Menag, Menkes, dan Mendagri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Tahun Ajaran dan Tahun Akademik Baru di masa Pandemi Coronavirus Disease (Covid-19).

Sesuai arahan dari Menteri Agama, seluruh lembaga pendidikan yang ingin melaksanakan kegiatan belajar mengajarnya diharapkan untuk terus berkoordinasi dengan gugus tugas penanganan Covid-19 daerah masing-masing. Selain itu setiap lembaga pendidikan yang bersangkutan juga diwajibkan memenuhi syarat yang telah ditentukan, diantaranya: dengan membentuk gugus tugas percepatan penanganan Covid-19; memiliki fasilitas yang memenuhi protokol kesehatan; aman Covid-19 dengan dibuktikan dengan surat keterangan dari gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 atau pemerintah daerah setempat, dan juga pimpinan, pengelola, pendidik, dan peserta didik dipastikan dalam kondisi sehat, dengan dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari fasilitas pelayanan kesehatan setempat.

UNIDA Gontor bersiap

Hal tersebut direspon dengan keyakinan penuh oleh kampus pesantren, Universitas Darussalam (UNIDA) Gontor. UNIDA Gontor telah mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh dan matang dalam upaya penyambutan kedatangan mahasiswa baru serta kembalinya para mahasiswa lama ke kampus. Hal ini tentunya guna memastikan para mahasiswanya kembali dengan keadaan sehat dan terhindar dari wabah Covid-19.

Penyambutan Mahasiswa Baru UNIDA Gontor
Penyambutan Mahasiswa Baru UNIDA Gontor

Berbagai upaya telah dilakukan oleh UNIDA Gontor, mulai dari memastikan regulasi keberangkatan dari daerah masing-masing yang dibantu oleh IKPM perwakilan daerah, hingga pembentukan gugus tugas penanganan covid-19 untuk memastikan kedatangan meraka berjalan dengan baik dan terorganisir.

Di antara upaya tersebut yaitu para panitia gugus tugas yang telah dibentuk melakukan pengecekan suhu badan, surat-surat kesehatan yang perlu diserahkan, hingga mensterilkan pakaian dan barang-barang bawaan mahasiswa sesuai anjuran protokol kesehatan yang dilaksanakan di masing-masing posko yang telah ditetapkan. Bahkan, para mahasiswa juga diperintahkan untuk mengisolasi diri selama 14 hari seusai kedatangan mereka, hingga pada akhirnya bisa kembali mengikuti perkuliahan secara offline dengan baik.

Kampus Tangguh Semeru UNIDA Gontor
Kampus Tangguh Semeru UNIDA Gontor
kampus tangguh semeru

Sikap responsif dan antisipatif yang ditunjukkan UNIDA Gontor dalam hal menyambut kedatangan para mahasiswanya ini banyak menuai pujian. Salah satunya adalah dengan dinobatkannya UNIDA Gontor sebagai Kampus Tangguh Semeru dengan ditandai peresmian oleh Pemerintah Daerah Ponorogo beserta jajarannya bersama civitas akademika UNIDA Gontor di Kampus Siman. Tentunya melalui penobatan tersebut, dapat dipastikan bahwa kampus ini menjadi salah satu Perguruan Tinggi Pesantren yang dipercayai dan ditaruh harap mampu menjalankan sistem Kurikulum Pendidikan dengan normal di tengah situasi pandemi Covid-19.

Dikutip dari pesan Rektor UNIDA Gontor, Prof. DR. Amal Fathullah Zarkasyi, MA pada Upacara Pembukaan Tahun Ajaran Baru 2020/2021 di Depan Gedung Utama (23/06/2020), dalam kesimpulannya beliau merasa berterima kasih kepada para mahasiswa yang telah kembali ke kampus pesantren dengan tetap mematuhi Protap Kesehatan yang telah ditentukan oleh pihak kampus. Selain itu, beliau juga sangat memaklumi dengan adanya beberapa mahasiswa dari sebagian daerah dan Luar Negeri yang masih belum bisa hadir dan berkumpul kembali bersama-sama ke kampus, dengan alasan seperti bandara-bandara yang masih ditutup  dan pembatasan alternatif transportasi lain oleh daerah masing-masing. Namun hal tersebut tidak menutup kemungkinan dan menjadi alasan bagi para mahasiswa yang masih berada di luar kampus untuk tidak mengikuti serangkaian kegiatan perkuliahan, karena UNIDA Gontor telah memastikan kuliah daring sebagai alternatif selanjutnya.

Kampus Tangguh UNIDA Gontor
Kampus Tangguh UNIDA Gontor

Dalam taujihad-nya pula, Rektor UNIDA Gontor juga menghimbau kepada seluruh jajaran dosen dan mahasiswanya untuk tetap menjaga kualitas pembelajaran meskipun dalam situasi pandemi dan new normal seperti ini. Menurut beliau, dengan situasi seperti ini bukanlah menjadi alasan bagi seluruh akademisi untuk bermalas-malasan dalam melaksanakan budaya pembelajaran. Namun sebaliknya, beliau mewanti-wanti kepada semuanya untuk memanfaatkan situasi pandemi ini jeli, dengan terus meningkatkan kegiatan-kegiatan positif dan menjaga hati masing-masing untuk tetap semangat dalam menuntut imu serta tetap berpegang teguh pada nilai-nilai Universitas Darussalam Gontor, The Fountain Of Wisdom.

Pen: Ragil Tri Sambodo

Ed: Wildi

 

 

Darurat Good Governance di Fase New Normal

Dunia perlahan memasuki fase new normal setelah badai Covid-19 meluluh lantakkan berbagai sektor. Di beberapa negara economic-oriented menjadi alasan utama mengapa masyarakat tidak dibiarkan berlama-lama di dalam rumah.

Yang menjadi problem adalah sudah sejauh mana pemerintah memberikan kebijakan yang efektif untuk masyarakat? Pertanyaan yang dilematis bagi segenap penduduk dunia yang seolah dikebut pemerintah untuk beraktivitas kembali tanpa kesiapan kebijakan yang matang. Masyarakat dipaksa ‘mandiri’ dengan protokol semampunya. Padahal sudah sewajarnya warga negara berhak memiliki rasa aman.

Good Governance

Politik adalah tameng terdepan yang menjembatani peran aktif negara dan masyarakat. Sistem Good Governance memainkan peran kunci bagaimana sistem kepemerintahan menjalankan fungsinya dan menggerakkan masyakat dengan baik. Poin-poin penting sistem good governance menurut UNDP terkait dengan hal ini adalah: menaruh seluruh aktivitas berdasarkan dorongan permintaan; pengembangan aktivitas yang berorientasi masyarakat sentris dan mengusahakan partisipasi masyarakat; memastikan transparansi dalam administrasi dan proses membuat keputusan; meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam layanan pokok; dan memastikan kesetaraan dalam proses distribusi manfaat kepada yang membutuhkan.

Sebagaimana apa yang dikatakan John Locke, bahwa otoritas sosial-politik terjadi karena pemenuhan hak-hak masyarakat secara kodrati. Disamping itu, Al-Mawardi pun menyatakan bahwa kepemimpinan negara menjalankan fungsi dalam menggerakkan masyarakat dan kebutuhannya (masyarakat sentris).

Good governance disalurkan melalui pelayanan masyarakat, yakni kebijakan publik yang memiliki struktur dasar konstitusi negara, termasuk bagaimana kebijakan pemerintah menghadapi fase new normal saat pandemi masih menghantui masyarakat dunia. Dalam hal ini, transparansi dan akuntabilitas menjadi konsep inti dari prinsip good governance.

Konsep transparansi dalam kebijakan publik merupakan sisi afektif bagi pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan publik. Transparansi dalam kebijakan publik didefinisikan sebagai upaya pemerintah dalam memberikan informasi sosial, politik, ekonomi, segala bidang yang melibatkan masyarakat dalam memberikan ketersediaan, kepercayaan, dan aksesibilitas informai antar pemangku kepentingan. Dengan kata lain, transparansi dalam kebijakan publik merupakan powerful tool.

Kebijakan Publik dalam Fase New Normal di beberapa negara

Berdasarkan the Guardian, kebijakan publik pemerintah Jerman dalam upayanya menekan angka penularan Covid-19 dilakukan dengan menguatkan institusi kesehatan masyarakat disamping menerapkan protokol utama, yaitu physical distancing dan hidup higienis dalam kehidupan sehari-hari.

Sistem kesehatan Jerman didukung dengan pemenuhan rapid test yang memadai, jaminan bagi sektor ekonomi, media massa yang aktif membantu pemerintah memberikan info yang valid tentang informasi terkini, termasuk tingkat infeksi dan perkembangan virus. Kondisi ini diuntungkan karena Angela Merkel, Kanselir Jerman, merupakan seorang ilmuwan yang berorientasi pada pengembangan sains di bidang kesehatan. Sehingga penelitian dan pengembangan pada vaksin Covid-19 bergerak massif.

Lalu ada Selandia Baru yang berhasil menekan laju penularan hingga 0 kasus. Dalam berita Kontan, Tantowi Yahya sebagai Duta Besar Selandia Baru menyebutkan bahwa Selandia Baru sangat memperhatikan pengalaman negara lain dalam menangani pandemi. Kesigapan Pemerintah yang mengedepankan kebijakan berbasis sains dan rekomendasi stakeholders, yakni para ahli dan akademisi. Pemerintah Selandia Baru juga menjalankan fungsinya secara konsisten dan menguatkan pondasi kebijakannya dengan Undang-Undang.

Kesigapan negara-negara tersebut dalam memberlakukan prinsip good governance menuju fase new normal merupakan tuntutan yang diinginkan masyarakat. Fase new normal bisa saja menjadi ‘obat rindu’ bagi kehidupan sosial masyarakat, tetapi jangan sampai pemerintah lalai memberikan obat penyembuh bagi masyarakat yang beresiko reaktif. Economic-oriented yang dirindukan pemerintah pun jangan sampai menjadi boomerang yang malah mengakibatkan gelombang kedua pandemi Covid-19.

Pen: Afni Regita Cahyani Muis

Birokrasi Berbelit, Covid-19 Semakin Melilit

“Entah apa yang merasuki dunia”, mungkin itu menjadi salah satu kalimat yang tepat akan situasi pandemi corona virus atau Covid-19 yang kian mewabah saat ini. Kepanikan, rasa takut terus menghantui masyarakat dunia akan penyebaran virus corona yang kian lama tak terkendali. Dari sumber terbaru yang dilansir dari https://www.worldometers.info/ (12/5) dikonfirmasi bahwa Covid-19 sudah menjangkiti sekitar 4.270.846 orang, dengan jumlah kematian 287.543 orang dengan 1.534.574 dinyatakan sembuh melalui data global.

Persebaran virus tersebut telah menjangkit sekitar 203 negara dan wilayah di seluruh dunia termasuk Indonesia. Hal ini tentunya menjadi yang terbesar diantara kasus-kasus virus yang mewabah sebelumnya seperti virus Middle East Respiratory Syndrome (MERS) dan Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS). Dengan ini, pada tanggal 11 Maret 2020 lalu WHO (World Health Organization) telah menetapkan virus ini sebagai pandemi global atau suatu wabah penyakit global. Status maupun kondisi ini jelas tidak boleh diremehkan jika kita merujuk ganasnya beberapa penyakit dunia yang juga digolongkan sebagai pandemi global.

Awal penemuan virus Covid-19

Corona virus disease 2019 atau disingkat COVID-19 ini diyakini merupakan salah satu virus corona jenis baru yang menyerang sistem pernapasan manusia. Dari informasi yang paling terkenal dan paling banyak diangkat di media-media, Covid-19 ini pertama kali di deteksi di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok pada 1 Desember 2019 dan ditetapkan pandemic oleh WHO pada 11 Maret 2020. Adapun penyebaran virus ini melalui orang ke orang terutama melalui percikan pernapasan (droplet) ketika penderita batuk, bersin ataupun menyebar melalui permukaan benda yang terkontaminasi Covid-19 dan kemudian menyentuh wajah seseorang.

Wu Wenjuan, seorang dokter senior di rumah sakit Jinyintan, Wuhan dan salah seorang penulis jurnal mengaku kepada pihak BBC Chinese Service bahwa pasien pertamanya adalah seorang pria lanjut usia yang menderita penyakit Alzhemier. Para peneliti juga menemukan bahwa 27 orang dari sampel pasien yang dirawat di rumah sakit pada awal penyebaran wabah “telah berhubungan dengan kawasan pasar.” Melalui data-data tersebut, WHO berhipotesa  bahwa wabah ini dimulai di pasar hewan Wuhan dan ditularkan dari hewan hidup ke inang manusia sebelum menyebar dari manusia ke manusia.

Lalu bagaimana dengan penanganan yang di lakukan oleh pemerintah Indonesia?

Di negara-negara Asia Tenggara, penyebaran virus Covid-19 sudah tergolong pada level yang membahayakan. Banyak sekali kasus-kasus baru dari pasien positif corona hingga angka kematian yang terus meningkat. Hal yang tidak jauh berbeda juga terjadi di Indonesia.

Per 30/3, Indonesia masuk ke dalam daftar kematian kasus Covid-19 tertinggi ke-2 di dunia sekitar 8,9% di bawah Italia. Hal ini tentunya membuat para ilmuan terus menyoroti keadaan Indonesia dalam menangani wabah tersebut, terlebih Indonesia menjadi negara yang memiliki tingkat kepadatan penduduk yang tinggi serta penanganan kesehatan yang masih tergolong minim.

Lemahnya birokrasi Indonesia yang tak kunjung membaik juga menjadi salah satu penyebab kenapa Indonesia terlihat begitu kewalahan dalam melawan penyebaran virus corona yang kian hari kian masif. Perlu diingat, jika Indonesia dengan berbagai kelemahan birokrasinya yang tak kunjung sehat, bukan tidak mungkin Covid-19 menjadi momok tersendiri yang menghantarkan negara Indonesia menuju fase-fase yang lebih buruk dan tidak diinginkan.

birokrasi

Pengertian oleh Max Weber-seorang sosiolog Jerman mengenai birokrasi seolah menjadi sindiran serius bagi Indonesia dalam mengolah dan mengatur negaranya. Menurut Weber, birokrasi dalam mengatur organisasi pemerintahan perlu ada prinsip-prinsip yang baik, seperti; adanya struktur hirearkis formal pada setiap tingkat; manajemen dengan aturan yang jelasorganisasi dengan fungsional yang khusus yang berarti pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh mereka yang benar-benar ahli dalam bidangnya; mempunyai sebuah misi target yang akan dituju; perlakuan impersonal ide agar memperlakukan semua pelaksanaan dan kepentingan diperlakukan sama-sama dan tidak boleh dipengaruhi oleh perbedaan individu; hingga pemberlakuan bekerja berdasarkan kualifikasi teknis sebagai bentuk perlindungan baik pelaksana agar dapat terhindar dari pemecatan sewenang-wenang saat menjalankan tugas.

Melalui penjelasan poin-poin diatas, tentunya kita bisa memberi gambaran dan memberikan sorotan akan bagaimana perkembangan birokrasi yang ada di Indonesia yang cenderung begitu berbelit-belit ditambah lagi banyak kepentingan-kepentingan pihak-pihak lain yang semakin memperburuk jalannya birokrasi di Indonesia.

Sikap ragu-ragunya pemerintah dalam mengambil keputusan, kurang maksimalnya pelayanan publik, serta ketersediaan alat bantu medis yang serba menipis, ini bisa diindikasikan sebagai akibat dari lemahnya birokrasi pemerintahan Indonesia yang selama ini dibangun. Mirisnya, hal ini diperparah dengan semakin banyaknya tenaga medis yang tertular virus hingga gugur.

early warning

Dilansir dari majalah harian Tempo, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) melalui direktur jenderalnya yaitu Tedros Adhanom Ghebreyesus mengirim surat tertanggal 10 Maret 2020 tertuju kepada Presiden Joko Widodo yang dibenarkan oleh juru bicara Kemenlu, Teuku Faizasyah. Dalam surat ini, Tedros secara tersirat mempertanyakan keterbukaan pemerintahan dalam menangani kasus Covid-19 ini. Selain itu, WHO juga menyoroti pendekatan Indonesia dalam melacak dan mendeteksi kasus corona, serta menyarankan pemerintah mendesentralisasikan laboratorium untuk memantau kluster penyebaran virus tersebut.

Sebenarnya, WHO tidak hanya sekali mempertanyakan sikap Indonesia dalam menangani dan melakukan transparansi untuk menampilkan penyebaran virus corona kepada publik. Bahkan sebelum diumumkannya pasien pertama positif corona di Indonesia, pihak WHO sudah mengultimatum Indonesia mengenai kasus Covid-19 tersebut.

Sikap pemerintah dalam menangani kasus corona kian hari kian banyak menuai kritik, baik dari dalam maupun luar negeri. Kritik ini kian gencar setelah Presiden Jokowi mengakui pemerintah tidak membuka semua data mengenai penyebaran virus corona kepada publik, dengan alasan agar tidak menimbulkan keresahan dan kepanikan masyarakat.

Ada beberapa poin penting, yang menjadi sorotan publik mengenai kebijakan pemerintah Indonesia dalam penanganan Covid-19, diantaranya: sulitnya penanganan corona melalui alat pengadaan pengujian atau test kit, terbatasnya Alat Pelindung Diri (APD) bagi tenaga medis yang tersedia, belum siapnya rumah sakit dan segala fasilitasnya dalam melayani pasien yang semakin membludak, tidak siapnya system perekonomian  nasional, adanya perbedaan persepsi antara Pemerintah Nasional dan Pemerintah Daerah dalam menanggapi kasus, kurangnya laboratorium kesehatan yang memadai, dan minimnya edukasi serta tranparansi informasi dari pemerintah terhadap masyarakat dalam menyikapi virus corona dan lain sebagainya.

Berkaca kepada Taiwan dalam menyikapi virus Corona

Sepertinya, Indonesia perlu berkaca dan belajar pada negara Taiwan dalam  menanggulangi kasus Corona. Pasalnya, meskipun Taiwan berjarak sekitar 130 Kilometer dari China, sebagai pusat penyebaran virus, nyatanya Taiwanmemiliki rasio penyebaran terendah di Dunia sekitar 1 banding 500.000 orang. Padahal negara ini memiliki lokasi yang sangat berdekatan dengan China dan warganya sering keluar masuk negara tersebut.

Untuk itu apa saja yang dilakukan oleh Taiwan dalam mengatasi penyebaran virus Corona? Pertama, melakukan tindakan proaktif dengan mengidentifikasi orang-orang secara masif di pintu-pintu negara khususnya perjalanan dari Wuhan ke Taiwan, mengikuti jejak mereka yang dalam pengawasan, dan mengisolasi semua yang melakukan kontak dengan penderita;

Kedua, Taiwan mempersiapkan komando pusat dengan menginvestigasi kasus positif maupun terduga corona dengan bekerja sama dengan pemerintahan local;

Ketiga, mengambil langkah cepat dan tegas seperti melarang kedatangan wisatawan Wuhan sejak awal dikonfirmasinya pasien pertama corona;

Keempat, memastikan ketersedian barang dengan meningkatkan produksi dengan membuka garis produksi baru dan mempekerjakan tentara di pabrik-pabrik dan mengedukasi publik sedini mungkin; dan terakhir melibatkan publik dalam penanganan serta belajar dari kasus virus sebelumnya.

kerja sama semua elemen masyarakat

Untuk itu sebagai kesimpulan, jika Indonesia sejak awal sudah lengah dalam menyikapi virus ini, ditambah lagi dengan masih lambatnya pergerakan serta penanganan akibat birokrasi yang masih saja berbelit, tidak mustahil jika nanti kasus Covid-19 di Indonesia akan sejajar dengan yang ada di Italia. Untuk itu pemerintah harus bekerja cepat dalam menangani virus ini bila ingin kehidupan negara kembali stabil dan normal.

Dengan langkah-langkah pemerintah yang terkoordinasi dengan baik, masyarakat bisa bersikap lebih tenang. Pada titik ini, solidaritas sosial masyarakat diharapkan juga terjaga. Semua warga secara sadar harus mengutakaman kepentingan bersama, tidak hanya mementingkan keselamatan masing-masing. Tanpa itu semua, Indonesia akan menjadi pusat ledakan baru kasus corona, justru ketika wabah di negara lain berangsur mereda.

Tulisan ini adalah tugas kelompok dari mata kuliah Sistem Politik dan Pemerintah Indonesia, HI semester 2.

Pen; Farhan Riswandha Jhuswanto, Haves Al-Assad, Ragil Tri Sambodo

Ed: Wildi

 

Referensi

Ayobandung.com (2020), “Belajar Tanggulangi Virus Corona dari Taiwan”. Diambil dari : https://www.ayobandung.com/read/2020/03/11/82250/belajar-tanggulangi-virus-corona-dari-taiwan

Bbc.com (2020), “Virus corona: Perburuan mencari orang pertama yang memicu wabah Covid-19”. Diambil dari : https://www.bbc.com/indonesia/majalah-519995500

Bbc.com (2020), “Virus Corona dalam Teori Konspirasi dan Hoaks: Video Sup Kelelawar, Senjata Biologi Rahasia, hingga Tim Mata-mata”. Diambil dari : https://www.bbc.com/indonesia/dunia-513206888

Beritasatu.com (2020), “Enam Penyakit Birokrasi di Indonesia”. Diambil dari : https://www.beritasatu.com/nasional/485766-ini-enam-penyakit-birokrasi-di-indonesia.html

Dpr.go.id (2020), “Sikap Pemerintah Belum Jelas Atasi Covid-19”. Diambil dari: http://dpr.go.id/berita/detail/id/28186/t/Sikap+Pemerintah+Belum+Jelas+Atasi+Covid-19

Kemkes.go.id (2020), Diambil dari: https://covid19.kemkes.go.id/

Kompas.com (2020), “Update Corona 1 April”. Diambil dari : https://www.kompas.com/sains/read/2020/04/01/122600523/update-corona-1-april-861113-kasus-di-203-negara-178560-sembuh

Mediaindonesia.com (2020), “Tantangan dan Strategi Reformasi Birokrasi”. Diambil dari : https://mediaindonesia.com/read/detail/278422-tantangan-dan-strategi-reformasi-birokrasi-2020

Pinterpolitik.com (2020), “Menyoal Kebijakan Jokowi atasi Corona”. Diambil dari : https://www.pinterpolitik.com/menyoal-kebijakan-jokowi-atasi-corona/