Hubungan Internasional

Perkembangan sejarah persaingan antara kekuatan-kekuatan besar di dunia tidak dapat dilepaskan dari persaingan untuk menguasai wilayah lautan. Kondisi ini tidak dapat dipisahkan dari urgensi wilayah laut sebagai jalur perdagangan yang menghubungkan antara negara satu dengan yang lainnya, disamping itu, kandungan sumber daya alam yang melimpah ruah juga kerap menjadi trigger atau pemicu utama negara-negara saling mengintervensi atas wilayah laut.

Konflik Laut China Selatan, contoh kongkrit dari manifestasi ambisi China dalam melanggengkan hegemoninya ditatanan Internasional. Laut yang luasnya kurang lebih 3.500.000 km2 tersebut memiliki kekayaan biota laut yang sangat besar dimana 10 % kebutuhan ikan global diraup dari Laut China Selatan.

Harta karun

Selain itu, berdasarkan data grafik global 2019, sumber daya energi yang terkandung didasar Laut China Selatan berupa 11 milliar barel cadangan minyak bumi dan 222 triliun kaki³ (kaki kubik) gas alam. Tidak dipungkiri lagi hal inilah yang menjadikan laut ini sebagai primadona bagi negara-negara dikancah Internasional, terlebih bagi negara terdekat seperti China, Taiwan, Vietnam, Filipina, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Indonesia.

Laut China Selatan sendiri terdiri dari dua bagian, sebelah Utara merupakan cekungan Laut China Selatan dengan kedalaman 4300-5016 m dengan luas 1,7750.000 km2. Dibagian inilah terletak kepulauan Spartly dan Paracel. Selebihnya merupakan Landas Kontinental Asia yang melintas sepanjang pantai China sampai ke Selatan.[1]

konflik tak berkesudahan

Kasus yang belum lama ini mencuat di wilayah Laut China Selatan (LCS) adalah tentang otoritas Pemerintah China yang selalu mengklaim bahwa matra laut China Selatan adalah sepenuhnya milik Negara China. Adapun salah satu alasan yang menguatkan China dibalik klaim sepihaknya adalah faktor historis.

China mengklaim bahwasanya telah menguasai wilayah laut China Selatan untuk kepentingan ekonomi dan militer sejak masa kekaisaran Wu dari Dinasti Han pada abad ke-12 SM. Kemudian pada kekaisaran setelahnya yaitu Dinasti Yuan memasukkan pulau-pulau dan laut di wilayah LCS ke dalam peta teritorial China. Hal serupa juga dilakukan oleh Dinasti Ming dan Dinasti Qing pada abad ke-13 SM.[2] Sebagi pewaris tahta dinasti-dinasti tersebut, China melakukan beragam cara untuk menguatkan rasa kepemilikannya seperti membuat peta klaim pada tahun 1947, yang kemudian disebut sembilan garis putus-putus (nine dash line) yaitu garis batas  berbentuk huruf ‘’U’’ yang di publikasikan oleh pemerintah China pada tahun 1948. Geografis Laut China Selatan dapat dilihat pada gambar di atas.

Akhirnya pada 7 mei 2009, Pemerintah China mendaftarkan klaimnya secara resmi kepada Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB). Akan tetapi, beberapa negara seperti Taiwan, Filipina, Malaysia, Brunei Darussalam, Vietnam, dan Indonesia memprotes kebijakan tersebut.[3]  Untuk merespon hal tersebut, beberapa bulan setelah itu PBB mengadakan sidang Arbitrase Internasional dan menyatakan bahwa China tidak berhak atas klaim sepihaknya terhadap Kawasan Laut China Selatan berdasarkan Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) tahun 1982.

pembagian laut menurut unclos

Hukum Laut (UNCLOS) tahun 1982 di mana China juga turut menyepakatinya telah berhasil menetapkan ketentuan pembagian laut ke dalam tiga bagian. Pertama, laut yang merupakan bagian dari wilayah kedaulatan sebuah negara, yang terdiri dari laut teritorial dan laut pedalaman. Kedua, laut yang bukan merupakan wilayah kedaulatan namun negara tersebut memiliki sejumlah hak atau yuridiksi terhadap aktifitas tertentu ( Zona tambahan dan Zona Ekonomi Ekslusif). Ketiga, laut yang bukan merupakan wilayah kedaulatan dan bukan merupakan hak atau yuridiksi negara manapun, yaitu laut bebas.[4]

Salah satu fitur yang paling revolusioner dari UNCLOS 1982 adalah mengenai Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) yang memberikan dampak sangat signifikan pada pengelolaan dan konservasi sumber daya laut. ZEE diatur pada Bab V dari UNCLOS 1982 terdiri atas 21 pasal yang memiliki fungsi untuk menertibkan klaim sepihak (unilateral). Kemudian, pasal 55 UNCLOS 1982 mendefinisikan ZEE sebagai perairan laut yang terletak 200 mil diluar perbatasan dari laut teritorial, dihitung dari garis pangkal laut teritorial negara.

Oleh karena itu, jelaslah jika klaim China atas Laut China selatan berdasarkan sembilan garis putus-putus yang dibuat secara sepihak oleh pemerintah China itu sangatlah tidak berdasar. China dalam hal ini berarti seara langsung telah melakukan pelanggaran di wilayah Laut China Selatan. Berdasarkan hal tersebut, seluruh tindakan provokatif serta berbagai kegiatan illegal seperti penangkapan ikan di wilayah perairan teritorial negara lain yang berbatasan langsung dengan Laut China Selatan selama ini tidak dapat dibenarkan. Seharusnya, China sebagai anggota dewan keamanan tetap di perserikatan Bangsa-bangsa (DK-PBB), menjadi pelopor perdamaian dunia, khususnya di Kawasan Laut China Selatan.

Penulis: Heriaman Apriandi/HI-4

Ed: Wildi A

Daftar Pustaka

(2019, 8 6). Retrieved from https_geografic: https://ilmu geografi.com>ilmusosial

Bayu Seto, S. (1992). Dasar-dasar Hukum Perdata Internasional. Bandung: PT CITRA ADITYA BAKTI.

Huala Adolf, S. L. (2004). Hukum penyelesaian sengketa Internasional. Jakarta: Sinag Grafika.

Parthiana, I. W. (2019). Perjanjian Internasional di dalam Hukum Nasional Indonesia. Bandung: Yrama Widya.

Rachmat, A. N. (2017). Dinamika Keamanan Kawasan Asia Fasifik Dalam Persaingan Kekuatan Maritim. Dauliyah journal of islamic and inyternational affairs, 131.

[1] Dalam Syamsumar Dam. 2010. Politik Kelautan. Jakarta. Penerbit Bumi Aksara. Hal. 238.

[2] Syamsumar Dam, Politik Kelautan (hlm. 243). Jakarta: Bumi Aksara. 2010. Syamsumar mengambilnya dari Tang Cheng Yuan, The Legal Basis of China Sovereignity over the Xisha and Nansha Islands in Workshop Report on Managing Potential Conflicts in the South China Sea (hlm. 241-246). Bandung. Juli 1991

[3]Dalam Dadang Sobar Wirasuta. 2013. Keamanan Maritim Laut Cina Selatan: Tantangan dan Harapan. Jurnal Pertahanan.  Vol. 3.  No. 3. Universitas Pertahanan Indonesia. Hal. 83.

[4] https://jurnalmaritim.com/zona-ekonomi-eksklusif-zee-dalam-unclos-1982/