Hubungan Internasional

Politik hukum pada hakikatnya ada dan berkembang tidak semata-mata untuk melegalkan kekuasaan akan tetapi untuk menyejahterakan rakyat dan menegakkan keadilan. Namun saat ini, apakah yang sedang ramai terjadi di tanah air? Bukan lagi penegakkan “Politik Hukum” akan tetapi “Politisasi Hukum”. lalu, bagaimanakah Pemikiran Politik Hukum Negara?.

Bertepatan dengan hal tersebut, mahasiswi Hubungan Internasional mendapatkan kesempatan emas untuk mengeruk berbagai ilmu dari para alumni keluarga IIUI Pakistan. Ketiga narasumber dari acara tersebut ialah al-Ustadz Nur Rohim Yunus, LLM., al-Ustadzah Ida Susilowati, M.A. dan al-Ustadz Muhammad Shaleh, LLM. Acara tersebut berlangsung di Aula Pasca Sarjana Kampus Mantingan, Rabu (02/10) yang dihadiri oleh Ketua Prodi HI, Dr. Mohammad Latief, M.A.

Elaborasi dan Harmonisasi Tiga Kampus

Buku Elaborasi Pemikiran Politik dan Hukum Negara tersebut lahir dari proses belajar para penulis yang terus menyelami dalam keilmuan Allah.
Al-Ustadz Yunus menyampaikan bahwa buku ini merupakan buah pemikiran dan pembelajaran penulis yang berasal dari tiga aliansi kampus di Indonesia. Adapun aliansi kampus tersebut ialah al-Ustadz Yunus berasal dari UIN Jakarta, al-Ustadz Shaleh (PTIQ Jakarta) dan al-Ustadzah Ida (UNIDA Gontor).

Buku ini merupakan kumpulan artikel yang sebelumnya telah disebarkan oleh penulis di berbagai jurnal dan telah dikolaborasikan menjadi sebuah buku. Beliau yang tengah menyelesaikan program doktoralnya di Kazan Federal University of Russia tersebut pun menjelaskan beberapa hal terkait penyusunan buku ini.

Pola buku ini menggunakan pola tematik atau disusun menurut menurut temanya yang jika digambarkan adalah susunan tiang-tiang yang berdiri kokoh. Tiang-tiang tersebut berfungsi untuk saling menguatkan yang mana jika satu tiang hilang, maka tiang yang lain akan tetap kuat dalam posisinya.

Lahir dari Proses Belajar

Kali ini Ustadzah Ida menerangkan bahwa buku Pemikiran Politik Hukum Negara merupakan proses dari pembelajaran menulis serta menuntut ilmu yang tidak ada batasnya. Buku tersebut merupakan pengembangan artikel yang disusun bersama oleh Ustadzah Ida dan Ustadz Sholeh dengan Ustadz Yunus sebagai penyunting terakhir.
Dari 6 tema buku ini, 3 diantaranya adalah karya Ustadzah Ida yaitu Terorisme oleh Amerika, Gerakan 212 dan Maritim Indonesia.

Maritim yang telah dicanangkan oleh Pemerintah Indonesia memang sangatlah berharga bagi Indonesia dan dunia jika ditetapkan dengan cara yang baik. Dahulu, Kerajaan Sriwijaya sangatlah berjaya karena mereka mampu memanfaatkan keadaan laut Indonesia baik demi kepentingan pelayaran maupun untuk keuntungan perdagangannya. Laut adalah jalur utama arus perdagangan yang harus diberi ketetapan-ketetapan hukum yang tegas dan jelas supaya tidak terjadi perebutan kekuasaan.

Siapakah Teroris Sebenarnya?

Demikianlah pertanyaan yang banyak terpatri dalam benak setiap individu saat ini dan Dosen Fakultas Syari’ah PTIQ, Ustadz Sholeh pun memaparkan penjelasannya. Sebenarnya untuk apakah perang itu dilaksanakan? Perang dilaksanakan untuk menjaga keberlangsungan agama karena itu dalam Islam terdapat Adabu-l-Qital dan ‘Illatu-l-Qital. Karena terjadi pendzaliman dimana-mana, maka pelaksanaan perang sebagai jalan terakhir diplomasi diperbolehkan untuk menghilangkan kedzaliman itu “tamna’u min ayyi adzlima”.

Melirik perkembangan Islam yang sejalan dengan Hukum Humaniter, maka perang bukanlah sebuah ambisi kekuasaan akan tetapi misi untuk menghilangkan kedzoliman. Adapun Ustadz Sholeh pernah menulis sebuah karya “Why do People Hate American?” Karena memang mereka tidak mempunyai standar yang jelas mengenai terorisme.

Tidak mengherankan, banyak permasalahan yang terjadi dimana-mana tidak hanya di Irak, Afganistan dan Yaman yang mana dilakukan oleh aktor yang sama. Berkaitan dengan hal tersebut, lalu siapakah teroris pertama? Ialah Amerika Serikat dan who is the real terrorist? It is Israel. Tidak hanya mengenai terorisme, Ustadz Sholeh juga banyak mengemukakan pendapatnya mengenai money politics dalam hal pemilu dan tumbuhnya politik identitas.

Bagaimanakah Sikap Kita Menanggapi Demonstrasi yang Marak Terjadi?

Demikianlah pertanyaan yang diajukan oleh Noor Cahyaningrum, mahasiswi Teknik Informatika sebagai salah satu peserta yang sangat antusias mengikuti jalannya acara. Adapun menurut Ustadz Sholeh, sebelum kita bertindak, seharusnya kita mampu memahami berbagai inti permasalahan yang melanda negeri kita saat ini. Beliau juga menambahkan bahwa terjadinya berbagai permasalahan tersebut tidak harus diselesaikan dengan cara demo seperti yang marak terjadi dewasa ini.

“..wa jadilhum billati hiya ahsan” benar apa yang disampaikan oleh Pak Kiayi Pondok Modern bahwa politik tertinggi adalah politik pendidikan. Seperti halnya RUU Pesantren yang sangat signifikan tersebut dapat terealisasi dengan jalan yang elegan dan tanpa demonstrasi.

Adapun Ustadzah Ida memberikan keterangannya yakni jangan sampai kita hanya terikut arus berita, maka dari itu alangkah baiknya kita berpacu pada sumber yang terpercaya. Dari tulisan tersebut kita masukan ke media yang bisa menyampaikan gagasan kita dan hal tersebut merupakan cara yang lebih elegan.
Banyak hal yang bisa kita lakukan dengan cara yang baik dan carilah kebenaran infonya dengan banyak membaca dari literature terpercaya. Setelah banyak membaca, maka tuangkanlah ide tersebut ke dalam sebuah tulisan yang insya Allah hal tersebut dapat lebih bermanfaat dan lebih elegan.

Bagaimanakah Sebaiknya Kita Berpartisipasi dalam Politik?

Tidak hanya itu, Ustadz Sholeh juga menambahkan bahwa terdapat cara yang lebih baik lagi yaitu dengan kita berpartisipasi dalam pemilu. Bagaimanakah cara kita memilih calon legislatif atau calon wakil rakyat tersebut? Maka pilihlah dengan melihat dari partai manakah ia berasal.

Terdapat individu calon wakil rakyat yang sholeh akan tetapi ketika memutuskan suatu kebijakan tersebut ia akan kalah dengan kemauan partainya. Oleh karena itu, kita diwajibkan untuk melihat, mengamati dan memahami bagaimana platform partai yang mencalonkan wakil rakyat tersebut terlebih dahulu.

Demikianlah kiranya kita dapat berpartisipasi dalam perpolitikan yang mana kita dapat memilih wakil yang konsen dalam menangani permasalahan umat dan ulama. Kita juga dapat melihat bagaimana sepak terjang parpol tersebut, apakah ia menjadikannya sebagai alat penguasa untuk menekan politik atau tidak?

Politik Hukum Lebih Cenderung kepada Politik atau Hukum?

Kepala Editor Jurnal Citra Hukum, al-Ustadz Yunus menerangkan terkait pertanyaan tersebut bahwa politik hukum lebih cenderung kepada politik daripada hukum. Kebijakan dan keberlangsungan negara tentunya lebih cenderung kepada politik sebagai alat negara daripada hukum dalam menentukan bagaimana kesejahteraan negara tersebut. Maksud dari politik hukum ialah bagaimana ketetapan tersebut dilegal formalkan secara hukum dan dilakukan oleh pemerintah sebagai aktor pemeran utamanya.

Beberapa contoh dari politik hukum ialah bagaimana dahulu sistem pemilihan wakil rakyat dilakukan dengan cara tidak langsung menjadi pemilu langsung. Adapun gerakan 212 bukanlah merupakan suatu politik hukum karena ia merupakan gerakan yang dilakukan oleh masyarakat karena adanya persatuan identitas